Mk

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan agar pemerintah menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun baik di sekolah negeri maupun swasta.

Pasal tersebut seharusnya hanya berlaku untuk pencemaran yang ditujukan kepada individu atau orang perorangan, dan tidak berlaku jika yang menjadi korban adalah lembaga, institusi, atau kelompok

Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi kendala anggaran yang berpotensi menghambat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai setelah Mei 2025. Situasi ini menyusul Komisi Yudisial (KY) yang sebelumnya mengalami keterbatasan anggaran serupa dan hanya bisa membayar gaji karyawan hingga bulan Oktober 2025.