UMKM Non-KUR Juga Harus Diperhatikan

JAKARTA – Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu membidik usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Tauhid mengatakan justru jumlah UMKM di luar KUR dan UMi justru jauh lebih banyak dan harus mendapatkan bantuan pendanaan, terutama dana segar.

“Saya lihat memang UMKM kita yang berjumlah hampir 26 juta unit usaha bahkan beberapa data mengatakan 60 juta. Namun banyak sekali UMKM yang tidak tercover dengan KUR, nah ini menurut saya perlu ada bantuan untuk UMKM yang non KUR,” katanya dalam wawancara via WhatsApp dengan Trenasia, Rabu 15 April 2020.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki telah mengumumkan sejumlah relaksasi untuk UMKM, di antaranya, pertama terkait restrukturisasi pinjaman, mulai dari pemotongan bunga hingga penundaan pembayaran cicilan.

Terkait hal ini, Tauhid mengatakan banyak bank terutama swasta yang tidak menjalankan relaksasi ini karena risikonya sangat besar. Dia berharap pemerintah perlu lebih tegas agar bank membantu program pemerintah menjalankan restrukturisasi kredit ini.

“Pemerintah harus lebih menekan terutama pada enam bank persero milik pemerintah yang harusnya bisa jadi lokomotif di bidang kredit,” tambah dia.

Restrukturisasi kredit ini berlaku bagi seluruh penyalur pembiayaan, seperti KUR, Umi, dan Mekaar, dan Pegadaian. Adapun, saat ini relaksasi KUR telah disalurkan kepada 11,9 juta UMKM, termasuk 22.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) dan 11,4 juta UMKM melalui penyalur kredit Umi dan Mekaar.

Relaksasi kedua, pemerintah akan memasukkan UMK ke dalam daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT). Ketiga, pengampunan pajak bagi UMKM selama enam bulan dan diberikan pinjaman modal.

Meski pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus untuk UMKM, Tauhid lebih lanjut mengatakan BLT merupakan bantuan yang paling dibutuhkan saat ini. Karena tidak banyak UMKM yang dapat terhubung dengan akses peminjaman modal di perbankan.

“Terakhir yang penting, jika mereka termasuk dalam kluster miskin harus diberi akses untuk mendapat BLT, baik pusat atau daerah,” tutur dia.