Banjir Aceh

Banjir di Sumatera memicu lonjakan harga beras (IPH tinggi di Aceh) dan merusak Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemerintah merespons dengan memprioritaskan pemulihan pasar melalui Kemendag dan PU, serta memastikan layanan publik tetap berjalan melalui intervensi birokrasi cepat oleh Kementerian PANRB.

Banjir Aceh merusak 11 ribu hektare sawah dan 75 ribu rumah dengan kerugian Rp25,41 triliun. Pemerintah merespons dengan empat kiat, termasuk janji Kementan mencetak sawah ulang dan menghapus utang KUR. Sekda Aceh memperingatkan pemulihan rumah tanpa dana pusat bisa butuh 30 tahun.

Pemerintah menolak tawaran bantuan asing untuk banjir Sumatra, mengklaim penanganan masih dalam kapasitas domestik. Sementara PMI dan pemerintah daerah mendesak penerimaan bantuan internasional. Kebijakan ini memicu dilema antara gengsi kedaulatan dan kebutuhan kemanusiaan mendesak.