IKA NHI: Tantangan Pariwisata Bukan Destinasi, Tapi Integrasi

JAKARTA, TRENASIA.ID – Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pariwisata dinilai menjadi sinyal positif bagi upaya memperkuat salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Pemanggilan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, oleh Presiden baru-baru ini dipandang sebagai momentum untuk mempercepat transformasi sektor pariwisata Indonesia.

Namun, sejumlah pakar yang tergabung dalam Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung (IKA NHI) mengingatkan bahwa tantangan utama pariwisata nasional bukan semata-mata pada jumlah destinasi wisata. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum terintegrasinya ekosistem pariwisata secara menyeluruh.

Menurut mereka, keberhasilan pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga membutuhkan efisiensi logistik, konektivitas, tata kelola yang baik, serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pariwisata Butuh Integrasi Ekosistem

IKA NHI menilai Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan destinasi wisata yang sangat besar. Namun, berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan dampak ekonomi optimal karena masih adanya hambatan dalam integrasi ekosistem pendukung.

Berbagai tantangan yang masih dihadapi sektor pariwisata antara lain,

Konektivitas antarwilayah yang belum optimal.
Biaya logistik yang masih tinggi.
Tata kelola yang belum terintegrasi.
Kualitas layanan yang belum merata.
Keterbatasan akses menuju destinasi prioritas.

Kondisi tersebut membuat pengalaman wisatawan dan efisiensi operasional pelaku industri pariwisata belum mencapai potensi terbaiknya.

Efisiensi Logistik Jadi Kunci Daya Saing Pariwisata

Andi Rene Rohadian, IKA NHI Bidang 3 sekaligus pakar logistik, menilai langkah percepatan konsolidasi PT Pos Indonesia bersama 21 BUMN sektor logistik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi industri pariwisata.

Menurutnya, integrasi logistik mampu menekan biaya operasional dan memperbaiki rantai pasok yang mendukung aktivitas wisata. Beberapa manfaat yang diharapkan dari konsolidasi tersebut meliputi,

Menurunkan biaya logistik nasional.
Mengurangi duplikasi layanan antar-BUMN.
Meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.
Memperkuat rantai pasok destinasi wisata.
Mendukung mobilitas wisatawan dan pelaku usaha.

Andi menilai efisiensi logistik akan memberikan dampak langsung terhadap daya saing destinasi wisata Indonesia di tingkat regional maupun global.

Bandara Masih Menjadi Bottleneck Utama

Sementara itu, Ludwig Glen Lisapaly, IKA NHI Bidang 3 yang juga mantan eksekutif Angkasa Pura dan praktisi logistik, menyoroti pentingnya optimalisasi bandara sebagai pintu gerbang utama sektor pariwisata.

Menurut Ludwig, peningkatan jumlah penumpang dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional bandara. Sejumlah persoalan yang masih kerap ditemukan antara lain,

Antrean panjang di area layanan.
Keterlambatan penerbangan (delay).
Tingginya biaya operasional.
Kualitas layanan yang belum konsisten.
Keterbatasan integrasi antarmoda transportasi.

Ia menilai perbaikan pengalaman wisatawan harus dimulai sejak mereka tiba di bandara hingga mencapai destinasi tujuan.

Reformasi Tata Kelola BUMN Pariwisata Perlu Dipercepat

Di sisi tata kelola, Wisnu Aji Nugroho, Ketua 3 IKA NHI yang juga pengajar dan pengawas korporasi, menilai transformasi sektor pariwisata membutuhkan penguatan sistem pengawasan di lingkungan BUMN.

Menurut Wisnu, fungsi Komisaris dan Komite Audit pada sejumlah BUMN masih perlu diperkuat agar mampu memastikan implementasi strategi bisnis berjalan lebih efektif.

Ia juga menyoroti bahwa proses konsolidasi BUMN yang terkait dengan sektor pariwisata masih belum berjalan optimal dan membutuhkan percepatan reformasi. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian antara lain,

Penguatan fungsi pengawasan korporasi.
Transparansi pengelolaan aset negara.
Percepatan konsolidasi BUMN pariwisata.
Peningkatan akuntabilitas pengambilan keputusan.
Efektivitas pelaksanaan strategi bisnis.

Labuan Bajo Jadi Contoh Penting Pentingnya Integrasi

Pelaku ekosistem pariwisata Labuan Bajo sekaligus IKA NHI Bidang 3, Herdi Heryadi, menilai bahwa tantangan utama destinasi wisata Indonesia bukan pada kurangnya potensi, melainkan belum terintegrasinya seluruh elemen pendukung.

Menurut Herdi, keberhasilan sebuah destinasi sangat ditentukan oleh kemampuan menghubungkan berbagai komponen secara harmonis. Beberapa aspek yang perlu diperkuat diantaranya

Aksesibilitas menuju destinasi.
Konektivitas transportasi.
Tata kelola destinasi.
Kualitas layanan wisata.
Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik tanpa integrasi ekosistem berisiko membuat investasi tidak memberikan hasil maksimal.

Danantara Diharapkan Menjadi Penggerak Integrasi

Para pakar menilai peran Danantara tidak seharusnya terbatas sebagai pengelola aset negara semata. Lembaga tersebut diharapkan mampu menjadi katalis yang menghubungkan berbagai elemen dalam ekosistem pariwisata nasional.

Dengan posisi strategis yang dimiliki, Danantara dinilai dapat mendorong integrasi BUMN pendukung pariwisata, mempercepat efisiensi logistik nasional, mengoptimalkan infrastruktur transportasi, menyatukan strategi pengembangan destinasi, serta meningkatkan nilai ekonomi aset negara.

Langkah-langkah tersebut dianggap penting agar investasi yang digelontorkan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat.

Sementara itu, Wisnu Aji Nugroho mengingatkan bahwa keberhasilan proyek pariwisata sangat bergantung pada proses market validation sebelum suatu proyek dieksekusi.

Menurutnya, tidak sedikit proyek yang gagal mencapai target karena dibangun berdasarkan asumsi, bukan kebutuhan pasar yang sesungguhnya. Karena itu, setiap investasi dan pengembangan destinasi perlu memastikan kesesuaian dengan kebutuhan wisatawan, memiliki potensi permintaan pasar yang jelas, didukung model bisnis yang berkelanjutan, menghasilkan dampak ekonomi yang terukur, serta melibatkan pelaku industri sejak tahap perencanaan.

Selain validasi pasar, para pakar menilai keterlibatan pelaku industri menjadi faktor penting dalam menyusun kebijakan yang efektif. Praktisi yang terlibat langsung dalam operasional pariwisata dinilai memiliki pemahaman paling dekat terhadap tantangan dan kebutuhan di lapangan.

Dengan melibatkan pelaku usaha sejak tahap perencanaan, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi industri.

Secara keseluruhan, para pakar sepakat bahwa masa depan pariwisata Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau jumlah destinasi yang dibangun. Yang lebih penting adalah kemampuan menciptakan ekosistem yang terintegrasi, efisien, dan didukung tata kelola yang kuat.