Ryaas Rasyid

Optimalisasi PBB, Antara Genjot Pembangunan dan Keadilan Sosial

Bagi banyak daerah, PBB bukan hanya komponen pajak, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan wilayah, Namun, yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah bagaimana peran pemerintah saat membagi besaran jumlah nilai pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

Maharani Dwi Puspita Sari

Ilustrasi rumah murah bersubsidi dalam program Tapera. / Facebook @ppdpp.pupr

Usulan Penghapusan PBB Perlu Dikaji Komprehensif

Pemungutan pajak secara berulang kali atas rumah tinggal atau tanah yang dihuni, dinilai tidak adil dan berpotensi membebani masyarakat yang kondisi finansialnya belum sepenuhnya mampu.

Maharani Dwi Puspita Sari