Kemnaker

Penetapan UMP 2026 tidak lagi di pusat, melainkan oleh Gubernur sesuai Putusan MK yang mengamanatkan pertimbangan KHL. Pemerintah menunda pengumuman UMP karena masih menyusun PP baru. UMP akan ditetapkan melalui formula rentang angka per provinsi, bukan tunggal. Serikat buruh mendorong kenaikan UMP antara 8,5% hingga 10,5% untuk tahun 2026.

Hingga kini para pekerja masih mengeluhkan belum juga menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam bentuk uang tunai dengan total Rp600.000.

Di tengah besarnya kontribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap perekonomian nasional, praktik kotor dan lemahnya tata kelola ketenagakerjaan justru mencoreng wajah perlindungan terhadap mereka.