JAKARTA — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendorong pemerintah untuk terus mempercepat penyederhanaan regulasi dan memperkuat perlindungan terhadap industri padat karya guna meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT). Pernyataan ini disampaikan oleh Pengurus Pusat HKTI, Delima Hasri Azahari, menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait deregulasi kebijakan.Delima menyebut bahwa langkah deregulasi yang digencarkan pemerintah dapat membawa angin segar bagi sektor pertanian, termasuk petani tembakau. Dengan penyederhanaan birokrasi dan kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang berpihak terhadap para petani, kebijakan pemerintah dapat menjangkau petani dengan lebih cepat dan tepat, memberikan dampak positif yang signifikan.“Tujuannya agar setiap rantai kebijakan dari pemerintah bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga yang diuntungkan adalah para petani sebagai tulang punggung ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia,” kata Delima. Ia menambahkan bahwa penyederhanaan regulasi mampu meningkatkan hasil panen dan mengatasi persoalan distribusi pupuk, sehingga petani, termasuk petani tembakau, dapat merasakan dampak positifnya.Lebih lanjut, Delima menekankan pentingnya penguatan organisasi petani seperti Wanita Tani dan Pemuda Tani sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing petani di tengah tekanan pasar. “Karena sejatinya tugas pemerintah adalah melindungi sekaligus menyejahterakan petani. Tentu saja dengan adanya Wanita Tani dan Pemuda Tani, hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah cukup concern pada persoalan pertanian,” tuturnya.Terkait keberlanjutan bahan baku tembakau untuk IHT, Delima menegaskan bahwa strategi harus melibatkan sinergi antara petani, pemerintah, dan pelaku industri. Ia mendorong penguatan riset untuk mengembangkan varietas tembakau yang tahan terhadap kondisi ekstrem dan memiliki produktivitas tinggi. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya membangun kemitraan yang kuat antara petani dan industri, terutama dalam hal akses pembiayaan dan perlindungan seperti asuransi pertanian.“Soal tata kelola dan regulasi yang mendukung, ini penting dan harus terus di-upgrade, karena regulasi dan tata kelola yang baik tentunya akan menjamin pasokan tembakau tetap diprioritaskan dan dilindungi,” terangnya.Dalam pandangan Delima, sektor IHT memiliki peran besar sebagai industri padat karya yang berbasis pada pertanian. Ia mengingatkan bahwa jutaan orang bergantung pada sektor ini, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh linting, hingga pekerja distribusi dan sektor kreatif. Oleh karena itu, Delima mendorong perlunya strategi komprehensif yang ditopang dengan riset dan dialog lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan lapangan kerja di sektor ini.“Semua pihak terkait harus mau duduk satu meja dan berdialog secara konstruktif demi terciptanya harapan dari petani dan industrinya,” tegas Delima.Delima berharap agar pemerintah terus menjamin perluasan pasar bagi petani dan pelaku IHT melalui kolaborasi kebijakan. Menurutnya, perlindungan terhadap petani dan pekerja di industri padat karya tidak hanya akan menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh. “Harapan saya, pemerintah, apa pun kondisinya, harus menjaga dan menjamin perluasan pasar petani dan IHT,” tutupnya.

ANANDA.png

Petani Tembakau di Rembang sedang menjemur rajangan daun tembakau (Foto: Jatengprov.go.id)

IMG-20230906-WA0057-1536x864.jpg

Langkah deregulasi yang digencarkan pemerintah dapat membawa angin segar bagi sektor pertanian, termasuk petani tembakau. 

Demi Kesejahteraan Petani, Deregulasi Kebijakan Pertanian Penting Dilakukan

Nasional