MBG Jangan Sekadar Jadi Program Distribusi Massal

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membayangi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Pemerintah didorong melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola program, mulai dari aspek pengadaan, keamanan pangan, hingga pengukuran dampaknya terhadap status gizi masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, di tengah sorotan publik terhadap tata kelola MBG setelah kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabat BGN.

Menurut Natasya, pergantian pimpinan seharusnya menjadi momentum untuk melakukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh, bukan sekadar pergantian figur di level manajemen.

"Pergantian pimpinan BGN tidak otomatis menyelesaikan berbagai permasalahan MBG dalam satu setengah tahun terakhir. Pemerintah perlu memastikan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, standar gizi, kebersihan dan keamanan pangan, serta transparansi pengadaan barang dan jasa," ujar Natasya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 10 Juni 2026.

Pernyataan tersebut muncul saat program MBG memasuki fase ekspansi nasional dengan dukungan anggaran yang sangat besar. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp268 triliun untuk program tersebut, menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.

Skala anggaran yang besar itu, menurut sejumlah pengamat kebijakan publik, harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok sasaran.

Jangan Hanya Mengejar Penyaluran

Natasya mengingatkan keberhasilan MBG tidak bisa diukur hanya dari jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya penerima manfaat. Menurutnya, pemerintah juga perlu mengevaluasi apakah program tersebut benar-benar berkontribusi terhadap perbaikan status gizi penerima.

"Pemetaan distribusi MBG berbasis status sosial ekonomi, status gizi, dan pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), serta pengukuran dampak program terhadap status gizi penerima tidak boleh dilewatkan dalam kerangka evaluasi," katanya.

Ia menilai evaluasi tersebut penting agar MBG tidak berubah menjadi program distribusi makanan massal yang mengabaikan kebutuhan spesifik kelompok penerima.

Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai rekomendasi lembaga internasional seperti World Bank dan UNICEF yang menekankan bahwa efektivitas program makan sekolah tidak hanya ditentukan oleh cakupan penerima, tetapi juga kualitas gizi, ketepatan sasaran, dan kemampuan program memperbaiki indikator kesehatan anak.

Menurut data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting nasional telah turun menjadi sekitar 19,8% pada 2024. Namun angka tersebut masih berada di atas ambang batas yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sehingga intervensi gizi tetap menjadi agenda penting pemerintah.

Libatkan Penerima Program dalam Evaluasi

Selain aspek teknis, TII juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi. Natasya menilai kelompok yang menerima manfaat langsung dari program harus dilibatkan dalam proses penilaian kebijakan.

"Evaluasi yang dilakukan harus didesain secara partisipatif, inklusif, dan bermakna dengan mempertimbangkan masukan masyarakat, khususnya siswa, pihak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui," ujarnya.

Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Soroti Kualitas Dapur dan SDM Pelaksana

Dalam kajian Policy Assessment 2025 yang diterbitkan TII, terdapat sejumlah catatan yang dinilai perlu menjadi perhatian pimpinan baru BGN.

Beberapa di antaranya meliputi:

• peningkatan standar kebersihan dan keamanan pangan;
• penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah;
• pemerataan pelatihan bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
• penegakan standar perizinan dapur MBG;
• evaluasi penggunaan produk pangan tinggi gula, garam, dan lemak;
• serta integrasi sistem pelaporan antarinstansi.

Masalah keamanan pangan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah daerah sempat melaporkan kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG. 

Meski kasus tersebut tidak terjadi secara masif, kejadian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem pengawasan keamanan pangan di lapangan.

Pakar kebijakan kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany, dalam berbagai forum kebijakan publik sebelumnya juga mengingatkan bahwa program gizi berskala nasional membutuhkan sistem kontrol kualitas yang ketat karena menyangkut kesehatan jutaan penerima manfaat.

Kepemimpinan Harus Berbasis Kompetensi

TII juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia di level pengambil keputusan.

Menurut Natasya, pemerintah perlu memastikan posisi strategis dalam BGN diisi oleh individu yang memiliki kompetensi di bidang gizi, kesehatan masyarakat, dan tata kelola program sosial.

"Apabila MBG serius dicanangkan untuk memperbaiki status gizi penerima, maka keterlibatan profesi yang ahli di bidangnya pada jajaran manajerial BGN wajib dilakukan. Tanpa kepemimpinan berbasis kompetensi, MBG berisiko mengulang masalah lama dan menggerus kepercayaan publik," katanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menilai keberhasilan program sosial berskala besar sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Ujian Tata Kelola Program Rp268 Triliun

Bagi TII, pergantian pimpinan BGN seharusnya menjadi titik awal pembenahan, bukan akhir dari proses evaluasi.

Kasus hukum yang menjerat mantan pejabat BGN dalam beberapa pekan terakhir dinilai menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih kuat terhadap program dengan anggaran jumbo.

"Pergantian pimpinan BGN harus menjadi titik awal perbaikan MBG. Tanpa audit menyeluruh, transparansi, dan penguatan kapasitas pelaksana di lapangan, risiko terulangnya masalah yang sama akan tetap ada dan tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sulit tercapai secara optimal," ujar Natasya.

Di tengah besarnya harapan pemerintah menjadikan MBG sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, tantangan terbesar program ini tampaknya bukan lagi soal anggaran.

Melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan perbaikan gizi yang terukur, aman, dan tepat sasaran.