Shutdown Terpanjang Hantam Ekonomi AS, Penerbangan hingga Wisata Terpukul

JAKARTA, TRENASIA.ID - Hingga 6 November 2025, krisis akibat shutdown pemerintah Amerika Serikat yang telah berlangsung lebih dari sebulan mulai menimbulkan dampak ekonomi serius dan mengancam stabilitas bebagai sektor. 

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas di kalangan industri, investor, dan masyarakat, sementara kebuntuan politik antara Partai Republik dan Demokrat masih belum menemukan jalan keluar.

Dilansir Economic Times, Kamis, 6 November 2025, data pemerintah menunjukkan shutdown telah menelan kerugian sekitar US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,3 triliun per minggu bagi perekonomian perjalanan AS. 

Setiap pekan penutupan pemerintahan diperkirakan memangkas pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan sebesar 0,1 hingga 0,2 poin persentase. 

Dampak terbesar dirasakan oleh sejumlah sektor penting. Di industri pertahanan, perusahaan besar seperti L3Harris dan Northrop Grumman mengalami penundaan kontrak dan pembayaran yang mengancam pendapatan akhir tahun. 

Sektor pariwisata dan perhotelan juga terpukul akibat penutupan taman nasional, museum, serta tertundanya layanan paspor dan visa yang menghambat arus wisatawan domestik maupun internasional. 

Selain itu, sektor regulasi seperti FDA, SEC, dan EPA melambat drastis karena keterbatasan dana operasional dan cuti paksa pegawai, sehingga memperlambat persetujuan obat baru, produk keuangan, hingga izin lingkungan.

Sektor penerbangan menjadi yang paling terdampak langsung dari shutdown. Federal Aviation Administration (FAA) telah mengumumkan rencana memangkas 10% lalu lintas udara di 40 bandara utama mulai 7 November 2025 untuk menjaga keselamatan penerbangan. 

Namun, kebijakan ini berpotensi memperparah antrean dan penundaan yang kini sudah meluas. Ribuan petugas air traffic control (ATC) dan TSA terpaksa bekerja tanpa gaji, dengan tingkat ketidakhadiran mencapai 20-40% di 30 bandara terbesar. 

Akibatnya, lebih dari 3,2 juta penumpang dilaporkan terdampak sejak awal shutdown. Menteri Transportasi Sean Duffy memperingatkan bahwa jika kebuntuan politik terus berlanjut, pemerintah mungkin terpaksa menutup sebagian wilayah udara nasional, langkah ekstrem yang akan melumpuhkan industri penerbangan dan logistik Amerika Serikat.

Konflik Politik Tak Berujung

Presiden Donald Trump menegaskan bahwa krisis ini dapat diselesaikan dengan mudah jika Partai Demokrat bersedia bekerja sama. “Segalanya adalah kesalahan mereka. Ini bisa diselesaikan dengan mudah.”  ujar Trump dengan tegas didepan media, dikutip, Rabu, 6 November 2025.

Ia menuding Demokrat menjadi penyebab utama kebuntuan, seraya mendesak Partai Republik untuk menghapus aturan filibuster di Senat agar pemerintah bisa dibuka kembali tanpa perlu dukungan oposisi.

Namun, desakan Trump tersebut tidak sepenuhnya disetujui oleh rekan-rekannya di Partai Republik. Para pemimpin Senat dari partai tersebut menolak langkah ekstrem seperti penghapusan filibuster, yang dianggap dapat memperdalam perpecahan politik di Kongres. 

Mereka menegaskan bahwa proses pembukaan kembali pemerintahan tetap memerlukan kompromi bipartisan. Senator John Thune menyatakan, “Kami membutuhkan lima (Demokrat) yang memiliki tulang punggung.” ungkap Thune, seraya menegaskan bahwa Partai Republik masih berharap adanya sedikit dukungan dari pihak oposisi untuk mengakhiri kebuntuan ini.

Sementara itu, Partai Demokrat bersikeras tidak akan menyetujui pembukaan kembali pemerintah tanpa adanya perpanjangan subsidi layanan kesehatan dalam kerangka Affordable Care Act (ACA). 

Mereka menilai langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan sistem kesehatan publik, terutama bagi warga berpenghasilan rendah yang terdampak langsung oleh shutdown. Partai Demokrat juga menuntut agar Trump turun langsung ke meja negosiasi untuk mencapai kesepakatan substantif.

Senator Demokrat Tim Kaine menegaskan bahwa keterlibatan langsung presiden akan mempercepat proses penyelesaian. 

“Jika presiden melibatkan diri, kami akan menemukan kesepakatan, saya pikir dalam hitungan jam.”  jelas Kaine dalam pernyataannya.

Pernyataan ini mencerminkan frustrasi Demokrat terhadap sikap Trump yang lebih banyak melakukan kegiatan politik dan pribadi ketimbang memimpin proses negosiasi.