Rapor Merah TNI-Polri di Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA, TRENASIA.ID – Lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil evaluasi terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Minggu, 19 Oktober 2025. Dalam survei tersebut, menilai berbagai program termsuk kinerja Polri dan TNI yang dinilai tidak memuaskan.

Mayoritas responden menilai kinerja Polri tergolong sangat buruk buruk. Sebanyak 55% responden memberikan nilai 1 dan 23% memberikan skor 2, sehingga secara keseluruhan 78% responden menilai kinerja Polri berada pada level sangat buruk.

Celios juga menyebutkan, sebagian kecil responden memberikan penilaian di tingkat buruk hingga cukup, dengan 7% memberikan skor 3. Lalu 6% memberi skor 4, dan 4% memberi skor 5. Sementara itu, skor tinggi hampir tidak muncul, karena hanya 3% responden yang memberikan nilai 6.

• Baca Juga: Kekhawatiran Kembalinya Kekuatan Militer di Indonesia Bikin Investor Korea Resah

“Secara keseluruhan, rata-rata skor kinerja Polri berada di angka 2, mencerminkan pandangan umum dari para pakar bahwa kinerja institusi tersebut dinilai sangat rendah,” ungkap Celios.

Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri tergolong sangat rendah, sehingga muncul dorongan kuat untuk melakukan reformasi menyeluruh serta mengganti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Sementara, penilaian terhadap TNI juga tak jauh berbeda. Survei menunjukkan 28% responden memberikan nilai 1, dan 22% memberikan nilai 2, sehingga total 50% responden menilai kinerja TNI tergolong sangat buruk.

Di samping itu, 13% memberikan nilai 3, 14% memberi nilai 4, dan 13% lainnya memberi nilai 5, yang menandakan sekitar 40% responden menilai kinerja TNI berada pada kategori buruk hingga cukup.

Celios mengungkapkan, rata-rata secara keseluruhan kinerja TNI berada di angka 3, yang artinya kinerja TNI secara umum dinilai buruk oleh pakar. Sama seperti penilaian Polri, skala yang digunakan berkisar antara 1 hingga 10, dengan angka 1 menunjukkan kinerja sangat buruk dan angka 10 menunjukkan kinerja sangat baik.

Peneliti Hukum Celios Muhammad Saleh mengatakan, hasil survei pemerintahan Prabowo-Gibran justru memperlihatkan belum terealisasinya janji reformasi di sektor keamanan.

“Polri dan TNI masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum. Dalam peristiwa demonstrasi Agustus-September 2025, merujuk data YLBHI terdapat 960 orang termasuk 265 anak ditetapkan tersangka, banyak yang ditangkap tanpa bukti, disiksa, dan dibungkam lewat stigma anarko dan makar,” katanya.

“Polri kehilangan legitimasi moral di mata publik,” imbuhnya.

Di sisi lain, TNI turut menjadi sorotan setelah revisi UU TNI dinilai membuka jalan bagi keterlibatan militer dalam sektor sipil dan ekonomi, termasuk dalam proyek pangan, MBG, hingga proyek strategis nasional (PSN).

• Baca Juga: Kekhawatiran Soal Pelibatan TNI di Program Makan Gratis

Hasil survei Celios menunjukkan Polri memperoleh skor 2 dari 10 dan TNI mendapat skor 3 dari 10. Sebanyak 75% responden menilai penegakan hukum tergolong buruk hingga sangat buruk, sementara 43% menilai upaya pemberantasan korupsi masih tidak efektif.

Data ini menunjukkan supremasi hukum belum menjadi fokus utama dalam satu tahun pertama pemerintahan.