OpenAI Raih Kontrak Militer Trump, Anthropic Tegas Tolak

JAKARTA, TRENASIA.ID - Ketegangan antara pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan kecerdasan buatan (AI) memuncak pada akhir Februari 2026. Dua raksasa AI, Anthropic dan OpenAI, mengambil jalur berbeda dalam merespons tekanan dari Pentagon terkait penggunaan teknologi AI untuk kepentingan militer. Hasilnya kontras, Anthropic diblacklist, sementara OpenAI mengamankan kontrak hingga US$200 juta.

Dikutip laman Yahoo Finance, Kamis, 4 Maret 2026, sejak pertengahan 2025, Pentagon menjalin kontrak kerja sama AI dengan sejumlah perusahaan besar, termasuk Anthropic, OpenAI, dan Google. Namun situasi memanas ketika Menteri Perang AS, Pete Hegseth, mengeluarkan ultimatum agar pembatasan penggunaan AI dicabut untuk “semua tujuan yang sah”.

Anthropic menolak, perusahaan yang dipimpin CEO Dario Amodei itu bersikeras mempertahankan dua pengecualian utama dalam kontrak, larangan penggunaan AI untuk pengawasan massal domestik dan larangan untuk sistem senjata otonom penuh tanpa kendali manusia.

Anthropic berargumen bahwa model AI mutakhir belum cukup andal untuk digunakan dalam sistem senjata otonom penuh dan berpotensi membahayakan prajurit maupun warga sipil. Selain itu, pengawasan massal dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak fundamental.

Penolakan tersebut berujung pada keputusan keras dari Presiden Donald Trump yang memerintahkan penghentian penggunaan produk Anthropic di seluruh badan federal. Kontrak senilai sekitar US$200 juta dicabut, dan perusahaan disebut sebagai “risiko rantai pasok”. Anthropic dikabarkan mempertimbangkan langkah hukum.

OpenAI Ambil Terima Tawaran

Hanya beberapa jam setelah eskalasi terhadap Anthropic, OpenAI mengumumkan kesepakatan baru dengan Pentagon. CEO Sam Altman menyatakan bahwa kontrak tersebut tetap memuat “tiga garis merah” yang tidak dapat dilanggar.

Pertama larangan pengawasan massal domestik, kedua larangan penggunaan untuk sistem senjata otonom penuh, ketiga larangan pengambilan keputusan otomatis berisiko tinggi tanpa kendali manusia.

Menurut OpenAI, pendekatan mereka bersifat lebih berlapis dan ketat. Perusahaan mempertahankan kendali atas “safety stack” atau tumpukan sistem pengaman, memastikan keterlibatan personel yang telah lolos pemeriksaan keamanan, serta mencantumkan klausul yang memungkinkan pemutusan kontrak jika terjadi pelanggaran.

Langkah ini disambut positif oleh Menteri Pertahanan Hegseth yang menyebut OpenAI sebagai “mitra yang andal dan beritikad baik”. Pemerintah AS juga membantah memiliki niat untuk mengembangkan senjata otonom tanpa kendali manusia atau melakukan pengawasan massal warga negara, dengan alasan tindakan tersebut bertentangan dengan hukum.

Keputusan memutus hubungan dengan Anthropic tidak sepenuhnya sederhana dari sisi teknis. Sistem AI perusahaan itu telah terintegrasi di jaringan rahasia pemerintah. Migrasi arsitektur komputasi misalnya dari GPU Nvidia ke platform chip khusus lainnya bukan proses instan dan berisiko mengganggu operasional.

Di sisi lain, tekanan politik terhadap perusahaan AI memicu protes internal di industri. Ratusan karyawan dari berbagai perusahaan teknologi, termasuk divisi AI Google dan OpenAI, menandatangani surat terbuka yang menyerukan agar perusahaan tidak tunduk pada tekanan yang dinilai mengancam prinsip etika.

Isu ini juga mencuat setelah laporan mengenai dugaan penggunaan model Claude milik Anthropic dalam operasi militer luar negeri melalui mitra teknologi pertahanan. Meski belum dikonfirmasi secara rinci, laporan tersebut disebut-sebut mempercepat eskalasi ketegangan dengan Pentagon.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam hubungan antara pemerintah dan industri AI. Di tengah persaingan global dan kebutuhan militer terhadap teknologi mutakhir, perusahaan teknologi menghadapi dilema antara peluang bisnis besar dan komitmen etika.

Ke depan, kontroversi semacam ini berpotensi memengaruhi standar kerja sama AI-militer, memperketat klausul etika dalam kontrak pemerintah, serta memicu debat publik yang lebih luas tentang batasan penggunaan kecerdasan buatan dalam keamanan nasional.