Tren Global

Menkeu Tegaskan Anggaran MBG Tidak Sepenuhnya Diambil dari Pos Pendidikan

  • RAPBN 2026 siapkan Rp757,8 triliun untuk pendidikan, Rp223,6 triliun dialokasikan ke Program Makan Bergizi Gratis.
Santunan Podomoro Vimala - Panji 1.jpg
Pendiri Agung Podomoro Group Trihatma Kusuma Haliman mengunjungi dan berbincang dengan para siswa Yayasan Pendidikan dan Sosial Hikmatus Sholawat di kawasan Vimala Hills Villa & Resort, Ciawi, Bogor, Rabu 12 Februari 2025. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA, TRENASIA.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan skema pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp335 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sri Mulyani menegaskan dana MBG tidak sepenuhnya diambil dari pos pendidikan. 

Secara keseluruhan, anggaran MBG sebesar Rp335 triliun akan disalurkan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dengan koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN). Dari jumlah tersebut, Rp268 triliun akan didistribusikan, sementara Rp67 triliun atau 20% disiapkan sebagai dana cadangan. 

Dari Rp268 triliun yang akan disalurkan, sebesar Rp223,6 triliun atau 67% dialokasikan ke fungsi pendidikan, Rp24,7 triliun atau 7% ke sektor kesehatan, dan Rp19,7 triliun atau 6 persen ke fungsi ekonomi.

Yang menarik untuk disorot dari total keseluruhan anggaran MBG Rp335 triliun diatas, sekitar Rp223,6 triliun diambil dari anggaran pendidikan.

Sri Mulyani menegaskan desain pembiayaan MBG disusun agar tidak menggerus pos pendidikan secara keseluruhan. Dengan alokasi anggaran yang besar, program MBG diharapkan mampu memperbaiki kualitas gizi anak bangsa sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Struktur Dana Pendidikan 

Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026, naik 9,8% dari outlook 2025 sebesar Rp690 triliun. Nilai ini sekaligus menjaga porsi pendidikan tetap 20% dari APBN, sesuai amanat konstitusi dan DPR. 

Dengan angka sebesar ini, pendidikan menjadi salah satu sektor dengan alokasi terbesar, menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan rincian sebagai berikut

Sekolah & Kampus (Rp150,1 triliun)

Sekolah Rakyat: Rp24,9 triliun

Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Rp64,3 triliun

BOS PAUD: Rp5,1 triliun

Renovasi madrasah & sekolah: Rp22,5 triliun

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN): Rp9,4 triliun (untuk 201 PTN & lembaga)

Pembangunan Sekolah Unggul Garuda (9 lokasi): Rp3 triliun

Siswa & Mahasiswa (Rp401,5 triliun)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun (82,9 juta penerima manfaat & 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG)

Bidikmisi/KIP Kuliah: Rp17,2 triliun (untuk 1,2 juta mahasiswa)

Beasiswa LPDP: Rp25 triliun

Program Indonesia Pintar (PIP): Rp15,6 triliun

Guru, Dosen, & Tenaga Pendidikan (Rp178,7 triliun)

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS: Rp19,2 triliun (754.747 guru)

TPG ASN Daerah: Rp68,7 triliun (1,6 juta guru)

Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non PNS: Rp3,2 triliun (80.325 dosen)

TPG & TPD PNS + gaji pendidik: Rp82,9 triliun