Mengenal Co-operative Party, Partai Koperasi di Balik Andy Burnham

JAKARTA, TRENASIA.ID – Terpilihnya Andy Burnham sebagai Perdana Menteri Inggris bukan hanya menandai pergantian kepemimpinan di Downing Street.

Bagi pengamat politik Inggris, momen ini juga menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya seorang pemimpin nasional berasal dari tradisi Labour and Co-operative, sebuah aliansi politik yang berusia hampir satu abad.

Di luar Inggris, nama Partai Buruh (Labour Party) sudah cukup dikenal. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa sebagian anggota parlemen Partai Buruh juga berasal dari Co-operative Party, partai politik yang lahir dari gerakan koperasi dan membawa gagasan demokrasi ekonomi ke parlemen Inggris.

Lalu apa sebenarnya Labour and Co-operative Party? Apakah Inggris sedang bergerak menuju model ekonomi yang lebih berbasis koperasi dan kepemilikan bersama?

Bukan Partai Koperasi Biasa

Co-operative Party didirikan pada 1917 sebagai representasi politik dari gerakan koperasi Inggris yang saat itu telah berkembang pesat melalui jaringan toko konsumen, koperasi pekerja, hingga lembaga keuangan milik anggota.

Berbeda dengan banyak negara yang memandang koperasi semata sebagai badan usaha, gerakan koperasi di Inggris berkembang menjadi kekuatan politik. 

Tujuannya adalah memastikan kebijakan pemerintah mendukung model bisnis yang dimiliki dan dikendalikan anggotanya, bukan semata-mata pemegang modal.

Sejak 1927, Co-operative Party menjalin perjanjian elektoral dengan Labour Party. Alih-alih bersaing, kedua partai mengusung kandidat bersama dengan label Labour and Co-operative.

Model ini membuat agenda koperasi tetap memiliki ruang dalam proses legislasi tanpa harus membangun partai besar sendiri. Hingga kini, puluhan anggota House of Commons berasal dari aliansi tersebut. 

Namun selama hampir 100 tahun, belum pernah ada tokoh Labour and Co-operative yang berhasil menduduki jabatan perdana menteri. Terpilihnya Burnham mengubah sejarah itu.

Apa yang Diperjuangkan?

Meski sama-sama berada di spektrum kiri-tengah, Labour Party dan Co-operative Party memiliki titik tekan yang berbeda. Labour secara historis berfokus pada perlindungan pekerja, layanan publik, dan kesejahteraan sosial.

Sementara Co-operative Party menempatkan kepemilikan bersama (shared ownership) sebagai inti pembangunan ekonomi. Alih-alih memilih antara negara atau pasar, partai ini menawarkan "jalan ketiga" melalui:

• koperasi pekerja (worker co-operatives);
• koperasi konsumen;
• perusahaan milik karyawan (employee-owned businesses);
• lembaga keuangan berbasis anggota (credit unions);
• energi komunitas (community energy);
• kepemilikan aset publik oleh masyarakat.

Dalam manifesto terbarunya, Co-operative Party menyatakan bahwa ekonomi akan lebih tangguh ketika masyarakat memiliki bagian langsung dalam kepemilikan aset dan pengambilan keputusan ekonomi.

Koperasi Bukan Ekonomi Kecil

Istilah koperasi sering diasosiasikan dengan usaha berskala kecil. Padahal secara global, sektor koperasi merupakan kekuatan ekonomi yang besar.

Menurut International Cooperative Alliance (ICA), terdapat lebih dari 3 juta koperasi di seluruh dunia dengan sekitar 1 miliar anggota dan menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 280 juta orang, atau sekitar 10% dari total pekerja dunia.

Laporan World Co-operative Monitor juga menunjukkan 300 koperasi terbesar dunia membukukan total pendapatan lebih dari US$2,4 triliun per tahun.

Di Inggris sendiri, gerakan koperasi memiliki akar yang kuat sejak berdirinya Rochdale Society of Equitable Pioneers pada 1844, yang hingga kini dianggap sebagai pelopor koperasi modern.

Menurut Co-operatives UK, terdapat lebih dari 7.000 koperasi independen yang beroperasi di Inggris dengan jutaan anggota dan aset bernilai miliaran pound sterling.

Andy Burnham dan "Manchester Model"

Burnham selama ini lebih dikenal karena kiprahnya sebagai Wali Kota Greater Manchester. Di sana ia membangun reputasi melalui kebijakan yang menempatkan pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta sebagai mitra pembangunan.

Salah satu program paling dikenal adalah Bee Network, sistem transportasi publik terintegrasi yang mengembalikan layanan bus ke kendali publik untuk pertama kalinya sejak deregulasi era Margaret Thatcher pada 1980-an.

Ia juga aktif mendorong devolusi fiskal, pembangunan perumahan terjangkau, serta penguatan ekonomi lokal melalui investasi publik.

Pendekatan tersebut membuat sejumlah analis menyebut strategi Burnham sebagai Manchester model—yakni pembangunan ekonomi yang tidak lagi bertumpu pada London, tetapi memperkuat kota-kota regional sebagai pusat pertumbuhan baru.

Dalam berbagai kesempatan, Burnham menegaskan bahwa Inggris membutuhkan pemerintahan yang mampu "menyebarkan kekuasaan dan kesempatan" ke seluruh wilayah, bukan hanya ke pusat pemerintahan di Westminster.

Bukan Anti-Pasar

Naiknya Burnham tidak berarti Inggris akan meninggalkan sistem ekonomi pasar. Sebaliknya, banyak pengamat melihat agenda Labour and Co-operative sebagai upaya menyeimbangkan kembali hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat.

Model ini memiliki kemiripan dengan konsep stakeholder capitalism, yang dalam beberapa tahun terakhir juga didorong oleh World Economic Forum (WEF). Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pekerja, pelanggan, komunitas, dan lingkungan.

Profesor Colin Talbot, pakar kebijakan publik dari University of Manchester, pernah menjelaskan bahwa Burnham merepresentasikan tradisi sosial-demokrasi yang menempatkan negara sebagai fasilitator pembangunan lokal, bukan semata pengelola birokrasi.

Di sisi lain, ekonom Mariana Mazzucato dari University College London telah lama berargumen bahwa negara dapat berperan sebagai investor strategis yang menciptakan pasar (market-shaping), bukan sekadar memperbaiki kegagalan pasar (market-fixing). 

Gagasan tersebut dinilai sejalan dengan pendekatan pembangunan yang banyak diusung Burnham.

Pelajaran bagi Indonesia

Perdebatan mengenai Labour and Co-operative Party menarik bagi Indonesia karena koperasi kembali menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Namun pengalaman Inggris menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya dipandang sebagai program sosial atau usaha mikro. 

Ia diposisikan sebagai bagian dari arsitektur ekonomi nasional yang dapat hidup berdampingan dengan perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara.

Bagi Indonesia, yang memiliki lebih dari 130 ribu koperasi terdaftar, pengalaman Inggris memberi pelajaran bahwa keberhasilan koperasi bukan semata bergantung pada jumlah lembaga, tetapi pada tata kelola, profesionalisme, akses pembiayaan, serta integrasinya dengan strategi pembangunan nasional.

Naiknya Andy Burnham memang merupakan peristiwa politik. Namun sejarah yang dibawanya jauh melampaui pergantian seorang perdana menteri. 

Untuk pertama kalinya, seorang pemimpin Inggris berasal dari tradisi politik yang meyakini bahwa demokrasi tidak hanya berlangsung di bilik suara, tetapi juga di tempat kerja, ruang usaha, dan kepemilikan ekonomi masyarakat.