Meneropong Urgensi Universitas Republik Indonesia

JAKARTA, TRENASIA.ID – Rencana pemerintah membangun Universitas Republik Indonesia (URI) mulai menuai kritik dari kalangan ekonom, akademisi hingga organisasi dosen. 

Di tengah ambisi mencetak calon pemimpin nasional melalui kampus baru tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan apakah pembangunan 10 kampus baru merupakan prioritas yang tepat ketika banyak perguruan tinggi masih menghadapi persoalan anggaran, kesejahteraan dosen, hingga minimnya dana riset.

Salah satu kritik paling keras datang dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai pemerintah seharusnya lebih dulu memperkuat kualitas perguruan tinggi yang telah ada daripada membangun institusi baru yang seluruh pendanaannya berasal dari APBN.

Bagi para ekonom, perdebatan mengenai URI bukan semata persoalan pendidikan, melainkan juga menyangkut efisiensi penggunaan anggaran negara serta arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Celios : Indonesia Sudah Memiliki Ribuan Perguruan Tinggi

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, mempertanyakan urgensi pembangunan kampus baru tersebut. Melalui akun media sosialnya, ia menyampaikan kritik langsung kepada pemerintah.

"Pak Presiden, siapa yang punya ide bikin kampus baru? Ada kajiannya?" ujar Media Askar lewatakun Instagram-nya, Jumat, 24 Juli 2026.

Menurut Celios, Indonesia saat ini bukan mengalami kekurangan perguruan tinggi. Data yang dihimpun lembaga tersebut menunjukkan Indonesia memiliki sekitar 4.303 perguruan tinggi yang melayani sekitar 285 juta penduduk.

Artinya, rata-rata terdapat satu perguruan tinggi untuk sekitar 66 ribu penduduk. Jika dibandingkan dengan beberapa negara maju, rasio tersebut justru lebih padat.

• Indonesia
  • Rasio perguruan tinggi terhadap penduduk: 1 : 66 ribu
• Jepang
  • Rasio perguruan tinggi terhadap penduduk: 1 : 153 ribu
• Australia
  • Rasio perguruan tinggi terhadap penduduk: 1 : 159 ribu
• Inggris
  • Rasio perguruan tinggi terhadap penduduk: 1 : 418 ribu

Bagi Celios, persoalan pendidikan tinggi Indonesia bukan lagi soal jumlah kampus, melainkan kualitas, pemerataan, pendanaan, dan daya saing. Media Askar bahkan menyebut pembangunan URI berpotensi menjadi pemborosan anggaran.

"Ya Rabbi, Indonesia sudah punya 4.303 perguruan tinggi untuk 285 juta penduduk (1 kampus: 66 ribu penduduk) Kita udah kebanyakan kampus," tambah Askar.

Utang Tunjangan Dosen

Kritik Celios juga menyoroti persoalan yang dinilai jauh lebih mendesak. Hingga kini pemerintah masih memiliki kewajiban membayar utang tunjangan dosen PNS sekitar Rp5,7 triliun.

Di sisi lain, anggaran beasiswa nasional hanya sekitar Rp15 triliun per tahun, jumlah yang menurut Celios setara dengan sekitar 12 hari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, belanja riset Indonesia masih berada di kisaran 0,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah banyak negara yang berhasil membangun ekosistem inovasi.

Menurut Celios, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pendidikan tinggi Indonesia justru berada pada kualitas pendanaan, bukan jumlah institusi.

Di lapangan, berbagai persoalan masih membayangi perguruan tinggi Indonesia. Mulai dari keterbatasan laboratorium, minimnya dana penelitian, fasilitas pembelajaran yang belum merata, hingga rendahnya kesejahteraan tenaga pengajar.

Bahkan tidak sedikit perguruan tinggi swasta yang mengalami penurunan jumlah mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pembangunan kampus baru apabila kampus yang sudah ada masih menghadapi berbagai tantangan mendasar.

Hampir Separuh Dosen Bergaji di Bawah Rp3 Juta

Persoalan kesejahteraan dosen juga menjadi sorotan utama. Berdasarkan berbagai survei nasional, sekitar 42,9% dosen menerima pendapatan tetap di bawah Rp3 juta per bulan.

Sementara itu, sekitar 53,6% dosen memperoleh penghasilan tambahan tidak tetap kurang dari Rp1 juta. Untuk dosen di perguruan tinggi negeri, distribusi gaji pokok pada 2024 menunjukkan:

• 28% berada pada kisaran Rp2–3 juta per bulan.
• 41% memperoleh Rp3–4 juta.
• 14% menerima Rp4–5 juta.

Kondisi dosen perguruan tinggi swasta dinilai lebih berat. Sebagian besar hanya memperoleh penghasilan berdasarkan jumlah jam mengajar dan tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dosen ASN. Bahkan terdapat perguruan tinggi yang tidak membayarkan honor dosen ketika masa libur semester.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian sebelumnya juga menyoroti kondisi tersebut. Menurutnya, sangat ironis apabila negara menuntut kualitas pendidikan tinggi tetapi masih banyak dosen menerima penghasilan di bawah standar hidup layak.

Persoalan tidak hanya terjadi pada tenaga pengajar. Perguruan tinggi negeri juga masih menghadapi keterbatasan anggaran operasional.

Dalam rancangan APBN 2026, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sekitar Rp9,4 triliun untuk menopang sekitar 201 perguruan tinggi negeri dan lembaga.

Jika dihitung secara rata-rata, setiap institusi hanya memperoleh dukungan sekitar kurang dari Rp50 miliar per tahun, meskipun besaran riil berbeda sesuai karakteristik masing-masing kampus.

Di tengah kebutuhan peningkatan kualitas laboratorium, digitalisasi pembelajaran, penelitian, hingga internasionalisasi kampus, angka tersebut dinilai masih sangat terbatas.

Apa Itu Universitas Republik Indonesia?

Di tengah kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) melalui Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026.

Lembaga tersebut dipimpin oleh Donny Ermawan sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur. Berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, URI dirancang sebagai institusi khusus untuk mencetak calon pemimpin nasional yang akan mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan, ASN, maupun BUMN.

Pemerintah berencana membangun 10 kampus URI yang seluruh pendanaannya berasal dari APBN. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai besaran kebutuhan anggaran pembangunan maupun biaya operasionalnya.

Belum adanya informasi mengenai kebutuhan dana pembangunan URI menjadi salah satu sumber kritik. Berbagai kalangan mempertanyakan apakah pembangunan 10 kampus baru lebih mendesak dibandingkan:

• membayar utang tunjangan dosen sebesar Rp5,7 triliun,
• meningkatkan BOPTN,
• memperbesar anggaran beasiswa,
• atau memperkuat pendanaan riset nasional.

Pertanyaan tersebut semakin relevan mengingat pemerintah sedang melakukan efisiensi belanja di berbagai sektor.

Selain Celios, sejumlah akademisi dan DPR juga mempertanyakan berbagai aspek URI. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain,

• proses pembentukan yang dinilai minim diskusi publik,
• dasar hukum yang masih diperdebatkan,
• potensi tumpang tindih dengan perguruan tinggi negeri maupun sekolah kedinasan,
• penggunaan nomenklatur "Gubernur" sebagai pimpinan kampus,
• hingga belum adanya pembahasan resmi mengenai anggaran di Komisi X DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah membuktikan bahwa URI benar-benar memberikan nilai tambah dan tidak sekadar menduplikasi fungsi lembaga pendidikan yang sudah ada.

Risiko Ekonomi: Perebutan Dosen Berkualitas

Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) juga mengingatkan potensi risiko lain. Apabila pemerintah membangun 10 kampus baru, kebutuhan tenaga pengajar diperkirakan meningkat secara signifikan.

Hal tersebut berpotensi memicu perpindahan dosen-dosen terbaik dari berbagai perguruan tinggi negeri, khususnya di daerah. Akibatnya, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dapat semakin melebar.

Selain itu, organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa prioritas anggaran pemerintah bisa bergeser dari penguatan kampus yang sudah ada menuju pembangunan institusi baru.

"Banyak PTN masih mengeluhkan keterbatasan biaya operasional, fasilitas, laboratorium, penelitian, dan kesejahteraan dosen, pemerintah justru berencana mendirikan sepuluh URI."  ujar Ketua Umum ADAKSI Anggun Gunawan.

Dari sisi ekonomi publik, pembangunan institusi baru selalu memiliki opportunity cost, yakni manfaat yang hilang karena anggaran digunakan untuk satu program dibanding program lainnya.

Dalam konteks URI, sejumlah ekonom menilai pemerintah perlu menjawab apakah manfaat pembangunan 10 kampus baru lebih besar dibandingkan jika anggaran yang sama digunakan untuk,

• meningkatkan kesejahteraan dosen,
• memperbesar dana riset,
• memperbaiki laboratorium,
• memperluas beasiswa,
• meningkatkan kualitas perguruan tinggi di daerah,
• atau memperkuat transformasi digital kampus.

Tanpa kajian yang terbuka mengenai kebutuhan anggaran, manfaat ekonomi, serta indikator keberhasilannya, efektivitas pembangunan URI akan terus menjadi perdebatan.

Rencana pembangunan Universitas Republik Indonesia membuka diskusi yang lebih luas mengenai arah kebijakan pendidikan tinggi nasional. Di satu sisi, pemerintah ingin menghadirkan institusi baru yang berfokus mencetak calon pemimpin nasional. 

Namun di sisi lain, berbagai kalangan mempertanyakan apakah langkah tersebut merupakan prioritas terbaik ketika persoalan mendasar perguruan tinggi belum terselesaikan.

Data yang dipaparkan Celios menunjukkan Indonesia telah memiliki lebih dari 4.300 perguruan tinggi, sementara tantangan terbesar justru terletak pada kualitas pendanaan, kesejahteraan dosen, keterbatasan riset, dan penguatan kampus yang telah ada. 

Dengan utang tunjangan dosen mencapai Rp5,7 triliun, BOPTN sekitar Rp9,4 triliun untuk ratusan PTN, serta belanja riset yang masih 0,2% dari PDB, pertanyaan mengenai prioritas penggunaan APBN menjadi semakin relevan.

Karena itu, sebelum pembangunan fisik dimulai, pemerintah dinilai perlu menyampaikan kajian akademik, analisis biaya-manfaat, serta proyeksi dampak ekonomi URI secara terbuka agar publik dapat menilai apakah investasi tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi sistem pendidikan tinggi Indonesia.