Melongok Kemajuan Vietnam dalam Transformasi Kelistrikan

JAKARTA, TRENASIA.ID — Ketika publik Indonesia mengeluhkan persoalan listrik, mulai dari tarif, risiko blackout, ketimpangan elektrifikasi, hingga lambatnya integrasi energi terbarukan, mengapa negara berkembang lain bisa bergerak lebih cepat?

Vietnam menjadi salah satu contoh paling menarik. Dua dekade lalu, Vietnam bukan raksasa energi Asia Tenggara. Infrastruktur listriknya tertinggal, akses listrik di desa masih terbatas, dan permintaan energi tumbuh lebih cepat daripada kapasitas sistem.

Hari ini, situasinya berbeda drastis. Menurut data World Bank, tingkat elektrifikasi Vietnam kini mendekati 100%, naik dari sekitar 14% pada awal 1990-an. Transformasi itu menjadikan Vietnam salah satu kisah sukses elektrifikasi tercepat di dunia.

Perubahan ini  lahir dari desain kebijakan yang disiplin. Bagi Indonesia, Vietnam menawarkan benchmark penting tentang bagaimana sistem kelistrikan bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar layanan publik.

Listrik Bukan Sekadar Soal Pembangkit

Indonesia memiliki kapasitas pembangkit terpasang sekitar 90 gigawatt (GW), dengan PLN sebagai aktor dominan dalam sistem. Namun tantangan Indonesia bukan sekadar kapasitas. Masalah utamanya meliputi:

• ketimpangan akses antarwilayah,
• jaringan transmisi yang belum optimal,
• oversupply di Jawa-Bali tetapi defisit di beberapa wilayah timur,
• subsidi yang besar,
• serta integrasi energi terbarukan yang lambat.

Data Kementerian ESDM menunjukkan rasio elektrifikasi Indonesia memang sudah tinggi—di atas 99,8%. Tetapi angka nasional ini menyamarkan realitas geografis. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Artinya, tantangan distribusi jauh lebih berat dibanding negara kontinental.

Ekonom energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai problem listrik Indonesia bukan terutama kurang pasokan. “Masalah utama sektor kelistrikan Indonesia sekarang bukan semata pembangkit, tetapi perencanaan sistem, efisiensi distribusi, dan tata kelola investasi,” ujarnya dalam sebuah forum kebijakan energi.

Vietnam Melihat Listrik sebagai Infrastruktur Industri

Salah satu kunci sukses Vietnam adalah cara mereka memandang listrik. Bagi Hanoi, listrik bukan hanya kebutuhan rumah tangga. Listrik adalah fondasi industrialisasi.

Sejak era reformasi ekonomi Doi Moi, pemerintah Vietnam secara agresif membangun kapasitas listrik untuk mendukung:

• manufaktur,
• kawasan industri,
• ekspor elektronik,
• dan investasi asing.

Pendekatannya sederhana tetapi disiplin. Kalau pabrik tidak bisa mendapat listrik stabil, investor tidak akan datang. Menurut International Energy Agency, konsumsi listrik Vietnam tumbuh rata-rata 8–10% per tahun dalam dua dekade terakhir—salah satu yang tertinggi di Asia.

Namun kapasitas sistem juga dibangun mengikuti pertumbuhan tersebut. Hasilnya terlihat jelas. Vietnam berhasil menjadi basis produksi bagi banyak perusahaan global seperti:

• Samsung Electronics
• Intel
• Foxconn

Listrik menjadi keunggulan kompetitif.

Pelajaran Pertama: Planning Harus Selaras dengan Strategi Industri

Vietnam tidak membangun listrik secara terpisah dari strategi ekonominya. Mereka menyelaraskan:

• proyeksi permintaan industri,
• investasi jaringan,
• ekspansi pembangkit.

Indonesia sering menghadapi mismatch.

Contohnya:

• pembangkit dibangun di satu wilayah,
• demand tumbuh di wilayah lain.

Akibatnya muncul:

• oversupply,
• kapasitas menganggur,
• atau stranded assets.

Pakar ekonomi energi dari Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, berulang kali menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan energi dan ekonomi. “Perencanaan kelistrikan tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus selaras dengan arah industrialisasi, kebutuhan wilayah, dan target transisi energi.”

Pelajaran Kedua: Bangun Grid, Bukan Hanya Pembangkit

Banyak negara berkembang terlalu fokus membangun pembangkit. Vietnam tidak berhenti di situ. Mereka agresif membangun:

• transmisi tegangan tinggi,
• jaringan distribusi,
• interkoneksi regional.

Ini krusial karena pembangkit tanpa grid yang kuat tidak menyelesaikan masalah. Indonesia menghadapi tantangan besar di sini. Sebagai negara kepulauan, transmisi listrik jauh lebih mahal dan rumit.

Akibatnya, banyak wilayah masih bergantung pada sistem lokal yang mahal dan kurang efisien. Benchmark Vietnam menunjukkan bahwa investasi pada jaringan sering lebih penting daripada sekadar menambah kapasitas pembangkit.

Pelajaran Ketiga: Reformasi Tarif

Tarif listrik di Indonesia sering kali sangat politis. Kenaikan tarif hampir selalu memicu resistensi publik. Akibatnya, keputusan tarif sering ditunda. Masalahnya, harga yang terlalu dipolitisasi menciptakan distorsi.

Menurut data APBN, subsidi energi Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun jika digabung dengan kompensasi. Sebagian besar bertujuan menjaga daya beli. Namun ada konsekuensinya:

• ruang fiskal menyempit,
• investasi energi terhambat,
• sinyal harga menjadi tidak sehat.

Vietnam mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Tarif listrik mereka tetap diatur pemerintah, tetapi penyesuaian dilakukan lebih responsif terhadap biaya sistem. Artinya, ada ruang agar harga mencerminkan realitas ekonomi.

Insight dari Vietnam

Vietnam juga masih memiliki PR dalam pengelolaan listriknya.  Beberapa tahun terakhir mereka juga mengalami:

• kekurangan listrik musiman,
• blackout regional,
• tekanan akibat lonjakan demand,
• bottleneck integrasi energi surya.

Pada 2023, Vietnam bahkan mengalami krisis pasokan listrik di wilayah utara akibat gelombang panas ekstrem. Namun tetap ada pelajaran besar dari Vietnam. Mereka melihat listrik harus dilihat sebagai infrastruktur pertumbuhan, bukan sekadar komoditas yang dijual PLN.

Selama listrik diperlakukan hanya sebagai layanan publik yang tarifnya terus dipolitisasi, reformasi akan berjalan lambat. Indonesia sebenarnya punya modal besar:

• pasar besar,
• demand tumbuh,
• sumber energi melimpah,
• potensi renewable tinggi.

Yang sering kurang adalah:

• tata kelola,
• disiplin perencanaan,
• keberanian reformasi struktural.

Vietnam menunjukkan bahwa negara berkembang bisa melompat cepat bila listrik ditempatkan di pusat strategi pembangunan. Apakah Indonesia siap memperbaiki cara mengelolanya?