Maluku Utara Cetak Pertumbuhan Ekonomi Fantastis

JAKARTA, TRENASIA.ID - Pada kuartal III 2025, ekonomi Maluku Utara melsat 39,1%secara tahunan. Jauh di atas posisi kedua, Sulawesi Tengah, yang berada di 7,79%.

Jauh di atas rata-rata nasional yang stuck di kisaran 5%. Angka ini bukan anomali satu kuartal, sejak awal 2025, Maluku Utara konsisten berada di posisi pertama pertumbuhan PDRB nasional.

Pertanyaannya bukan lagi apakah angkanya nyata. Pertanyaannya, dari mana datangnya, dan siapa yang benar-benar menikmatinya?

Nikel Jawabannya, Tapi Bukan Satu-satunya

Sektor industri pengolahan kini menyumbang 40,11 % terhadap perekonomian Maluku Utara, disusul sektor pertambangan sebesar 20,79 %. Hampir dua pertiga ekonomi provinsi ini berputar di dua sektor itu.

Mesinnya ada di Halmahera Tengah, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) mencatat total investasi hingga awal 2025 sebesar 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp240 triliun.

Kawasan ini bukan sekadar smelter, komitmen investasi IWIP secara keseluruhan sudah menembus Rp500 triliun, menjadikannya salah satu kawasan industri terpadu terbesar di Indonesia bagian timur.

Di dalamnya ada pengolahan nikel, pabrik baterai, pelabuhan, pembangkit listrik, hingga bandara domestik khusus. Hingga awal 2025, IWIP dan mitranya PT Weda Bay Nickel telah menyerap lebih dari 81.000 tenaga kerja langsung.

Kekayaan Lain yang Belum Sepenuhnya Digarap

Maluku Utara bukan hanya nikel. Pulau Halmahera menyimpan komoditas hasil hutan seperti kelapa, pala, cengkeh, dan kayu, di samping cadangan mineral termasuk nikel yang menjadi salah satu penyumbang utama produksi nasional.

Sektor perkebunan dengan komoditas kakao, kelapa sawit, dan pala, serta sektor perikanan tangkap, tercatat sebagai sektor unggulan investasi Maluku Utara dengan total lahan perkebunan mencapai 307.135 hektare.

Perairan di sekitar kepulauan ini juga kaya ikan tuna, cakalang, dan biota laut yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir. Masalahnya, dua sektor terakhir ini sedang tertekan.

Pertumbuhan Belum Merata

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda terang-terangan menyebut pertumbuhan ekonomi provinsinya belum inklusif. "Pertumbuhan itu tidak merata. Dia hanya muncul di atas. Kenapa? Karena kita belum bisa swasembada pangan. Banyak perusahaan besar masih mengambil kebutuhan dari luar daerah," jelasnya kala berpidato di publik, dikutip keterangan resmi.

Kebutuhan pangan satu kawasan industri saja bisa mencapai Rp100 miliar per bulan, tapi sebagian besar masih dipasok dari luar Maluku Utara. Artinya, uang berputar masuk lewat nikel, tapi bocor keluar lewat kebutuhan dasar.

Di tingkat komunitas, ekspansi pertambangan dan industri pengolahan nikel juga memunculkan konflik antara korporasi dan masyarakat, termasuk kasus kriminalisasi 11 warga adat Maba Sangaji yang dipidana setelah melakukan ritual adat sebagai protes atas rusaknya hutan adat mereka.

Angka PDRB Tertinggi, Tapi PR-nya Besar

PDRB Maluku Utara 2024 mencapai Rp95,79 triliun dengan pertumbuhan tahunan 13,73 %. PDRB per kapita tercatat Rp70,7 juta atau setara 4.458 dolar AS. Angka ini tumbuh drastis dalam lima tahun terakhir, didorong hampir seluruhnya oleh satu sektor.

Ketergantungan pada satu komoditas adalah risiko yang sudah diketahui tapi belum terjawab. Ketika harga nikel global turun, atau ketika permintaan baterai EV bergeser ke teknologi lain yang tidak butuh nikel konvensional, Maluku Utara perlu punya lebih dari satu kaki untuk berdiri.

Pala, ikan, dan hutan Halmahera bukan komoditas kecil. Tapi selama belum ada investasi serius di sana, angka PDRB yang mengesankan itu akan tetap terasa jauh dari kehidupan warga yang mencari ikan di teluk yang mulai berubah warnanya.