Tren Global

Jejak Politik dan Bisnis Gibran, Resmi Lepas Status Wapres

  • Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wapres pada 12 November 2026. Simak profil, pendidikan, bisnis, dan perjalanan politiknya.
Gibran Tinjau Ujicoba Makan Siang Gratis - Panji 2.jpg
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat meninjau ujicoba program makan siang gratis di SDN 4 Kota Tangerang, Senin 5 Agustus 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA, TRENASIA.ID – Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. 

Keputusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perjalanan politik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang dalam waktu relatif singkat beralih dari pengusaha kuliner menjadi orang nomor dua di Indonesia.

Penyerahan surat pengunduran diri itu berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat tersebut secara langsung. Sebelum menuju MPR, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

MPR selanjutnya akan membahas tindak lanjut pengunduran diri tersebut dan mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya. 

Baca juga : Rupiah Anjlok, Inflasi AS dan Keputusan MSCI Tambah Tekanan

Perkembangan tersebut memunculkan tekanan politik dan perdebatan mengenai kelayakan dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonannya pada Pilpres 2024.

Lantas, bagaimana perjalanan hidup, pendidikan, bisnis, hingga karier politik Gibran Rakabuming Raka sebelum akhirnya mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden?

Profil dan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka

Gibran Rakabuming Raka lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana. Gibran tumbuh dalam keluarga yang awalnya dikenal sebagai pelaku usaha mebel sebelum ayahnya memasuki dunia politik dan menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Indonesia.

Gibran menghabiskan sebagian masa pendidikannya di luar negeri. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Solo, ia melanjutkan sekolah ke Singapura dan Australia.

Riwayat pendidikannya mencakup Orchid Park Secondary School di Singapura dan UTS Insearch di Sydney, Australia. Untuk pendidikan tinggi, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore (MDIS). Ia kemudian memperoleh gelar Bachelor of Science bidang pemasaran dari University of Bradford melalui program yang dijalankan bersama MDIS.

Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka:

  • 1993–1999: SD Negeri Mangkubumen Kidul 16, Surakarta.
  • 1999–2002: SMP Negeri 1 Surakarta.
  • 2002–2004: Orchid Park Secondary School, Singapura.
  • 2004–2007: UTS Insearch, Sydney, Australia.
  • 2007–2010: Management Development Institute of Singapore (MDIS), Singapura.

Latar belakang pendidikan tersebut sempat menjadi perhatian publik ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Persoalan utamanya berkaitan dengan dokumen pendidikan luar negeri dan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada 11 Juni 2015. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai dua anak. Sebelum aktif dalam pemerintahan, Gibran lebih dikenal sebagai pengusaha yang membangun sejumlah bisnis di sektor makanan dan minuman.

Baca juga : Danareksa Investments Perkuat Bisnis Investasi, Bidik Ritel dan Institusi

Gibran Memulai Karier sebagai Pengusaha Kuliner

Sebelum masuk ke politik, Gibran membangun reputasi melalui bisnis kuliner. Salah satu usaha awalnya adalah Chilli Pari, perusahaan jasa katering yang dirintis pada 2010 di Solo.

Bisnis tersebut bergerak dalam penyediaan layanan katering untuk berbagai acara, mulai dari pernikahan hingga kegiatan perusahaan. Melalui Chilli Pari, Gibran mulai mengembangkan jaringan usaha di sektor makanan dan jasa boga.

Pada 2015, ia mendirikan Markobar, merek usaha martabak dengan beragam pilihan rasa dan konsep penyajian modern. Markobar kemudian berkembang melalui sistem gerai dan dikenal di sejumlah kota di Indonesia.

Gibran juga terlibat dalam pengembangan bisnis makanan dan minuman lainnya, termasuk Mangkokku dan Goola bersama adiknya, Kaesang Pangarep dan sejumlah mitra bisnis.

Pengalaman di sektor usaha menjadi bagian penting dari profil Gibran sebelum memasuki pemerintahan. Meski demikian, kiprahnya sebagai pengusaha juga tidak terlepas dari sorotan publik karena ia merupakan putra Jokowi yang ketika itu telah menjabat sebagai Presiden RI.

Baca juga : Obituari Prasetio: Pakar Restrukturisasi BUMN Itu Tutup Usia

Karier Politik Gibran: dari PDIP hingga Wakil Presiden

Perjalanan politik Gibran mulai terlihat pada 2019 ketika ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Setahun kemudian, ia maju dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020 berpasangan dengan Teguh Prakosa.

Pasangan tersebut memenangkan Pilkada Solo dengan perolehan suara sekitar 86,5%. Gibran kemudian dilantik sebagai Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021 ketika berusia 33 tahun.

Selama menjabat sebagai wali kota, Gibran terlibat dalam sejumlah agenda pembangunan kota, penataan kawasan, pengembangan pariwisata, serta promosi investasi. Salah satu proyek yang mendapat perhatian adalah pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, yang merupakan hibah dari Uni Emirat Arab.

Gibran juga aktif mempromosikan kegiatan ekonomi dan pariwisata daerah. Namun, kepemimpinannya turut menjadi bahan perdebatan, terutama mengenai hubungan politik dan dinasti keluarga Jokowi.

Karier politiknya kembali melesat menjelang Pemilihan Presiden 2024. Gibran dipilih menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Pencalonan tersebut menuai kontroversi karena usianya belum mencapai batas minimal 40 tahun sebagaimana ketentuan awal dalam Undang-Undang Pemilu.

Kontroversi itu berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka pengecualian batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

Putusan tersebut menjadi sorotan karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran melalui hubungan keluarga dengan Jokowi. Anwar kemudian dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait penanganan perkara tersebut.

Setelah memenangkan Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto, Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Saat itu, usianya baru 37 tahun sehingga tercatat sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.

Kronologi Polemik Pendidikan hingga Pengunduran Diri Gibran

Polemik pendidikan Gibran kembali mencuat pada 2026 melalui gugatan terhadap dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan sengketa terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan batal surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga memerintahkan kementerian terkait mencabut dokumen tersebut.

Di tengah polemik itu, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026 dan disebut menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi kabar tersebut sehari kemudian.

Pada 12 November 2026, Gibran akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan tersebut, tetapi Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan itu.

Peristiwa ini menjadi babak baru dalam perjalanan politik Gibran sekaligus membuka proses ketatanegaraan terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.