Anomali Gen-Z, Dicap "Mageran" Tapi Mampu Gulingkan Kekuasaan

JAKARTA, TRENASIA.ID – Generasi Z kerap dicap sebagai generasi yang malas bergerak, kurang tertarik pada politik, hingga lebih sibuk dengan media sosial dibandingkan persoalan publik.

Namun, gelombang protes yang terjadi di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan gambaran berbeda. Anak-anak muda yang selama ini dianggap apatis justru tampil sebagai penggerak demonstrasi yang mengguncang pemerintahan.

Dari Bangladesh pada 2024, Serbia dan Nepal pada 2025, hingga Bulgaria pada akhir 2025, mobilisasi yang melibatkan generasi muda memperlihatkan bagaimana persoalan domestik dapat berkembang menjadi krisis politik. Di sejumlah negara, tekanan massa bahkan berujung pada pengunduran diri kepala pemerintahan.

Analisis Erica Chenoweth dan Matthew Cebul dalam Journal of Democracy edisi Januari 2026 menjelaskan bahwa gelombang mobilisasi Gen-Z didorong oleh tiga persoalan utama, yakni kerentanan ekonomi, keterbatasan akses terhadap kekuasaan, dan terutama korupsi.

Penelitian tersebut juga menyoroti bagaimana gerakan yang terdesentralisasi dapat berkembang cepat, tetapi menghadapi kesulitan ketika harus bernegosiasi dan membangun tatanan politik setelah protes berakhir.

Temuan itu sejalan dengan analisis National Democratic Institute (NDI) pada Februari 2026. Lembaga tersebut mencatat bahwa gerakan yang dipimpin atau banyak melibatkan anak muda telah menggulingkan pemerintahan di Nepal, Madagaskar, Bulgaria, dan Bangladesh. Di negara lain, gerakan serupa menentang kebijakan yang tidak populer, korupsi, pembatasan kebebasan berekspresi, serta pengabaian terhadap pengangguran kaum muda.

Lantas, apa benang merah dari gelombang protes Gen-Z tersebut? Apakah generasi yang dicap mager sebenarnya menyimpan potensi politik yang selama ini tidak diperhitungkan?

Korupsi Menjadi Titik Temu Kemarahan Gen-Z

Salah satu kesamaan dari gelombang protes tersebut adalah kemarahan terhadap korupsi dan anggapan bahwa kekuasaan hanya menguntungkan kelompok elite.

Bagi banyak anak muda, korupsi bukan sekadar persoalan penyalahgunaan uang negara. Praktik tersebut juga dipandang berkaitan dengan terbatasnya kesempatan kerja, ketimpangan akses terhadap pendidikan, sulitnya mobilitas sosial, dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

Ketika anak muda menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat, biaya hidup yang meningkat, dan prospek masa depan yang tidak pasti, mereka dapat mempertanyakan mengapa pejabat yang seharusnya mengelola kepentingan publik justru dianggap tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks itu, sebuah peristiwa tertentu dapat menjadi pemantik yang menyatukan berbagai keluhan. Pemicu awalnya mungkin berbeda di setiap negara, tetapi kemarahan yang terkumpul selama bertahun-tahun membuat protes berkembang melampaui persoalan awal.

Di Bangladesh, misalnya, demonstrasi mahasiswa bermula dari penolakan terhadap sistem kuota pekerjaan pegawai negeri yang dianggap tidak adil. Di Nepal, pemblokiran media sosial memicu mobilisasi yang kemudian berkembang menjadi protes terhadap korupsi dan privilese politik.

Sementara itu, di Serbia, keruntuhan kanopi stasiun kereta api yang menewaskan sejumlah orang menjadi simbol tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa demonstrasi Gen-Z tidak selalu lahir dari satu ideologi politik yang sama. Gerakannya lebih sering bertemu pada tuntutan konkret, pemerintahan yang bertanggung jawab, kesempatan ekonomi yang lebih terbuka, dan lembaga publik yang tidak dikuasai kepentingan elite.

Krisis Ekonomi dan Masa Depan yang Terasa Semakin Sempit

Faktor kedua adalah kerentanan ekonomi. Bagi generasi muda, persoalan politik tidak terpisah dari kemampuan memperoleh pekerjaan, membangun kehidupan mandiri, dan meningkatkan taraf hidup.

Ketika pendidikan tidak menjamin pekerjaan yang layak, biaya hidup terus menekan, dan kesempatan ekonomi dinilai hanya tersedia bagi kelompok tertentu, kepercayaan terhadap sistem dapat melemah.

Laporan CIVICUS dalam 2026 State of Civil Society Report mengidentifikasi sejumlah pemicu yang berulang dalam gelombang protes Gen-Z, termasuk tingginya pengangguran, kenaikan biaya kebutuhan pokok, memburuknya layanan publik, serta menyusutnya peluang mobilitas sosial. Laporan itu juga menyoroti kemarahan terhadap kemewahan elite politik yang terlihat kontras dengan kesulitan ekonomi masyarakat muda.

Di Nepal, misalnya, persoalan lapangan kerja telah lama menjadi sumber frustrasi. Reuters melaporkan pada September 2025 bahwa banyak anak muda Nepal menghadapi terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri, sementara jutaan warga bekerja di luar negeri.

Kondisi tersebut membantu menjelaskan mengapa pemblokiran media sosial tidak berhenti menjadi perdebatan mengenai aplikasi digital. Kebijakan itu menjadi pemicu bagi kemarahan yang lebih luas terhadap pemerintah.

Di Bangladesh, persoalan akses terhadap pekerjaan pemerintah juga menjadi bagian penting dari demonstrasi mahasiswa pada 2024. Sistem kuota yang dipersoalkan menyentuh langsung harapan anak muda untuk memperoleh pekerjaan dan membangun masa depan.

Dengan demikian, protes Gen-Z tidak tepat dipahami hanya sebagai ekspresi emosional di media sosial. Dalam sejumlah kasus, gerakan tersebut berkaitan dengan persoalan material yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Generasi Muda Punya Suara, tetapi Tidak Selalu Punya Kuasa

Persoalan ketiga adalah jarak antara besarnya populasi anak muda dan akses mereka terhadap pengambilan keputusan politik.

Anak muda dapat menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan mengenai pendidikan, lapangan kerja, perumahan, lingkungan, dan teknologi. Namun, mereka tidak selalu memiliki representasi yang sebanding dalam lembaga politik formal.

Dalam artikel Why Gen-Z Is Rising, Chenoweth dan Cebul menjelaskan bahwa eksklusi dari kekuasaan merupakan salah satu faktor struktural yang mendorong mobilisasi generasi muda.

Ketika saluran politik formal dianggap tidak mampu menampung aspirasi, demonstrasi menjadi sarana untuk memperlihatkan besarnya penolakan publik. Kampus, komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan jaringan digital dapat menjadi titik awal untuk membangun tekanan kolektif.

Kondisi ini juga menjelaskan mengapa sejumlah gerakan Gen-Z memilih pola organisasi yang tidak bertumpu pada satu pemimpin. Mereka dapat membangun koordinasi melalui kelompok mahasiswa, forum terbuka, komunitas lokal, dan jaringan media sosial.

Model tersebut memungkinkan partisipasi meluas tanpa harus menunggu arahan dari satu tokoh sentral. Namun, pola yang sama juga menyimpan persoalan: siapa yang berwenang mewakili gerakan, merumuskan tuntutan akhir, dan memastikan janji perubahan dilaksanakan setelah pemerintah berganti?

Inilah salah satu dilema utama gerakan politik generasi muda. Mengumpulkan massa untuk menolak kebijakan atau menuntut pengunduran diri pejabat merupakan satu tahap. Membangun sistem politik yang mampu memperbaiki persoalan mendasar membutuhkan proses yang jauh lebih panjang.