Soeharto 28 Tahun Lengser: Cara RI Pernah Tumbuh 8 Persen

JAKARTA, TRENASIA.ID – Tanggal 21 Mei 2026, 28 tahun lalu, Soeharto mengundurkan diri dari kursi presiden yang ia duduki selama 32 tahun. Pidato pengunduran diri itu disampaikan di Istana Merdeka pada 21 Mei 1998, di tengah krisis moneter yang menggulung Asia dan gelombang demonstrasi mahasiswa yang tidak lagi bisa dibendung.

Dua hari sebelum peringatan itu, Presiden Prabowo Subianto berdiri di Rapat Paripurna DPR dan mengumumkan target yang langsung memantik perbandingan historis. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen pada 2027, sebagai pijakan menuju 8 persen pada 2029. 

Angka 8 persen itu bukan tidak pernah dicapai NKRI. Itu adalah zona yang pernah diraih Indonesia secara konsisten di era Soeharto. Bagaimana cara Soeharto mencapainya, dan mengapa mengulanginya di 2029 jauh lebih sulit?

Lima Kali di Atas 8 Persen: Apa yang Benar-Benar Terjadi?

Selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto, Indonesia mencatat pertumbuhan di atas 8 persen sebanyak lima kali. Tapi setiap puncak punya cerita yang berbeda. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 1968, di angka 10,9 persen, didorong oleh sektor pertambangan yang tumbuh 36,5 persen. 

Kebijakan penanaman modal asing yang baru dibuka, termasuk kontrak Freeport yang diteken pada 196, menjadi bahan bakar utama. Sektor pertambangan berkontribusi 24,2 persen terhadap PDB, sektor pertanian 37 persen. 

Ini adalah pertumbuhan dari basis yang sangat rendah setelah kekacauan ekonomi era Soekarno. Inflasi yang sempat di atas 600 persen pada 1966 membuat angka apapun yang stabil terasa seperti lompatan besar.

Pada 1973, di penghujung Repelita I, Indonesia kembali mencatat 8,1 persen. Fokus pada pertanian dan industri pertanian menjadi fondasinya. Sektor pertambangan tumbuh 22 persen dan untuk pertama kali melampaui pertanian sebagai kontributor terbesar, di angka 37,3 persen terhadap PDB. 

Ini juga tahun di mana harga minyak dunia melonjak akibat embargo OPEC. Indonesia, sebagai anggota OPEC saat itu, menikmati windfall yang signifikan. Tahun 1977 mencatat 8,8 persen saat industrialisasi mulai berkembang di Repelita II. 

Sektor manufaktur tumbuh 13,7 persen, sementara pendapatan minyak digunakan untuk membangun industri strategis. Ini era ketika Soeharto mulai mendiversifikasi dari ketergantungan pada komoditas mentah.

Puncak tertinggi berikutnya datang pada 1980 dengan pertumbuhan 9,9 persen di Repelita III, dalam konteks harga minyak yang sedang di puncak setelah revolusi Iran. Sektor industri pengolahan tumbuh 22,17 persen, rekor tertinggi sepanjang sejarah hingga kini, meski pertambangan dan pertanian tetap mendominasi struktur ekonomi.

Terakhir, pada 1995, Indonesia mencatat 8,2 persen di Repelita VI. Ini yang paling berbeda dari empat sebelumnya: pertumbuhan tidak lagi ditopang minyak, tapi oleh industri pengolahan yang tumbuh 10,9 persen dan berkontribusi 21,9 persen terhadap PDB.

Indonesia kemudian sebagai salah satu "Macan Asia", sebelum semuanya runtuh dua tahun kemudian.

Gemilang di Atas Kertas

Data pertumbuhan Orde Baru terlihat gemilang di atas kertas. Tapi ada tiga hal yang tidak muncul dalam angka pertumbuhan itu, dan ketiganya menjadi biang kerok krisis 1998.

Pertama, struktur ekonomi yang terpusat dan keropos. Kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden, dengan 70 persen perekonomian dikuasai pemerintah. 

Begitu dunia mengalami gejolak pada 1998, struktur ekonomi yang keropos itu tak bisa menopang perekonomian nasional. Pertumbuhan tinggi itu tidak tersebar. Ia terkonsentrasi pada sektor dan entitas yang punya akses ke kekuasaan.

Kedua, Bank Indonesia yang tidak independen. BI pada era Soeharto hanya berfungsi sebagai alat penutup defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa membendung gejolak moneter, terjadilah krisis dan inflasi hingga 80 persen. 

Bank sentral yang tidak bisa bergerak independen adalah titik lemah sistemik yang tidak terlihat selama ekonomi sedang tumbuh.

Ketiga, ketergantungan pada windfall komoditas. Tiga dari lima puncak pertumbuhan di atas 8 persen terjadi di tahun-tahun ketika harga minyak sedang tinggi atau baru saja naik drastis. 

Ketika harga minyak turun, seperti yang terjadi di pertengahan 1980-an, pemerintah Soeharto terpaksa melakukan penyesuaian besar dan bertaruh pada industri manufaktur sebagai mesin baru. Taruhannya berhasil sampai 1997.

Krisis ekonomi Asia 1997 menjadi pembuktian paling brutal dari kelemahan struktural itu. Nilai rupiah anjlok dari Rp2.000 menjadi Rp15.000 per dolar AS, inflasi melonjak tajam, perusahaan bangkrut berantakan, dan PHK massal melanda. 

Tiga dekade pertumbuhan tinggi tidak memberikan fondasi yang cukup kuat untuk menanggung guncangan eksternal yang tidak terduga.

2029 vs 1980: Angka Sama, Jalan Berbeda

Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029, dengan pijakan 5,8-6,5 persen pada 2027. Ini bukan kali pertama target ambisius seperti ini diumumkan. Tapi konteks hari ini sangat berbeda dari konteks yang membuat Soeharto bisa mencapainya.

Ada empat perbedaan struktural yang perlu dipahami. Pertama, basis ekonomi yang jauh lebih besar. Pertumbuhan 8 persen dari ekonomi senilai US$20 miliar pada 1968 menghasilkan tambahan nilai yang jauh lebih kecil dari pertumbuhan 8 persen dari ekonomi senilai US$1,5 triliun hari ini. 

Semakin besar ekonomi, semakin sulit menumbuhkannya cepat. Ini karena setiap persen pertumbuhan membutuhkan lebih banyak aktivitas ekonomi baru yang nyata.

Kedua, tidak ada lagi windfall minyak yang bisa diandalkan. Indonesia sudah menjadi importir minyak bersih sejak 2004. Asumsi APBN 2027 bahkan menempatkan rupiah di kisaran Rp16.800-17.500 per dolar AS, bukan asumsi yang mencerminkan ekonomi yang sedang berakselerasi. 

Di era Soeharto, booming minyak memberikan modal fiskal yang melimpah untuk membiayai investasi infrastruktur dan industri. Sumber daya itu tidak lagi ada dalam skala yang sama.

Ketiga, lingkungan eksternal jauh lebih tidak stabil. Pertumbuhan tinggi Soeharto terjadi di era Perang Dingin yang, paradoksnya, memberikan stabilitas relatif bagi negara-negara berkembang yang memilih blok yang tepat. 

Indonesia hari ini menghadapi tarif Trump 19 persen, konflik AS-Iran di Selat Hormuz, tekanan MSCI, dan rupiah di level all-time low sekaligus, kombinasi yang tidak pernah dihadapi Soeharto dalam satu waktu.

Keempat, dan ini yang paling kritis: bank sentral yang kini independen. Ini sebenarnya kabar baik dari sisi stabilitas, tapi ini juga artinya pemerintah tidak bisa lagi menggunakan BI sebagai alat fiskal seperti di era Orde Baru. 

Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah justru menekankan kebijakan fiskal yang prudent dengan defisit APBN dijaga maksimal 2,40 persen PDB, artinya ruang untuk stimulus besar-besaran yang bisa mendorong pertumbuhan ke 8 persen sangat terbatas.

Pelajaran yang Masih Relevan dari Soeharto

Satu hal yang konsisten dari semua periode pertumbuhan tinggi Soeharto adalah keberanian mengambil keputusan transformasi struktural. Repelita I membangun fondasi pertanian. 

Repelita II-III menggunakan pendapatan minyak untuk membangun industri dasar. Repelita IV-V beralih ke industri manufaktur berorientasi ekspor ketika minyak tidak lagi bisa diandalkan. Setiap transisi itu menyakitkan dalam jangka pendek tapi memberikan fondasi untuk pertumbuhan selanjutnya.

Yang sedang coba dilakukan pemerintah hari ini, hilirisasi komoditas lewat DSI Danantara, pengetatan ekspor SDA untuk memaksa nilai tambah di dalam negeri, sebenarnya ada dalam DNA kebijakan yang sama: menggunakan kekuatan sumber daya alam untuk membangun industri yang lebih dalam. 

Bedanya, Soeharto melakukannya dalam kondisi kontrol penuh atas semua instrumen kebijakan. Prabowo melakukannya di era demokrasi, bank sentral independen, dan pengawasan pasar global yang jauh lebih ketat.

Apakah 8 persen pada 2029 bisa dicapai? Angkanya tidak mustahil secara matematis. Tapi dari kondisi hari ini, IHSG di 6.370, rupiah all-time low, investor asing net sell Rp50 triliun sejak awal tahun, dan BI Rate baru saja naik ke 5,25 persen, jarak antara target dan realita masih sangat jauh. Tidak ada pula windfall untuk menutup jarak itu.

Insight

Dua puluh delapan tahun setelah Soeharto lengser, Indonesia sudah berhasil membangun banyak hal yang tidak ada di era Orde Baru: bank sentral independen, sistem keuangan yang lebih transparan, pasar modal yang lebih terbuka, dan demokrasi yang memungkinkan pergantian kekuasaan secara damai.

Tapi satu hal yang belum berhasil diselesaikan sejak 1998 adalah membangun mesin pertumbuhan yang tidak bergantung pada komoditas dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi, sementara investasi dan ekspor belum optimal. 

Pertumbuhan PDB masih bertahan di kisaran 5 persen meski berbagai paket deregulasi terus digulirkan. Soeharto mencapai 8 persen dengan komoditas, kontrol, dan modal minyak. Untuk mencapai 8 persen di 2029, Indonesia perlu menemukan mesin pertumbuhan baru yang tidak membutuhkan salah satu dari ketiganya.