Soal Kompor Listrik, Belajar dari Konversi Minyak ke LPG Zaman SBY!

JAKARTA, TRENASIA.ID – Wacana konversi kompor LPG ke kompor listrik yang kembali digulirkan pemerintah di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memunculkan berbagai perdebatan.

“Subsidinya sudah di atas Rp80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” ungkap ujar Bahlil kepada awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

Sebagian pihak menilai langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang mencapai sekitar 80% kebutuhan nasional. Namun, tidak sedikit yang mempertanyakan kesiapan infrastruktur listrik dan penerimaan masyarakat.

Meski terlihat sebagai kebijakan baru, Indonesia sebenarnya pernah menjalankan program transisi energi rumah tangga dalam skala besar. Program tersebut adalah konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram yang dilaksanakan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Program yang saat ini dianggap sukses itu ternyata tidak berjalan mulus pada tahap awal. Berbagai tantangan mulai dari penolakan masyarakat, masalah distribusi hingga persoalan keselamatan sempat mengiringi implementasinya.

Lalu, apa pelajaran yang bisa dipetik dari keberhasilan konversi minyak tanah ke LPG untuk mendukung rencana konversi LPG ke listrik saat ini?

Kilas Balik Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Era SBY-JK

Program konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram resmi diluncurkan pemerintah pada 2007. Kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram.

Peluncuran perdana dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 8 Mei 2007 di Kampung Makasar, Jakarta Timur. Saat itu pemerintah menghadapi persoalan yang hampir serupa dengan kondisi LPG saat ini, yakni tingginya beban subsidi energi yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Minyak tanah yang selama puluhan tahun menjadi bahan bakar utama rumah tangga dianggap tidak lagi efisien sehingga perlu digantikan dengan LPG.

Target program saat itu:

Menjangkau sekitar 20 juta keluarga.
Dilaksanakan dalam periode 2007–2010.
Menyalurkan lebih dari 52,9 juta paket LPG 3 kilogram.
Fokus awal di Pulau Jawa dan Sumatra Selatan.

Tidak Langsung Sukses, Program Sempat Menuai Penolakan

Meski kini dianggap sebagai salah satu program transformasi energi paling berhasil di Indonesia, perjalanan konversi minyak tanah ke LPG tidak berjalan mulus. Pada tahun-tahun awal pelaksanaannya, pemerintah menghadapi berbagai hambatan teknis maupun sosial.

Tantangan yang muncul saat awal konversi:

Keterlambatan pengadaan tabung LPG dan kompor.
Sosialisasi kepada masyarakat yang belum optimal.
Distribusi minyak tanah mulai dikurangi sebelum sebagian masyarakat menerima paket LPG.
Muncul penolakan dan protes di sejumlah daerah.
Terjadi perubahan budaya penggunaan energi rumah tangga atau cultural jump.
Kekhawatiran masyarakat akibat kasus ledakan tabung LPG.
Penyalahgunaan harga oleh sejumlah pihak.

Bahkan Menteri ESDM saat itu, Purnomo Yusgiantoro, pernah mengakui target pelaksanaan program pada 2007 sulit dicapai karena berbagai kendala yang muncul di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi energi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga kesiapan infrastruktur, distribusi, edukasi, dan penerimaan masyarakat.

Mengapa Program Konversi Minyak Tanah Akhirnya Berhasil?

Meskipun menghadapi banyak hambatan pada tahap awal, program konversi minyak tanah ke LPG akhirnya mampu mencapai tujuan utamanya. Pemerintah secara bertahap memperbaiki distribusi, memperluas sosialisasi, serta memastikan ketersediaan LPG di berbagai wilayah.

Seiring waktu, masyarakat mulai merasakan manfaat penggunaan LPG yang dianggap lebih praktis, lebih bersih, dan lebih ekonomis dibandingkan minyak tanah.

Hasil yang dicapai:

Konsumsi minyak tanah turun dari 9,85 juta kiloliter pada 2007 menjadi sekitar 850 ribu kiloliter pada 2015.
Penghematan APBN mencapai sekitar Rp32,5 triliun per tahun.
Penggunaan LPG menjadi standar energi memasak rumah tangga nasional.
Ketergantungan masyarakat terhadap minyak tanah hampir sepenuhnya berakhir.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku konsumsi energi masyarakat memang membutuhkan waktu, tetapi dapat tercapai apabila didukung kebijakan yang konsisten.

Pelajaran untuk Wacana Konversi LPG ke Listrik

Jika pemerintah serius menjalankan konversi LPG ke kompor listrik, pengalaman era SBY-JK dapat menjadi referensi penting. Perubahan dari LPG ke listrik berpotensi menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda dengan konversi minyak tanah ke LPG hampir dua dekade lalu.

Pelajaran yang dapat diambil:

Sosialisasi harus dilakukan jauh sebelum implementasi.
Infrastruktur harus siap sebelum masyarakat diminta beralih.
Pasokan energi pengganti harus tersedia secara merata.
Insentif bagi masyarakat perlu disiapkan.
Aspek keselamatan penggunaan peralatan harus menjadi prioritas.
Program harus dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kapasitas pembangkit listrik, jaringan distribusi, serta kesiapan PLN dalam menghadapi lonjakan konsumsi listrik rumah tangga apabila konversi dilakukan secara masif.

Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan transisi energi sering kali menghadapi resistensi pada tahap awal. Program konversi minyak tanah ke LPG yang kini dianggap berhasil juga pernah dipenuhi kritik, penolakan, hingga berbagai masalah teknis.

Namun dengan perencanaan yang matang, dukungan infrastruktur, serta konsistensi kebijakan, program tersebut akhirnya mampu mengubah pola konsumsi energi jutaan rumah tangga Indonesia.

Karena itu, jika pemerintah ingin mengulang keberhasilan serupa melalui konversi LPG ke listrik, pelajaran dari era SBY-JK menjadi referensi penting. Tantangan pasti ada, tetapi pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa transformasi energi berskala nasional bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.