Setelah Plastik, Harga Bahan Bangunan di Soloraya Ikut Naik
- Kenaikan harga bahan bangunan paling tajam terjadi pada pipa PVC, thinner, dan galvalum. Semen diprediksi menyusul naik. Kontraktor mulai revisi penawaran harga.

Chrisna Chanis Cara
Author


SOLO, TRENASIA.ID — Gejolak geopolitik global mulai merambat ke toko bahan bangunan di Soloraya. Setelah harga plastik lebih dulu merangkak naik, kini giliran material konstruksi yang ikut terkerek. Harga material seperti pipa PVC, thinner, galvalum, hingga besi beton mulai meroket.
Seorang pemilik toko bahan bangunan di Solo, Junianto Fajar, mengatakan kenaikan harga bahan bangunan terjadi secara merata. Namun menurutnya, sejumlah komoditas mengalami lonjakan yang jauh lebih tajam dibanding yang lain.
“Bahan bangunan naik merata. Paling tinggi pipa PVC, thinner, dan galvalum. Yang lain naik tapi tidak begitu ekstrem,” ujarnya saat dihubungi TrenAsia, Jumat, 3 April 2026. Ia merinci, harga pipa PVC melonjak sekitar 30%, thinner bahkan menyentuh 40%. Sementara galvalum naik 15%. Material lainnya tercatat naik di bawah 10%.
Kondisi serupa dirasakan di Boyolali. Hadi, pegawai sebuah toko bangunan di kabupaten tersebut terpaksa mengubah kebiasaan kerjanya lantaran daftar harga berubah terlalu cepat. “Harga sudah mulai naik, apalagi setelah perang kemarin. Hampir semua naik, saya sampai harus cek daftar harga baru. Biasanya harga di luar kepala,” ujarnya.
Hadi mengaku harus menjelaskan pada konsumen agar memahami perubahan harga tersebut. “Untungnya sebagian besar paham, karena mereka tahu kondisi global sekarang kan lagi enggak baik-baik saja,” kata dia.
Tekanan tak kalah besar dirasakan para kontraktor. Tejo Asmoro, kontraktor yang kerap mengerjakan proyek di wilayah Soloraya, mencatat besi beton sudah mengalami tiga kali kenaikan dalam waktu singkat. “Pun mundhak niki mas (sudah naik ini mas). Terutama harga besi beton sudah tiga kali naik,” ujarnya.
Tejo merinci, harga besi beton terakhir merangkak naik Rp200 hingga Rp300 per kilogram dari harga sebelumnya Rp9.700 per kilogram. Sementara semen dan material alam disebutnya belum bergerak, lantaran harga BBM subsidi masih stabil.
Namun untuk material yang bergantung pada BBM industri, kenaikan sudah terjadi menyeluruh, termasuk bata ringan. Ia menambahkan, proyek dengan sistem cost and fee relatif lebih aman karena seluruh kenaikan harga ditanggung pemilik proyek.
Meski demikian, bagi kontraktor borongan seperti dirinya, lonjakan harga material bisa langsung menggerus margin. Oleh karena itu, Tejo mulai berancang-ancang merevisi penawaran harga agar tidak boncos. “Kebetulan kerjaan saya borongan, ini lagi pengajuan harga ulang,” kata dia.
Sinyal dari Jakarta
Kondisi di lapangan ini sejalan dengan peringatan yang sebelumnya disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, 2 April 2026, Dody menyebut eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, berpotensi mendongkrak harga material konstruksi, terutama besi dan semen.
"Sementara ini belum, tapi saya yakin pasti nanti akan ada kenaikan,” kata dia. Dody bahkan membuka kemungkinan eskalasi kontrak proyek pemerintah bila kenaikan harga material dinilai sudah signifikan. “Kalau memang harga besi terutama, atau semen itu naik tinggi, mau tidak mau kami akan melakukan eskalasi kontrak,” ucapnya.
Eskalasi kontrak merupakan mekanisme penyesuaian nilai kontrak proyek pemerintah agar pelaksanaan konstruksi tetap berjalan meski harga material melonjak. Dody menegaskan kebijakan tersebut belum diterapkan saat ini dan akan diumumkan pada waktu yang tepat. “Belum, nanti kami akan sampaikan kepada publik,” tambahnya.
Baca Juga: Material Hijau Bisa jadi Mesin Baru Industri RI
Di tengah tekanan itu, Dody mendorong percepatan adopsi Aspal Buton (Asbuton) sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada aspal impor berbasis minyak bumi. Saat ini, sekitar 80% kebutuhan aspal nasional masih dipasok dari luar negeri, dengan total kebutuhan mencapai 1 juta ton per tahun.
“Dinamika geopolitik global, termasuk di Timur Tengah, telah memicu fluktuasi harga energi. Ini risiko bagi pembangunan nasional,” ujarnya. Pemerintah memasang target penggunaan Asbuton hingga 30% dari total kebutuhan aspal nasional.
Kebijakan ini diklaim berpotensi menghemat devisa sebesar Rp4 triliun sekaligus mendorong penerimaan pajak hingga Rp2 triliun. Lebih jauh, pengembangan industri Asbuton diyakini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekitar Rp23 triliun. “Ini peluang untuk berdiri di atas kaki sendiri," kata Dody.

Chrisna Chanis Cara
Editor
