Sektor Keuangan Jadi Kunci Akselerasi Ekonomi 2026

JAKARTA, TRENASIA.ID - Institusi keuangan dan perbankan nasional memegang peran strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 2026. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi sektor keuangan yang menghadirkan perwakilan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta ekonom perbankan nasional.

Vice President of Macroeconomic and Financial Market Research Department, Office of Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dian Ayu Yustina Menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia hingga kuartal-IV 2025 menunjukkan sinyal positif.

Konsumsi masyarakat meningkat, tingkat kepercayaan konsumen membaik, serta berbagai indikator ekonomi bergerak ke arah pemulihan. “Secara umum ekonomi masih tumbuh di kisaran 5,1 persen dan menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian geopolitik global,” ujar Dian dalam acara CNBC Economy Outlook 2026, Selasa, 10 Februari 2026.

Meski demikian, tantangan utama ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan agar berlanjut hingga 2026. Sektor keuangan dinilai memiliki fungsi katalis untuk mendorong pembiayaan sektor riil melalui penyaluran kredit dan pembiayaan yang lebih efektif.

• Baca juga: WFA Jadi Jurus Pemerintah Kerek Belanja Saat Lebaran 2026

Stabilitas sistem keuangan serta likuiditas perbankan yang memadai menjadi modal penting untuk mempercepat akselerasi ekonomi. Menurut Dian, dari sudut pandang investor, kepastian regulasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor utama dalam menarik arus modal.

Indonesia tetap dipandang sebagai tujuan investasi jangka panjang karena potensi demografi dan pasar domestik yang besar. Namun, ketidakpastian geopolitik global masih menjadi risiko yang perlu diantisipasi.

Di sisi perbankan, pemulihan kredit mulai terlihat meskipun masih berlangsung secara selektif. Sejumlah sektor seperti manufaktur, pertanian, dan perikanan menunjukkan peningkatan kinerja. Namun, pemulihan ekonomi belum merata antar sektor dan kelompok masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan.

Sementara itu, Kepala BPKH Fadlul Ilmansyah menilai kondisi ekonomi Indonesia dari sudut pandang investor berbasis syariah. Menurutnya, kepastian regulasi dan jaminan pemerintah menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal.

Selain itu, investasi tidak bisa hanya mengandalkan dana domestik, tetapi membutuhkan dana pendamping dan arus modal baru. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut di tengah tantangan geopolitik global yang masih memengaruhi arus investasi kawasan, termasuk di lingkar ASEAN.

Dalam konteks industri keuangan syariah, Fadlul menilai pasar domestik masih memiliki sejumlah kelemahan meskipun potensinya besar. Dalam satu tahun, BPKH mengelola dana haji sekitar Rp20 triliun, dengan sekitar 80% transaksi masih menggunakan mata uang asing seperti dolar AS dan riyal Saudi.

Ia menyebut Bank sentral Indonesia dan otoritas moneter Arab Saudi telah menjalin nota kesepahaman untuk mendukung mekanisme transaksi, termasuk sistem penggunaan rupiah dalam kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan standar syariah internasional yang merujuk pada dewan fatwa di Timur Tengah.

• Baca juga: FTSE Tahan Review Maret 2026, Ini Penyebabnya

Dari sisi instrumen investasi, BPKH mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan sukuk korporasi sebagai alternatif pembiayaan syariah. Instrumen tersebut dinilai semakin matang serta memiliki karakteristik berbasis prinsip keberlanjutan karena sebagian besar sudah mengadopsi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).

Strategi investasi BPKH sendiri tidak terpaku pada sektor tertentu, melainkan mengedepankan pendekatan masuk pasar lebih awal guna menangkap peluang investasi yang potensial. Di tengah mandat pemerintah untuk menekan biaya haji per individu, BPKH juga terus mengoptimalkan kebijakan pengelolaan dana syariah. 

Dalam kondisi suku bunga yang relatif rendah, lembaga tersebut berupaya menyesuaikan strategi investasi agar tetap memberikan imbal hasil yang optimal sekaligus menjaga efisiensi pembiayaan bagi calon jamaah haji. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran keuangan syariah sebagai salah satu sumber pembiayaan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.