Rp40 T Angsuran Kopdes Tertahan, 7.825 Koperasi Belum Siap

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pembayaran angsuran pertama program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) senilai Rp40 triliun masih menunggu proses verifikasi dan validasi pembangunan. Dari 25.113 koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan fisik, baru 17.288 koperasi yang dinyatakan siap untuk masuk tahap verifikasi.

Artinya, terdapat 7.825 KDKMP yang sudah tercatat menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi belum masuk daftar koperasi yang siap menjalani proses verifikasi dan validasi sebagai dasar pembayaran angsuran.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah masih mencari mekanisme pembayaran sekaligus memastikan pembangunan yang menjadi dasar pencairan telah diverifikasi dan divalidasi.

“Dalam proses membayar ini, kita cari cara membayarnya, karena kan tentu harus ada verifikasi atas apa yang sudah dibangun, berapa yang sudah ada proses validasi,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia (BI), Jakarta, dikutip Jumat, 25 September 2026.

Rp40 Triliun Angsuran Pertama KDKMP

Anggaran untuk membayar kewajiban program KDKMP dipastikan telah tersedia dalam APBN 2026. Suahasil menegaskan pemerintah tetap akan memenuhi kewajiban pembayaran pembangunan koperasi tersebut.

“Jadi, pasti dibayar, karena sudah ada anggarannya,” ujar Suahasil. Sebelumnya, ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk pembayaran angsuran pertama KDKMP yang jatuh tempo pada September 2026.

Dengan demikian, persoalan pembayaran bukan terkait ketersediaan anggaran, melainkan proses memastikan pembangunan fisik koperasi memenuhi persyaratan administrasi dan dapat menjadi dasar pembayaran kepada bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 17 September 2026 menunjukkan sebanyak 25.113 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik gedung dan gerai.

Namun, dari jumlah tersebut, baru 17.288 KDKMP yang siap menjalani proses verifikasi dan validasi. Jika kedua angka tersebut dibandingkan, terdapat selisih 7.825 koperasi.

Selisih ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembangunan fisik belum otomatis membuat seluruh koperasi dapat langsung masuk tahap pembayaran. Pemerintah masih membutuhkan proses pemeriksaan untuk memastikan kondisi pembangunan sesuai dengan data dan persyaratan yang ditetapkan.

Setelah verifikasi dan validasi dilakukan, hasilnya akan direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum pembayaran angsuran dapat dilakukan.

Kementerian Koperasi Jadi Bagian Penting Verifikasi

Suahasil mengatakan proses verifikasi dan validasi pembangunan KDKMP dilakukan Kementerian Koperasi bersama pihak-pihak terkait. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui pembangunan yang telah dilakukan sebelum pemerintah menjalankan pembayaran.

Setelah bangunan diserahterimakan kepada desa, pemerintah kemudian melakukan pembayaran cicilan kepada bank Himbara.

Skema tersebut membuat status pembangunan fisik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kapan pembayaran angsuran dapat dilakukan. Karena itu, semakin banyak koperasi yang menyelesaikan dan memenuhi proses verifikasi, semakin banyak pula pembangunan yang dapat diproses untuk tahap pembayaran.

Program KDKMP juga menjadi perhatian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) karena pembiayaannya melibatkan sektor perbankan.

Suahasil mengatakan pemantauan dilakukan oleh sejumlah lembaga yang tergabung dalam ekosistem tersebut. Selain Kementerian Keuangan, terdapat Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Danantara yang berkaitan dengan kepemilikan bank-bank Himbara.

“Ini yang dibangun sedemikian hingga nanti pembayarannya akan berlangsung. Pasti dibayar karena anggarannya sudah ada,” tuturnya.

Dengan demikian, posisi pembayaran angsuran pertama KDKMP senilai Rp40 triliun saat ini berada pada tahapan verifikasi. Sebanyak 25.113 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi baru 17.288 yang siap diverifikasi, menyisakan 7.825 koperasi yang masih harus menyelesaikan kesiapan administrasi sebelum masuk proses tersebut.