Pindar Melonjak Jelang Lebaran, Bagaimana Nasib TWP?
- Tren penggunaan pindar diproyeksi melonjak hingga 15% menjelang Lebaran 2026. INDEF dan AFPI pastikan rasio kredit macet (TWP90) tetap aman di bawah level 5%.

Alvin Bagaskara
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Bulan suci Ramadan dan momentum menjelang Lebaran selalu menjadi katalis pendorong perputaran ekonomi masyarakat. Tingginya kebutuhan modal kerja bagi pelaku UMKM dan melesatnya angka konsumsi membuat tren penyaluran pembiayaan fintech lending (pinjaman daring/pindar) diproyeksikan menanjak tajam.
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah, mengungkapkan tren kenaikan pinjaman menjelang Lebaran sudah menjadi siklus tahunan. Mengacu pada data historis salah satu platform, lonjakan penyaluran pinjaman bisa menyentuh angka 15%.
Angka ini sangat fantastis jika melihat skala industri saat ini. Berdasarkan temuan riset Katadata Insight Center, total outstanding pembiayaan fintech lending di Indonesia telah menembus angka Rp94 triliun pada Januari 2026. Lonjakan belasan persen di momen Lebaran merepresentasikan perputaran triliunan rupiah di tengah masyarakat.
“Kenaikan ini didorong dari dua sisi. Pertama, banyak UMKM butuh tambahan dana untuk memborong bahan baku demi merespons lonjakan pesanan,” jelas Kuseryansyah dalam diseminasi riset bersama Katadata Insight Center (KIC) di Jakarta, pada Rabu 4 Maret 2026.
Batas Pinjaman Membaur dan Sinergi Perbankan
Ia menjelaskan masyarakat membutuhkan dana instan cepat untuk keperluan konsumtif, misalnya membeli tiket pulang kampung alias mudik sebelum harganya melambung tinggi, sambil menunggu Tunjangan Hari Raya (THR) turun. Namun, pinjaman konsumtif dan produktif kerap membaur di lapangan.
“Pada platform cash loan (pinjaman tunai) yang sejatinya menyasar sektor konsumtif, sekitar 36% dananya justru diputar nasabah untuk menopang kegiatan usaha produktif selama Ramadan,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, menegaskan bahwa 70% sumber dana fintech saat ini berasal dari perbankan. Fintech hanya bertindak sebagai feeder atau "batu loncatan" bagi perbankan untuk menjangkau UMKM kecil yang belum bankable.
Eko menyoroti alasan rasional mengapa bank konvensional tidak menyalurkan sendiri dana tersebut ke level mikro. "Kenapa bank tidak mau melayani masyarakat underbanked yang pinjamannya cuma Rp3-5 juta? Karena bank punya standar yang ketat, dan alasan paling rasional adalah monitoring cost-nya terlalu mahal untuk ukuran bank. Di sinilah skema channeling berjalan (melalui fintech)," urai Eko.
Terkait risiko gagal bayar (kredit macet/TWP90) pasca-Lebaran, Eko memproyeksikan rasionya akan tetap aman di bawah 5%. Hal ini tertolong oleh turunnya THR yang menjadi stimulus utama masyarakat.
Efek THR, Geopolitik, dan Isu Transparansi
"THR ini sangat ditunggu-tunggu dan menjadi akseleran untuk tingkat konsumsi kita. Sebagian besar akan segera dibelanjakan, ada yang untuk bayar utang juga, tapi pada akhirnya akan segera dikonsumsi. Jadi, risiko gagal bayarnya terkompensasi dari aktivitas ekonomi yang meningkat tadi secara makro," jelasnya.
Lebih jauh, Eko juga menyinggung tantangan di industri ini jika kondisi geopolitik global memicu lonjakan harga energi, yang otomatis akan mengerek harga bahan baku UMKM. Namun, risiko ini bisa dimitigasi.
"Itu tentu menjadi tantangan bagi fintech untuk menjaga growth-nya. Mereka tentu harus melihat track record (rekam jejak) dari income si peminjam. Kalau pendapatannya relatif stabil, menurut saya itu layak untuk diberikan pinjaman," tegas Eko.
Menyikapi antusiasme dan dinamika pembiayaan tersebut, AFPI menyadari masyarakat rentan terjebak pinjol ilegal saat terdesak. Keluhan juga kerap muncul pada isu transparansi biaya, di mana nasabah kerap kaget dengan potongan di awal atau tenor yang tiba-tiba.
"Merespons tingginya antusiasme pembiayaan, AFPI berkomitmen membuat panduan penerapan transparansi biaya bersama OJK agar tidak ada jebakan bagi konsumen. Kami juga terus mendorong literasi digital untuk menekan ruang gerak pinjol ilegal yang kerap mencari celah di momen high demand seperti Lebaran ini," pungkas Kuseryansyah.

Alvin Bagaskara
Editor
