PAEI: Keberhasilan DSI Akan Dongkrak Kepercayaan Investor

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya akan menjadi ujian besar bagi kepercayaan investor dan kredibilitas Indonesia di pasar global.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Sutyanto, menilai DSI berpotensi memperkuat transparansi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), memperbaiki pencatatan devisa hasil ekspor (DHE), sekaligus meningkatkan akuntabilitas perdagangan komoditas nasional.

Menurutnya, komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy memiliki kontribusi besar terhadap ekspor Indonesia sehingga diperlukan sistem yang mampu memastikan nilai ekonominya tercatat secara lebih transparan dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

"Saya melihat pembentukan DSI sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas SDA strategis. Penting memastikan nilai ekonominya tercatat lebih transparan, devisanya kembali ke dalam negeri, dan manfaatnya optimal bagi perekonomian," ujar David.

DSI merupakan badan yang ditugaskan mengelola tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis. Pemerintah berharap mekanisme baru ini dapat menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, serta kebocoran devisa hasil ekspor yang selama ini menjadi perhatian.

Potensi Perkuat Devisa dan Stabilitas Rupiah

Dari perspektif ekonomi, David menilai keberadaan DSI dapat memperkuat pengawasan ekspor sekaligus meningkatkan kualitas pencatatan DHE.

Jika berjalan efektif, kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada peningkatan cadangan devisa, penerimaan negara, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu, transparansi yang lebih baik juga dinilai dapat membuat pendapatan perusahaan eksportir tercermin lebih wajar dalam laporan keuangan.

"Apabila dijalankan dengan baik, dampaknya bisa positif terhadap cadangan devisa, penerimaan negara, stabilitas nilai tukar, dan bahkan kinerja emiten ekspor karena pendapatan dapat tercermin lebih wajar," katanya.

Menurut David, manfaat tersebut tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga investor yang membutuhkan kepastian dan transparansi dalam menilai kinerja perusahaan berbasis ekspor.

Masa Transisi Jadi Faktor Penentu

Meski optimistis terhadap tujuan pembentukan DSI, David mengingatkan bahwa fase implementasi menjadi faktor paling krusial.

Pemerintah perlu memastikan proses transisi berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas ekspor yang sudah berlangsung maupun kontrak dagang yang telah disepakati dengan pembeli internasional.

"Masa transisi menjadi kunci. Pemerintah perlu memastikan implementasi berjalan smooth, tetap business as usual, kontrak ekspor yang ada dihormati, dan aturan main disampaikan secara jelas kepada pelaku usaha maupun investor," ujarnya.

Ia menilai komunikasi yang jelas akan menentukan apakah DSI dipandang sebagai reformasi tata kelola yang mendukung pertumbuhan ekonomi atau justru dianggap menambah birokrasi baru.

David mencatat tiga komoditas awal yang masuk dalam skema DSI mencakup sekitar 23% total ekspor nasional. Karena itu, kegagalan implementasi dapat berdampak luas, tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga persepsi investor global terhadap Indonesia.

"DSI tidak boleh gagal. Institusi ini harus dibangun secara profesional, kredibel, dipercaya pasar, dan mampu memberikan dampak nyata bagi negara," tegasnya.

Pembentukan DSI pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan ekspor komoditas, tetapi juga menjadi ujian bagi agenda reformasi tata kelola ekonomi Indonesia. 

Jika mampu menghadirkan sistem yang transparan, berbasis data, dan akuntabel, DSI berpotensi menjadi katalis positif bagi penerimaan negara, stabilitas ekonomi, serta kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia dalam jangka panjang