Menilik Postur APBN 2026 dan Risiko Subsidi Energi

JAKARTA, TRENASIA.ID - APBN 2026 dirancang ekspansif dengan pendapatan Rp3.153,58 triliun dan belanja Rp3.842,72 triliun, sehingga defisit mencapai Rp689,15 triliun (2,68% PDB). 

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp25.700–Rp26.000 triliun, berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%–5,4% dari PDB 2025 yang berada di kisaran Rp24.400 triliun. 

PDB sendiri mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian Indonesia selama satu tahun, serta menjadi indikator utama untuk mengukur kinerja dan ukuran ekonomi nasional.

Disisi lain, lonjakan harga minyak dunia di atas asumsi APBN berpotensi memperbesar beban subsidi energi dan menekan kondisi fiskal negara.

Kebijakan fiskal ekspansif ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja besar, termasuk subsidi energi dan program prioritas nasional. Namun, asumsi harga minyak dalam APBN sebesar US$70 per barel kini jauh di bawah harga pasar yang berada di kisaran US$80 - 110 per barel.

Selisih tersebut menciptakan tekanan fiskal karena pemerintah harus menanggung tambahan subsidi agar harga energi domestik tetap stabil. Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara atau penyesuaian kebijakan.

Berapa Besar APBN 2026?

Postur Utama APBN

• Pendapatan negara: Rp3.153,58 triliun
• Belanja negara: Rp3.842,72 triliun
• Defisit: Rp689,15 triliun (2,68% PDB)
• Pembiayaan: Rp689,15 triliun

Artinya: pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong ekonomi.

Dari Mana Sumber Pendapatan Negara?

Pendapatan negara terdiri dari tiga sumber utama, yaitu pajak, PNBP, dan hibah. Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat dan dunia usaha kepada negara tanpa imbalan langsung, seperti PPh dan PPN, yang menjadi sumber terbesar penerimaan. 

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berasal dari pemanfaatan sumber daya alam dan layanan pemerintah, seperti pendapatan migas, dividen BUMN, serta layanan publik. 

Sementara itu, hibah adalah penerimaan dari pihak lain seperti negara atau lembaga internasional yang tidak perlu dikembalikan, meskipun porsinya relatif kecil dalam struktur APBN.

Rincian:

• Pajak: Rp2.693,71 T (85,4%)
• PNBP: Rp459,20 T (14,6%)
• Hibah: Rp0,66 T

Ketergantungan tinggi pada pajak membuat APBN sensitif terhadap kondisi ekonomi.

Berapa Anggaran Subsidi Energi?

Subsidi dan kompensasi energi mencapai sekitar Rp381,3 triliun pada 2026.

Rincian Subsidi:

• Listrik: Rp104,6 T
• LPG 3 kg: Rp80,3 T
• BBM: Rp25,1 T

Tujuan utama: menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga energi.

Kenapa Subsidi Energi Jadi Risiko?

Tekanan Harga Minyak Global

• Asumsi APBN (ICP): US$70/barel
• Harga real: US$80–110/barel (Maret 2026)

Selisih ini langsung membebani APBN.

Dampak ke Anggaran

• Kenaikan US$1/barel → beban naik Rp6,7 triliun
• Jika harga naik US$10 → tambahan beban ±Rp67 triliun

Artinya: subsidi bisa membengkak jauh dari target awal.

Bagaimana Strategi Utang Pemerintah?

Utang digunakan untuk menutup defisit dan membiayai investasi negara.

Data Utang 2026:

• Target utang baru: Rp832,2 T
• SBN: Rp799,53 T
• Pinjaman: Rp32,67 T

Realisasi Awal Tahun:

• Januari 2026: Rp127,3 T (15,3%)

Penggunaan Utang:

• Tutup defisit: Rp689,15 T
• Investasi: Rp203,05 T
• Pinjaman ke BUMN/daerah: Rp404,15 T

Utang tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga investasi jangka panjang.

Apa Tantangan Utama APBN 2026?

• Ketergantungan pada pajak
• Subsidi energi yang besar
• Harga minyak global tidak stabil
• Defisit dan utang meningkat
• Risiko geopolitik global

Kesimpulan

APBN 2026 menunjukkan komitmen pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi melalui belanja besar dan subsidi energi. Namun, lonjakan harga minyak dunia menjadi risiko utama yang dapat memperlebar defisit dan meningkatkan beban fiskal, sehingga pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan kesehatan anggaran negara.