Malaysia Naikkan Upah 17,6 Persen di 2027, RI Masih Debat di 7,5 Persen

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pekerja di Malaysia bersiap menerima kenaikan upah minimum menjadi RM2.000 atau sekitar Rp8,76 juta per bulan mulai Juni 2027. 

Kenaikan tersebut setara 17,6% dari ketentuan sebelumnya sebesar RM1.700, memberikan gambaran bagaimana pemerintah negara tetangga itu berupaya meningkatkan pendapatan pekerja di tengah tekanan biaya hidup.

Di Indonesia, arah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 masih menjadi bahan perdebatan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan sebesar 7,5–9,5%, dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dalam formula pengupahan.

Perbedaan ini menarik karena kedua negara sama-sama menghadapi kebutuhan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi menempuh pendekatan kebijakan yang berbeda. 

Malaysia telah mengumumkan besaran upah minimum nasional untuk 2027, sedangkan Indonesia masih berada dalam tahap pembahasan sebelum pemerintah menetapkan angka resmi.

Malaysia Naikkan Upah Minimum Jadi Rp8,76 Juta

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan upah minimum dari RM1.700 menjadi RM2.000 per bulan ketika menyampaikan Anggaran Belanja Negara Malaysia 2027 pada 9 Oktober 2026, dikutip dari The Edge Malaysia, Selasa, 13 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut dijadwalkan berlaku mulai Juni 2027 dan diperkirakan mencakup lebih dari empat juta pekerja. Namun, perusahaan mikro, kecil, dan menengah dengan pendapatan penjualan tahunan di bawah RM50 juta mendapatkan pengecualian untuk memberikan waktu penyesuaian terhadap model bisnis mereka. 

Secara nominal, kenaikan RM300 tersebut setara sekitar 17,6%. Jika dikonversi menggunakan kurs saat ini, upah minimum baru Malaysia setara sekitar Rp8,76 juta per bulan, sedangkan upah sebelumnya sekitar Rp7,44 juta.

Anwar menyatakan kebijakan itu ditujukan untuk mempersempit kesenjangan antara produktivitas dan upah pekerja, terutama ketika kenaikan pendapatan belum sejalan dengan kenaikan harga barang.

Pemerintah Malaysia juga tidak berhenti pada penyesuaian batas bawah upah. Dalam anggaran yang sama, pemerintah memperkenalkan kerangka upah minimum RM2.500 per bulan sebagai titik awal bagi pekerjaan semi-terampil dan lulusan perguruan tinggi.

Selain itu, perusahaan investasi dan perusahaan milik pemerintah Malaysia berkomitmen meningkatkan tolok ukur living wage dari RM3.100 menjadi RM3.400 per bulan. Inisiatif tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 230.000 pekerja. 

Dengan demikian, agenda pengupahan Malaysia mencakup beberapa lapisan, mulai dari batas minimum bagi pekerja, kerangka pendapatan bagi pekerja dengan keterampilan tertentu, hingga standar upah layak yang lebih tinggi.

Buruh Indonesia Usulkan UMP Naik 7,5–9,5%

Sementara Malaysia telah menetapkan kenaikan upah minimum untuk Juni 2027, serikat pekerja di Indonesia masih memperjuangkan besaran kenaikan upah tahun depan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5–9,5%. Usulan itu disampaikan pada Selasa, 13 Oktober 2026, dengan mengacu pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dalam formula pengupahan. 

Berdasarkan perhitungan KSPI, rata-rata inflasi nasional pada periode Oktober 2025 hingga September 2026 mencapai 3,20%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5,43%.

Dengan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,9, KSPI menghitung potensi kenaikan rata-rata nasional sekitar 7,8%. Organisasi buruh tersebut kemudian mengusulkan rentang kenaikan 7,5–9,5% untuk mempertimbangkan perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah.

Said menilai kenaikan upah dalam rentang tersebut tidak otomatis menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal atau penutupan perusahaan. Menurut dia, tekanan terhadap industri padat karya juga berkaitan dengan melemahnya permintaan ekspor, meningkatnya biaya energi dan produksi, serta tingginya ongkos logistik.

“Upah minimum itu diiringi dengan kenaikan produktivitas dan penurunan overhead cost,” ujar Said.

Ia juga meminta pemerintah dan pengusaha memperhatikan faktor lain yang memengaruhi daya saing industri, termasuk biaya logistik, layanan kepabeanan, perpajakan, dan pungutan liar. 

Meski demikian, usulan KSPI belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Besaran UMP 2027 masih harus mengikuti proses penetapan dan ketentuan pengupahan yang berlaku.

Mengapa Kebijakan Upah Indonesia dan Malaysia Terlihat Berbeda?

Perbedaan kebijakan upah kedua negara tidak bisa dijelaskan hanya dari angka kenaikannya. Ada sejumlah faktor struktural yang membuat pendekatan Malaysia dan Indonesia tidak sepenuhnya sama.

1. Malaysia tetapkan batas minimum nasional, Indonesia pertimbangkan wilayah

Malaysia menggunakan upah minimum nasional sebagai batas bawah yang berlaku secara umum, dengan pengecualian tertentu berdasarkan kebijakan pemerintah.

Indonesia memiliki struktur penetapan upah minimum yang mempertimbangkan wilayah. UMP ditetapkan pada tingkat provinsi, sementara upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral memiliki mekanisme tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbedaan ini membuat penyesuaian upah di Indonesia perlu mempertimbangkan variasi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebutuhan hidup, dan karakter industri antardaerah.

Wilayah dengan aktivitas industri dan pertumbuhan ekonomi tinggi dapat memiliki kondisi berbeda dari daerah yang basis ekonominya lebih terbatas. Karena itu, kenaikan seragam secara nasional tidak selalu menggambarkan kebutuhan dan kemampuan ekonomi setiap daerah.

Sebaliknya, kebijakan nasional Malaysia memberikan satu patokan nominal yang lebih mudah dikenali, meskipun penerapannya tetap memperhitungkan kelompok usaha yang mendapatkan pengecualian.

2. Formula pengupahan Indonesia gabungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi

Indonesia memiliki formula penyesuaian upah minimum yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam ketentuan tersebut, perhitungan kenaikan upah minimum menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa. Indeks tertentu berfungsi sebagai variabel yang memperhitungkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dalam formula pengupahan.

Formula ini menjadi dasar bagi pembahasan besaran kenaikan upah, tetapi hasil akhirnya tidak otomatis sama dengan angka yang diajukan serikat pekerja.

Dalam kasus UMP 2027, KSPI menggunakan indeks tertentu 0,9 untuk menghasilkan simulasi kenaikan yang lebih tinggi. Pemerintah nantinya harus mengikuti mekanisme penetapan sesuai aturan dan mempertimbangkan data yang relevan.

Karena itu, perdebatan upah di Indonesia bukan sekadar menentukan persentase kenaikan, tetapi juga menyangkut bagaimana variabel dalam formula diterapkan serta bagaimana kondisi setiap daerah diperhitungkan.

3. Pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi pendapatan pekerja

Pemerintah Malaysia secara terbuka mengaitkan kenaikan upah dengan kesenjangan antara produktivitas dan pendapatan pekerja.

Dalam dokumen Anggaran 2027, pemerintah Malaysia menyebut porsi kompensasi pekerja terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sebesar 33,9%. Pemerintah menilai kesenjangan antara produktivitas dan upah perlu dipersempit agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih dirasakan masyarakat. 

Persoalan tersebut juga relevan bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak selalu berarti seluruh pekerja mengalami kenaikan pendapatan dalam proporsi yang sama.

Dampak pertumbuhan terhadap upah bergantung pada produktivitas, struktur industri, posisi tawar pekerja, serta kemampuan perusahaan meningkatkan pendapatan dan efisiensi.

Jika pertumbuhan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada sektor atau kelompok usaha tertentu, manfaatnya terhadap pendapatan pekerja dapat berbeda-beda. Karena itu, kebijakan upah menjadi salah satu instrumen untuk memperluas manfaat pertumbuhan, meskipun tidak dapat bekerja sendirian tanpa dukungan peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

4. Malaysia beri ruang penyesuaian bagi usaha kecil

Kenaikan upah minimum Malaysia menjadi RM2.000 tidak diberlakukan tanpa pengecualian. Pemerintah memberikan ruang penyesuaian kepada UMKM dengan pendapatan penjualan tahunan di bawah RM50 juta.

Ketentuan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah menggabungkan peningkatan pendapatan pekerja dengan pertimbangan kemampuan usaha. Pengecualian itu juga menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tetap memiliki konsekuensi terhadap biaya operasional perusahaan. 

Di Indonesia, persoalan serupa muncul dalam perdebatan UMP. Serikat pekerja mendorong kenaikan upah untuk memulihkan daya beli, sedangkan pengusaha perlu mempertimbangkan biaya produksi, permintaan pasar, dan kemampuan membayar tenaga kerja.

Namun, kenaikan upah tidak dapat dinilai sebagai penyebab tunggal PHK atau penutupan perusahaan. Kinerja industri juga dipengaruhi permintaan domestik dan ekspor, biaya energi, produktivitas, teknologi, serta kondisi pembiayaan.

Tantangannya adalah memastikan kenaikan pendapatan pekerja berjalan seiring dengan upaya meningkatkan produktivitas dan menekan biaya usaha yang tidak efisien.

Apakah Upah Malaysia Lebih Tinggi Dari Indonesia?

Secara nominal, upah minimum Malaysia sebesar RM2.000 atau sekitar Rp8,76 juta per bulan jauh lebih tinggi dibandingkan upah minimum di banyak wilayah Indonesia. Namun, perbandingan tersebut perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, konversi rupiah bergantung pada kurs yang digunakan dan dapat berubah. 

Kedua, biaya hidup di Malaysia tidak sama dengan biaya hidup di Indonesia. Ketiga, cakupan aturan, pengecualian, dan struktur penetapan upah minimum kedua negara juga berbeda.

Karena itu, angka rupiah hasil konversi tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa daya beli pekerja Malaysia pasti lebih tinggi dengan besaran yang sama.

Perbandingan yang lebih menyeluruh perlu melihat upah bersih setelah pajak dan potongan, biaya tempat tinggal, transportasi, pangan, layanan kesehatan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Bagi pekerja, ukuran yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari bukan hanya berapa besar gaji nominal, tetapi berapa banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi dari penghasilan tersebut setelah biaya hidup dibayarkan.

UMP 2027 dan Problem Daya Beli Pekerja

Usulan kenaikan UMP 7,5–9,5% menunjukkan dorongan serikat pekerja agar penyesuaian upah lebih terasa bagi rumah tangga. Kenaikan pendapatan diharapkan memperkuat konsumsi, terutama bagi pekerja yang sebagian besar penghasilannya digunakan untuk kebutuhan rutin.

Namun, efektivitas kenaikan upah dalam meningkatkan kesejahteraan juga bergantung pada pergerakan harga. Jika kenaikan upah diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya tempat tinggal, tambahan pendapatan riil yang diterima pekerja dapat menjadi lebih kecil.

Di sisi lain, kenaikan upah yang tidak diimbangi produktivitas dan kemampuan usaha dapat menambah tekanan pada sebagian perusahaan, terutama sektor padat karya dengan margin keuntungan terbatas.

Pembahasan upah pekerja idealnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai besaran persentase. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja juga perlu memperhatikan peningkatan produktivitas, keterampilan, kepastian usaha, biaya logistik, serta kualitas lapangan kerja.

Kebijakan Malaysia memperlihatkan bagaimana pemerintah dapat menetapkan kenaikan upah minimum nasional sekaligus menyediakan ruang penyesuaian bagi kelompok usaha tertentu. Sementara itu, Indonesia harus merumuskan kenaikan upah melalui mekanisme yang mempertimbangkan kondisi daerah dan formula pengupahan.