Koperasi Jangan Hanya Jualan, Tapi Rawat Simpul Sosial

SOLO, TRENASIA.ID - Di pedalaman Kalimantan Barat, 200 ribu petani membuktikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan negara: mengorganisasi diri, membangun ekonomi sendiri, dan punya suara politik yang nyata.

Koperasi Keling Kumang bukan sekadar lembaga simpan pinjam. Mereka punya unit usaha retail, SMK, hingga institut lingkungan. Semuanya dibangun dari bawah, oleh anggota, untuk anggota. Tidak ada APBN di sana. Tidak ada instruksi dari Jakarta.

Jurnalis dan penulis buku Reset Indonesia Farid Gaban menyebut koperasi ini sebagai bukti bahwa kemandirian ekonomi bukan utopia. "Bung Hatta bilang koperasi bukan sekadar perusahaan atau usaha, tapi juga movement, gerakan sosial, sekaligus gerakan politik," kata Farid dalam diskusi dan bedah buku Reset Indonesia di Lokananta, Solo, Minggu 10 Mei 2026.

Dampaknya konkret. Di Kalimantan Barat, setiap politisi yang ingin maju, dari anggota BPD hingga bupati, harus lebih dulu mendapat “restu” komunitas petani. “Ini karena koperasi memiliki anggota besar sehingga memiliki daya tawar,” ujar Farid. Koperasi yang kuat mengubah warga dari objek janji kampanye menjadi penentu arah politik lokal.

Tapi modal sosial tidak otomatis jadi kekuatan ekonomi. Keling Kumang berhasil karena dibangun pelan-pelan, dari bawah, dengan anggota yang betul-betul punya kepentingan di dalamnya. Bukan karena ada program pemerintah yang menginstruksikannya.

Ketika Negara Justru Memotong Partisipasi

Ironisnya, di saat model seperti Keling Kumang membuktikan diri, pemerintah justru mendorong pendekatan yang berlawanan arah. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) program koperasi nasional yang digagas dari atas, lahir dengan utang Rp3 miliar bahkan sebelum beroperasi penuh.

Pengelolaannya diserahkan kepada ASN dan aparat yang seluruh hidupnya bergantung pada gaji, bukan pada koperasi. Penulis Reset Indonesia yang juga pendiri Watchdoc, Dhandy Dwi Laksono, melihat pola yang sama di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Seharusnya urusan makan itu melibatkan ibu-ibu, melibatkan sekolah. Tapi sama sekali tidak dilibatkan. Itu mematikan partisipasi," kata Dhandy dalam forum yang sama.

Dana desa, yang semula dirancang memberi ruang fiskal kepada warga untuk bergerak sendiri tanpa menunggu instruksi pusat, kini terancam dijadikan agunan program koperasi yang modelnya belum jelas.

Bagi Dhandy, ini bukan sekadar kebijakan yang kurang tepat. “Ini regresi. Kita tidak sedang menunggu perubahan. Kita sedang dikembalikan ke belakang,” cetusnya.

Keling Kumang bukan satu-satunya bukti bahwa gerakan warga bisa bekerja. Farid Gaban menunjuk tradisi sasi di Maluku, Sulawesi, dan Papua, sebuah larangan adat menebang pohon atau mengambil ikan pada kurun waktu tertentu agar alam pulih sendiri.

Farid menambahkan di Jawa ada hutan larangan. Kearifan ini bukan romantisme masa lalu. Ekonom peraih Nobel Elinor Ostrom sudah membuktikan secara akademis bahwa masyarakat adat lebih efektif melindungi lingkungan dibanding negara maupun swasta.

“Indonesia punya lebih dari 700 suku bangsa, masing-masing dengan modal sosial yang berbeda-beda. Itu aset yang belum sepenuhnya dihitung dalam kalkulasi kebijakan ekonomi nasional," ujar Farid.