Tren Ekbis

Klaim Data Ekonomi Positif, Purbaya Bantah RI Menuju Resesi

  • Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Pernyataan ini didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi yang ia nilai tetap positif.
tempImageeGqCWH.jpg
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan kepada awak media usai Konferensi Pers Realisasi APBN 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Di tengah isu ketidakpastian global, Menkeu menegaskan optimisme pasar keuangan Indonesia yang ditandai dengan kembalinya arus modal asing (capital inflow) sebesar Rp46,8 triliun pada akhir tahun lalu dan IHSG yang sempat menembus level psikologis 9.000. (Alvin Pasza/TrenAsia)

JAKARTA, TRENASIA.ID - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 diklaim Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadhewa menunjukkan perbaikan yang signifikan. 

Pemerintah mencatat pertumbuhan pendapatan negara yang kuat, peningkatan penerimaan pajak, serta lonjakan surplus keseimbangan primer. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sehat dan terkendali.

Menurut data Kementerian Keuangan, pendapatan negara tumbuh 19,1 % secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak yang meningkat 22,1 %, penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 0,7 %, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang naik 19,9 %.

Capaian ini berbanding terbalik dengan kondisi pada periode yang sama tahun lalu. Saat itu, penerimaan pajak masih mengalami kontraksi 11,3 %, sementara PNBP tercatat turun 33,2 %.

"Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak, utamanya dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Tahun lalu full year pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif. Mungkin nanti akan 20 % atau lebih," ujar Purbaya dalam konferensi pers  APBN KITA di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.

PPh Badan Naik, Kondisi Korporasi Dinilai Tetap Sehat

Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang mencapai 23,9 % pada Mei 2026. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan April 2026 yang hanya tumbuh 5,1 %.

Purbaya mengungkapkan bahwa sempat muncul kekhawatiran terkait perlambatan pertumbuhan pajak korporasi pada April. Namun, data Mei menunjukkan bahwa sektor usaha masih berada dalam kondisi yang baik.

"Ini yang bikin saya takut nih April kok tumbuh segini padahal yang lain tumbuh kencang kan? Ternyata di bulan Mei balik ke level yang normal dia tumbuhnya 23,9 % dari 132,5 naik ke 167,6 % jadi kekhawatiran saya yang sebelumnya mungkin perusahaan pada bangkrut nih jadi bayarnya kecil hanya tumbuh 5,1 % ternyata salah ternyata mereka juga cukup sehat pertumbuhannya itu 23,9 %" tambah Pubaya.

Baca juga : Ketika Dunia "Sell Indonesia": Pelajaran dari 2013, 2015, dan 2018

Konsumsi Domestik Tetap Kuat

Dari sisi konsumsi masyarakat, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tumbuh 41,3 %, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 40,2 %.

Kementerian Keuangan menilai angka tersebut sejalan dengan berbagai indikator daya beli masyarakat yang masih menunjukkan penguatan. Beberapa indikator yang disampaikan antara lain:

  • Mandiri Spending Index berada pada level 123,2
  • Penjualan mobil tumbuh 55 % pada April 2026
  • Penjualan sepeda motor meningkat 28,1 %
  • Konsumsi semen domestik naik 35,6 %

Data tersebut menunjukkan aktivitas konsumsi dan investasi domestik masih bergerak positif di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Belanja Negara Tetap Ekspansif

Di sisi pengeluaran, pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif. Hingga Mei 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun, atau tumbuh 34,4 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja kementerian dan lembaga meningkat 58,9 %, sedangkan belanja barang melonjak 114,9 % menjadi Rp209,3 triliun.

Sementara itu, subsidi dan kompensasi mencapai Rp203,7 triliun, atau tumbuh 208,2 %. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh mekanisme pembayaran kompensasi energi yang kini dilakukan setiap bulan kepada PT Pertamina (Persero) sebesar 70 % dari nilai kompensasi yang telah ditetapkan.

Surplus Primer Hampir Dua Kali Lipat

Kinerja fiskal juga tercermin dari peningkatan surplus keseimbangan primer yang diklaim mencapai Rp58,6 triliun hingga Mei 2026. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan posisi April yang berada di level Rp28 triliun.

Sementara itu, defisit APBN tercatat hanya 0,7 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Yang dibilang ugal-ugalan atau berbahaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas yang lagi tukar saya agak bingung dari mana dari sini bagus semua. Banyaknya naik defisitnya terjaga. Jadi kondisi fisikal amat baik." tegas Purbaya.

Menkeu Bantah Narasi Ekonomi Menuju Resesi

Menanggapi berbagai narasi di media sosial yang menyebut Indonesia menuju resesi atau mengalami pelemahan ekonomi, Purbaya meminta publik melihat kondisi ekonomi berdasarkan data yang tersedia.

Ia menyoroti pertumbuhan kredit perbankan yang masih berada pada level dua digit di sejumlah bank besar nasional, termasuk Bank Rakyat Indonesia yang tumbuh 13,8 %, Bank Mandiri yang juga mencatat pertumbuhan dua digit, Bank Syariah Indonesia dengan pertumbuhan di atas 10 %, serta Bank BTPN yang tumbuh sekitar 15 %.

"Saya agak bingung kenapa ada cerita bahwa ekonomi kita menuju resesi, ketika stimulus di ekonomi cukup, uang cukup, dan pertumbuhan kredit juga cukup," ujarnya.

Baca juga : Rentetan Korupsi dan Runtuhnya Kepercayaan Investor Asing

Defisit Fiskal Diproyeksikan Tetap di Bawah 3 %

Dalam komunikasi dengan lembaga pemeringkat internasional, termasuk S&P Global Ratings, pemerintah memastikan bahwa defisit fiskal akan tetap terjaga di bawah batas 3 % dari PDB.

Purbaya menyebut proyeksi defisit APBN sepanjang 2026 berada di kisaran 1,8 % terhadap PDB, sejalan dengan komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal.

Pemerintah Siapkan Stimulus Tambahan untuk Menjaga Daya Beli

Pemerintah juga memastikan likuiditas fiskal masih memadai. Saat ini kas pemerintah tercatat sekitar Rp513 triliun dan akan terus digunakan untuk mempercepat perputaran ekonomi melalui berbagai program belanja negara.

Pada Juni 2026, pemerintah akan menyalurkan gaji ke-13 dengan nilai sekitar Rp43 triliun sebagai tambahan stimulus guna menjaga daya beli masyarakat pada triwulan kedua.

“Jadi menteri keuangan gak bohong, pemerintah gak bohong karena kalau ada yang masalah kita akan memberi stimulus duluan,” ungkap Purbaya.