Kiamat PLTD Jadi Berkah ESG, ESDM Buru Tenaga Matahari

JAKARTA, TRENASIA.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat komitmen keberlanjutan melalui percepatan program dedieselisasi di seluruh pelosok tanah air. Langkah strategis ini bertujuan mengganti PLTD dengan PLTS sumber energi hijau yang jauh lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan (ESG).

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengungkapkan pemerintah telah melakukan identifikasi mendalam terhadap tiga puluh lokasi prioritas yang akan menjadi fokus utama pengalihan beban operasional kelistrikan nasional. Fokus pembangunan ditekankan pada wilayah Indonesia Timur yang selama ini masih belum terjangkau secara maksimal oleh jaringan infrastruktur utama.

Yuliot menjelaskan identifikasi lokasi prioritas ini melibatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan serta Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi secara terintegrasi. “Mudah-mudahan yang kita prioritaskan di kawasan Timur Indonesia. Ini sudah lebih dari 30 lokasi yang kita prioritaskan,” ujar Yuliot Tanjung di Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026.

• Baca Juga: Hitung Modal Saham BBCA Demi Beli MacBook Neo Murni dari Dividen

Transformasi Energi dan Kesetaraan Sosial

Implementasi program suntik mati PLTD ini mencakup wilayah tertinggal, terdepan, serta terluar demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan segera mendapatkan kepastian pasokan listrik berbasis energi terbarukan yang jauh lebih stabil dan murah.

Sejumlah pulau yang masuk prioritas antara lain adalah Pulau Simeulue, Nias, Mentawai, hingga Enggano yang umumnya masih mengandalkan solar akibat belum terhubung jaringan utama. “Daerah-daerah 3T yang belum tersambung ke grid itu masih menggunakan diesel. Jadi ini bagian dari program dedieselisasi,” jelas Yuliot.

Transformasi energi nasional ini selaras dengan target ambisius pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas total seratus gigawatt dalam program nasional. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola energi baru terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.

• Baca Juga: Garuda Indonesia (GIAA) dan Efek Kejut Danantara

Peralihan menuju teknologi tenaga surya diklaim akan memberikan dampak positif bagi kualitas lingkungan hidup serta kemandirian ekonomi masyarakat setempat secara permanen. “Jadi daerah-daerah yang masih dialiri listrik dengan menggunakan diesel akan kita konversi menjadi PLTS,” paparnya.

Ketahanan Energi di Tengah Krisis Global

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi akan mulai bekerja secara efektif usai libur Lebaran tahun ini berakhir. Langkah pertama tim tersebut adalah menghentikan seluruh operasional pembangkit yang bersumber dari bahan bakar cair jenis minyak solar.

Pemerintah berencana mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik guna mengakomodasi peralihan dari energi fosil menuju pemanfaatan tenaga surya dan panas bumi secara optimal. “Yang dari solar akan kita selesaikan semua dengan PLTS [pembangkit listrik tenaga surya] dan juga adalah geotermal," kata Bahlil pada Kamis, 12 Maret 2026. 

Gangguan jalur perdagangan internasional pada Selat Hormuz akibat konflik militer di Timur Tengah semakin memperkuat urgensi bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi energi. Pengoptimalan potensi domestik menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan pasokan listrik nasional bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Kebijakan ini diambil demi memastikan stabilitas sistem energi nasional dalam menghadapi berbagai dinamika geopolitik global yang tidak menentu pada masa depan. “Karena dalam kondisi geopolitik perang ini kita tidak bisa memastikan energi kita ini seperti apa dalam konteks jangka panjang," jelas Bahlil.