Ketika Pajak Digital Kian Cengkeram Aspek Hidup Anak Muda

JAKARTA, TRENASIA.ID — Kalau mulai hari ini tagihan langganan Strava Premium terasa sedikit lebih mahal, penyebabnya bukan karena Strava diam-diam menaikkan harga. Ada faktor lain yang kini ikut masuk ke tagihan bulanan pengguna, pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menunjuk Strava sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) pada Mei 2026. Artinya, setiap pengguna layanan berbayar Strava di Indonesia kini dikenakan PPN 11% yang dipungut langsung oleh platform, lalu disetorkan ke negara.

Jika sebelumnya biaya langganan tahunan Strava Premium sekitar Rp1 juta, maka kini pengguna harus membayar sekitar 11 persen lebih mahal setelah pajak dihitung. Ya, pajak digital kini tidak lagi sekadar menyasar layanan raksasa seperti Netflix, Spotify, atau Google.

Gelombang terbaru justru mulai menyentuh layanan yang sangat spesifik, bahkan personal, yang banyak dipakai kalangan muda urban untuk produktivitas dan gaya hidup.

Mulai dari:

• lari pagi,
• workout tracking,
• desain grafis,
• AI video generation,
• hingga kursus UX profesional.

Dengan kata lain, pajak digital kini masuk ke ruang paling intim dalam ekonomi digital anak muda.

Dari Strava sampai AI Tool, Siapa yang Kena?

Selain Strava, DJP juga menunjuk enam entitas digital lain sebagai pemungut PPN PMSE. Mereka berasal dari sektor yang sangat beragam.

Ada platform desain seperti Envato, lembaga pendidikan dan riset UX seperti Nielsen Norman Group, platform AI generatif seperti Kling AI, ada pula Law School Admission Council dan PLAUD LLC. Ketujuh entitas ini mewakili spektrum pengguna digital yang sangat luas.

Dampaknya pun berbeda-beda. Bagi pengguna Strava, pajak berarti biaya kebugaran naik. Bagi kreator konten yang berlangganan Envato, biaya produksi naik. Sementara bagi desainer UX yang membeli kursus Nielsen Norman Group, upskilling cost ikut naik.

Bagi developer atau kreator video yang menggunakan AI tools seperti Kling, eksperimen kreatif kini menjadi sedikit lebih mahal. Dengan kata lain,  pajak digital hari ini tidak lagi hanya menyasar hiburan, tapi menyentuh alat kerja dan alat pengembangan karier.

Mengenal PPN PMSE

PPN PMSE pada dasarnya adalah mekanisme pemungutan PPN atas barang atau jasa digital dari luar negeri yang dikonsumsi di Indonesia. Jika bisnis lokal wajib memungut PPN, maka platform digital global juga harus diperlakukan serupa ketika menjual layanan kepada konsumen Indonesia.

Kebijakan ini mulai dijalankan sejak 2020. Tujuan utamanya ada dua. Pertama, menciptakan level playing field antara bisnis lokal dan asing. Kedua, menangkap potensi pajak dari ekonomi digital yang tumbuh sangat cepat.

Menurut data DJP, hingga akhir Mei 2026 pemerintah telah menunjuk 271 entitas PMSE sebagai pemungut PPN. Angkanya terus bertambah, penerimaannya pun melonjak tajam. Sejak 2020, total penerimaan PPN PMSE telah mencapai Rp40,55 triliun. Pertumbuhannya sangat agresif.

Pada tahun pertama implementasi, penerimaan baru sekitar Rp731 miliar. Kini, dalam basis tahunan, angkanya sudah menembus Rp10,32 triliun. Itu berarti kenaikan lebih dari 14 kali lipat dalam enam tahun. Jika digabung dengan pajak ekonomi digital lain—termasuk:

• pajak kripto,
• pajak fintech peer-to-peer lending,
• pajak SIPP,

maka total penerimaan pajak ekonomi digital Indonesia hingga Mei 2026 mencapai sekitar Rp52,85 triliun. Angka itu menunjukkan bahwa ekonomi digital bukan lagi sektor pinggiran. Ia sudah menjadi sumber penerimaan negara yang serius.

Siapa yang Paling Terpukul?

Secara nominal, tambahan 11% mungkin tidak terasa berat bagi sebagian konsumen. Namun dampaknya berbeda untuk pengguna yang bergantung pada multiple subscriptions.

Coba lihat profil pekerja kreatif urban hari ini. Seorang content creator bisa berlangganan:

• Strava untuk kebugaran
• Envato untuk template
• AI tools untuk editing
• cloud storage untuk kerja
• platform desain premium

Jika tiap langganan naik 11%, total biaya bulanan bisa melonjak signifikan. Ekonom digital dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pajak digital semakin relevan karena konsumsi jasa digital masyarakat terus meningkat.

“Digital subscription kini sudah menjadi bagian dari pengeluaran rutin kelas menengah urban. Kenaikan biaya kecil di banyak layanan bisa terakumulasi menjadi tekanan konsumsi yang nyata.”

Ini relevan bagi Gen Z dan milenial. Terutama mereka yang:

• bekerja di industri kreatif
• freelancer
• remote worker
• solopreneur

Bagi kelompok ini, aplikasi digital bukan lagi kebutuhan sekunder. Ia sudah menjadi alat produksi.

Konsekuensi Jika Platform Menolak

Sebagian besar platform besar seperti Google atau Netflix memiliki insentif kuat untuk patuh. Indonesia adalah pasar besar. Namun bagaimana dengan platform niche? Tidak semua penyedia layanan digital punya basis pelanggan besar di Indonesia.

Bagi platform kecil, ada kemungkinan mereka melihat kepatuhan pajak sebagai beban administratif yang tidak sebanding dengan pendapatan dari pasar Indonesia. Risikonya ada dua.

Pertama, potensi gugatan hukum terhadap skema PMSE. Kedua—dan ini lebih nyata bagi pengguna—beberapa platform kecil bisa memilih membatasi atau menutup akses dari Indonesia ketimbang memungut pajak. Fenomena semacam ini pernah terjadi pada sejumlah layanan digital niche di pasar lain.

Pengamat perpajakan dari DDTC, Darussalam, menilai otoritas pajak perlu menyeimbangkan kepatuhan dan kemudahan administrasi. “Regulasi pajak digital harus memastikan penerimaan negara meningkat tanpa menciptakan disinsentif berlebihan bagi pelaku usaha digital global," ujarnya.