Ketika Belanja Negara Merangkak Lebih Cepat Dibanding Pendapatan

JAKARTA, TRENASIA.ID – Belanja negara bergerak lebih cepat dibandingkan pendapatan sepanjang delapan bulan pertama 2026. Hingga 31 Agustus, pemerintah telah membelanjakan Rp2.295,7 triliun, sementara pendapatan negara berada di level Rp2.055,6 triliun.

Realisasi belanja tersebut setara 59,7% dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun dan tumbuh 17,1% secara tahunan. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kinerja Belanja Negara Rp2.295 Triliun, APBN Defisit Rp240 TriliunBelanja Negara Rp2.295 Triliun, APBN Defisit Rp240 Triliuna APBN hingga Agustus masih relatif sesuai dengan desain anggaran.

“Ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track. Pendapatan negara Rp2.055,6 triliun, 65 persen dari target. Belanja negaranya Rp2.295,7 triliun (59,7 persen dari pagu). Angka defisitnya adalah Rp240,1 triliun yang artinya adalah 0,93 persen dari PDB kita.” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Belanja Pemerintah Pusat Jadi Motor

Dari total belanja negara, pemerintah pusat telah merealisasikan Rp1.791,5 triliun atau 56,9% dari pagu. Komponen ini tumbuh 29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun. Belanja K/L telah mencapai 60,4% dari pagu dan tumbuh 33% yoy. Sementara belanja non-K/L terealisasi 53,6% dari pagu dengan pertumbuhan 25,1%.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp504,3 triliun atau 72,8% dari pagu. Berbeda dengan belanja pemerintah pusat, realisasi TKD justru mengalami kontraksi 11,8% yoy.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja negara hingga Agustus lebih banyak berasal dari akselerasi belanja pemerintah pusat, sementara transfer ke daerah berada di bawah realisasi tahun sebelumnya.

Dengan pendapatan Rp2.055,6 triliun dan belanja Rp2.295,7 triliun, defisit APBN per Agustus mencapai Rp240,1 triliun.

Namun, posisi keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp154 triliun. Keseimbangan primer merupakan selisih pendapatan negara dengan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Suahasil menilai kondisi tersebut menunjukkan APBN masih memiliki kapasitas untuk mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pemerintah juga memperkirakan defisit APBN hingga akhir 2026 berada di sekitar 2,85% PDB atau sekitar Rp734,3 triliun. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal APBN 2026 sebesar 2,68% PDB.

Pembiayaan Utang Capai Rp506 Triliun

Kebutuhan pembiayaan berjalan seiring dengan defisit APBN. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp506 triliun atau sekitar 60,8% dari target Rp832,2 triliun.

Sebagian besar berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp527,4 triliun. Sementara pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp21,4 triliun.

Menurut Suahasil, pengelolaan pembiayaan utang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kas pemerintah, dinamika pasar keuangan, biaya dana, serta risiko pembiayaan.

“Agustus ini on-track, sesuai dengan rencana APBN. Kami perhatikan terus ke depannya dan akan kami laporkan terus,” ujar Suahasil.

Dengan realisasi belanja yang telah mencapai Rp2.295,7 triliun dan defisit Rp240,1 triliun per Agustus, pemerintah masih memiliki empat bulan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan, belanja dan pembiayaan.

Di sisi penerimaan, pendapatan negara telah mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2% dari target. Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dengan Rp1.409 triliun, sedangkan PNBP telah mencapai Rp435,1 triliun.

Kinerja empat bulan terakhir akan menentukan seberapa dekat realisasi APBN 2026 terhadap target awal, termasuk apakah defisit akhir tahun akan berada di sekitar proyeksi 2,85% PDB yang disampaikan pemerintah.