Kadin: Tujuh Bulan Pertama Jadi Penentu Keberhasilan DSI

JAKARTA, TRENASIA.ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis sekaligus menekan kebocoran devisa negara.

Pengurus Kadin Indonesia, Alexander Yahya Datuk, mengatakan keberadaan DSI berpotensi mengurangi praktik under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA).

Menurutnya, model pengawasan ekspor seperti yang akan dijalankan DSI bukan hal baru di tingkat global. Sejumlah negara telah menerapkan mekanisme serupa untuk meningkatkan transparansi perdagangan komoditas dan memastikan manfaat ekonomi ekspor lebih optimal bagi negara.

“Secara teori ada potensi besar untuk mengurangi bahkan menghilangkan masalah transfer pricing dan under-invoicing, sekaligus meningkatkan devisa negara,” ujarnya.

Alexander menilai keberhasilan menekan kedua praktik tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan devisa. Kondisi itu berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi nasional, termasuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan dana yang tersimpan dalam sistem perbankan domestik.

“Kalau under-invoicing atau transfer pricing bisa ditekan, devisa yang masuk akan lebih besar. Itu bisa membantu menjaga kurs dan memastikan dana hasil ekspor tetap berada dalam sistem keuangan nasional,” katanya.

Momentum Perbaikan Tata Kelola Ekspor

Selain meningkatkan penerimaan devisa, Alexander melihat DSI dapat menjadi momentum transformasi tata kelola ekspor nasional menuju sistem yang lebih transparan dan berbasis teknologi.

Ia menilai pengelolaan ekspor ke depan perlu ditopang sistem yang mampu mencatat seluruh transaksi secara akurat sehingga proses pengawasan dapat dilakukan lebih efektif.

Menurutnya, keberhasilan DSI sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan sistem operasional yang sedang dibangun.

Tujuh Bulan Pertama Jadi Fase Krusial

Alexander mengingatkan masa transisi sekitar tujuh bulan pertama akan menjadi periode paling menentukan bagi operasional DSI.

Pada fase tersebut, perusahaan harus mampu mengumpulkan data, membangun platform, serta menyiapkan sistem kerja yang menjadi fondasi pengawasan ekspor komoditas strategis. “Saya berharap ini bisa berjalan. Tantangannya ada pada masa persiapan transisi sampai sistem dan platform benar-benar siap,” ujarnya.

Ia menilai waktu tujuh bulan relatif singkat untuk membangun sistem pengelolaan ekspor berskala nasional. Karena itu, manajemen DSI perlu memastikan seluruh infrastruktur dan platform dapat berfungsi sesuai target sebelum implementasi berjalan penuh.

Kehadiran DSI mencerminkan upaya pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis di tengah sorotan terhadap praktik under-invoicing dan transfer pricing. 

Jika sistem yang dibangun mampu berjalan efektif, manfaatnya tidak hanya berupa peningkatan devisa, tetapi juga memperkuat transparansi perdagangan serta kualitas tata kelola sumber daya alam Indonesia.