Erry Riyana, Sosok Vokal Dorong Perbaikan Tata Kelola Bisnis

JAKARTA, TRENASIA.ID--Erry Riyana Hardjapamekas belakangan getol menyuarakan transparansi dan pembenahan tata kelola perusahaan untuk menunjang ekonomi nasional. Erry yang kini menjabat Ketua Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menggarisbawahi peran sektor swasta dalam upaya tersebut. 

Erry menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam memperkuat tata kelola perusahaan sebagai bagian dari langkah strategis Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Jika Indonesia ingin segera menjadi anggota OECD, maka sektor swasta harus memiliki sistem kepatuhan anti-suap yang kuat untuk memitigasi risiko. Integritas bukan hanya kewajiban moral, tapi juga investasi dalam keberlanjutan bisnis,” ujar eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu beberapa waktu lalu.

Dia juga menyoroti urgensi pembenahan tata kelola korporasi menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026, yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

Dalam konteks tersebut, KAKI hadir sebagai jaringan kolaboratif bagi perusahaan berintegritas untuk membangun ekosistem bisnis yang bersih dan kompetitif, sejalan dengan nilai-nilai OECD dan prinsip perlindungan hukum korporasi dalam KUHP baru.

“KAKI menjadi wadah bagi perusahaan yang ingin menunjukkan komitmen terhadap governansi yang bersih dan bertanggung jawab. Lewat collective action, dunia usaha tidak hanya menjadi objek regulasi, tetapi juga bagian dari solusi,” kata mantan Komisaris Utama Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) itu. 

Profil Erry Riyana Hardjapamekas

Erry Riyana Hardjapamekas lahir pada 5 September 1949, adalah anak dari Rd. Mohammad Sobri Hardjapamekas, seorang tokoh pendidikan ternama di Jawa Barat. Erry menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.

Tercatat dalam dalam salah satu aktifitasnya, Erry diketahui pernah mengikuti Executive Education Program bertema Corporate Financial Management di Harvard Business School pada tahun 1992.

Erry merupakan korporat sekaligus tokoh penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Erry pernah menjabat sebagai salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode kepemimpinan Taufiequrachman Ruki.

Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, mengapresiasi sepak terjang Erry sejak KPK pertama kali berdiri pada tahun 2003. Saat itu, KPK belum memiliki sarana pendukung yang memadai, bahkan gedung dan perlengkapan dasar seperti kursi untuk rapat pun belum ada.

Dalam kondisi tersebut, Erry membawa sekretaris pribadinya dari PT Timah dan membayarnya dengan uang sendiri. Selain itu, Erry terpilih sebagai pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki dan Sjahruddin Rasul melalui proses pemungutan suara yang dilakukan dua kali oleh 44 dari total 61 anggota Komisi II.

Pada 31 Maret 1994, ia diangkat sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk. Jabatan tersebut kemudian kembali dipercayakan kepadanya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, sebelum akhirnya diberhentikan dengan hormat dalam RUPS Luar Biasa pada 14 Maret 2002.

Sebelum menjabat sebagai direktur utama, ia terlebih dahulu mengemban tugas sebagai Direktur Keuangan PT Timah Tbk pada periode 1991 hingga 1994. Di luar itu, ia juga pernah menjabat sebagai komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol serta menjadi penasihat atau anggota Komite Audit PT Unilever Indonesia Tbk sejak tahun 2001.

Punya Catatan Kontroversial

Sosok Erry di PT Timah juga meninggalkan catatan tersendiri. Ia pernah mengambil kebijakan rasionalisasi karyawan dalam skala besar yang kontroversial. Selain itu, Erry pernah diduga terlibat dalam markup pembelian kapal keruk bekas oleh PT Timah.

Namun, saat uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan, pihaknya mengembangkan kapal keruk dengan membeli kapal keruk bekas dari Malaysia dengan rujukan kepemilikan PT Koba Tin.

Ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Agrakom, sejak 15 April 2002, dan Ketua Komite Audit PT Semen Cibinong Tbk., Komite Audit PT Kabelindo Murni Tbk.

Selain itu, ia juga mengemban posisi sebagai komisaris dan Ketua Komite Audit di PT Hero Supermarket Group Tbk. Mulai Maret 2003, ia ditunjuk sebagai komisaris PT Kaltim Prima Coal. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta pada periode 1998-2001.

Selsin itu, ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris Bank BNI, Direktur Non-Eksekutif Maybank Berhad Kuala Lumpur, antara lain. Baru-baru ini, Erry pensiun sebagai Komisaris Utama PT. MRT Jakarta dan Ketua Dewan Pembina Universitas Indonesia.

Dia juga aktif dalam berbagai organisasi keprofesian dan menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Kebudayaan Rancage yang dipimpin Prof. Ajip Rosidi. Meski Erry Riyana Hardjapamekas tak setegap seorang jenderal, namun tingkat disiplin kerja dan kapasitas kepemimpinannya tidak kalah kuat.

Ia dikenal sebagai sosok yang sangat taat aturan dan target. Erry juga aktif dalam berbagai organisasi kasundanan. Selain itu, ia termasuk tokoh yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung pemberdayaan potensi lokal melalui kebijakan Otonomi Daerah demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Atas dedikasi serta kontribusinya dalam memajukan industri pertambangan nasional, Erry Riyana menerima sejumlah tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Ia dianugerahi Satyalancana Pembangunan pada tahun 1996 dan Bintang Jasa Utama pada tahun 1997. Selain itu, pada 2003 ia juga meraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award untuk kategori Bisnis.