Deretan Cuitan Populis Menkeu Purbaya, Bagaimana Eksekusinya?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikenal sebagai sosok menteri yang berbicara secara nyentrik, tetapi menindak tegas segala bentuk kecurangan yang ada di dalam lingkup pemerintahan. Dirinya banyak melontarkan sejumlah pernyataan publik atau “cuitan kebijakan” yang cukup signifikan, dan sebagian besar diikuti dengan aksi nyata.

Sejak dilantik pada September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kerap membuat pernyataan publik yang tajam dan kadang memicu perdebatan. Pernyataan terkait target pertumbuhan ekonomi 8% “bukan angka di langit” menarik perhatian pasar dan para pengamat.

Secara praktik, Purbaya juga mengambil langkah-langkah kebijakan yang nyata, salah satu yang paling disorot adalah instruksinya untuk menempatkan dana negara sebesar sekitar Rp200 triliun pada perbankan negara. Hal ini dilakukan sebagai langkah memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit. 

Isu teknis pemerintahan juga menjadi sorotan. Sistem administrasi perpajakan baru (Coretax) yang bermasalah mendapat pengakuan terbuka dari Purbaya. Ia menegaskan ada kendala teknis dan kontraktual dengan vendor pihak ketiga sehingga perbaikan tidak bisa diselesaikan dalam semalam.

Pemerintah menargetkan perbaikan menyeluruh pada periode berikutnya. Pengumuman ini memicu perhatian media karena Coretax berkaitan langsung dengan administrasi pajak nasional. 

Dalam waktu beberapa bulan, Purbaya sudah banyak memiliki perkataan dan janji kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Perkataan tersebut, dapat dijadikan sebagai kompilasi atas pembuktian kinerja yang sudah dilakukan dalam beberapa waktu ke belakang.

Sejumlah Cuitan Kebijakan dari Purbaya

1. Janji Tak Merombak Kebijakan Fiskal Sri Mulyani
Purbaya menegaskan akan melanjutkan kerangka kebijakan fiskal yang sudah dibangun pendahulunya. Ia bilang tidak ingin “membuang semua yang lama dan bikin baru,” melainkan mengoptimalkan sistem yang ada agar mesin fiskal berjalan lebih cepat. “Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang prudent seperti apa,” ungkapnya saat konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan. 

Dirinya mengklaim sangat paham soal fiskal yang berhati-hati dan percaya pengalaman sebelumnya bisa membantu akselerasi fiskal tanpa membajak struktur lama. 

2. Bersih-Bersih Aparatur di Kemenkeu (Pajak & Bea Cukai)
Purbaya memulai kampanye “bersih-bersih” internal dengan menindak para pegawai Kemenkeu yang bermasalah di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Menurut laporan, Kemenkeu membuka kanal pengaduan publik bernama “Lapor Pak Purbaya” untuk pelaporan oknum pajak atau bea cukai dengan perilaku yang tidak profesional.

3. Defisit APBN Terkendali
Meski ada kekhawatiran soal kebijakan “pro-growth”, Purbaya menyampaikan data defisit APBN. Per 31 Agustus 2025 Purbaya mengumumkan bahwa defisit APBN tercatat Rp321,6 triliun, setara 1,35% dari PDB. 

Ini menunjukkan bahwa dia menjaga ruang fiskal meski menjalankan strategi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan. Pernyataan ini mempertegas klaim Purbaya bahwa dia bisa menyeimbangkan “belanja optimal” dengan kesehatan fiskal.

• Baca juga: Defisit Fiskal Kuartal I-2025 Jadi Tantangan Awal Tahun, Coretax Diduga Jadi Faktor

4. Target Pertumbuhan Agresif
Dalam diskusi publik awal masa jabatannya, Purbaya menyatakan target pertumbuhan yang ambisius 8% bukan tidak mungkin. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan tinggi bisa dicapai lewat sinergi pemerintah dan swasta, dengan kebijakan fiskal yang disentralkan untuk mendorong ekonomi. 

Namun, hal ini menjadi catatan dari para analis yang menilai  adanya risiko seperti investor yang mempertanyakan apakah kebijakan ekspansif akan melemahkan disiplin fiskal jangka panjang. 

5. Isu Integritas & Kepemimpinan Tegas
Purbaya menegaskan integritas adalah prioritas. Sebagai Menkeu, dirinya tidak segan mengambil tindakan keras terhadap pegawai yang menyalahgunakan jabatan. Dalam media briefing, Ia menyebutkan adanya laporan pelanggaran, termasuk dari pegawai berseragam dinas yang diduga membahas bisnis pribadi saat kerja.

6. Blacklist Permanen

Selain soal teknis dan anggaran, Purbaya kerap mengeluarkan pernyataan keras terkait penegakan. Salah satunya adalah komitmennya menindak importir pakaian bekas ilegal dengan ancaman blacklist dan denda. 

Isu tersebut menjalar ke sorotan publik karena berdampak pada pelaku ekonomi mikro dan rantai pasok tekstil. Instruksi tersebut didukung oleh aksi Bea Cukai yang intensif melakukan penindakan dan penyitaan barang impor ilegal selama 2024–2025. 

Pernyataan lain dari Purbaya yang memicu kontroversi menyangkut gaya komunikasi dan responnya terhadap aksi massa. Sejumlah media merekam pernyataan yang dipandang meremehkan sebagian tuntutan demonstran, memicu kritik publik dan seruan agar gaya komunikasi pejabat diperhalus. Banyak akademisi dan masyarakat yang meminta penyesuaian gaya komunikasi agar tidak memperburuk sentimen sosial politik. 

Sementara itu, lembaga riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT) menobatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri paling populer dan disukai masyarakat saat ini, dengan sentimen positif mencapai 83.7%. 

Riset ini dilakukan dengan menganalisis percakapan warganet di Instagram, X (Twitter), Facebook, dan TikTok sejak 24 September hingga 3 Oktober 2025. Data ini cukup menjawab bahwa Purbaya, menjadi orang yang paling banyak disukai secara kinerja maupun personal oleh masyarakat.

Bukti Cuitan Purbaya

Sampai saat ini, sejumlah pernyataan dan instruksi kebijakan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah diikuti dengan langkah konkret. Penempatan dana negara sebesar Rp200 triliun ke perbankan negara sudah direalisasikan dan tercatat mendorong peningkatan likuiditas serta penyaluran kredit produktif.

Pengawasan Bea Cukai terhadap barang impor ilegal juga menunjukkan peningkatan aktivitas, dan Purbaya telah secara terbuka mengakui hambatan pada sistem Coretax yang tengah diperbaiki bertahap.

Namun, beberapa komitmen masih berada pada tahap implementasi dan belum dapat dievaluasi hasil akhirnya. Kebijakan blacklist permanen untuk importir ilegal masih berupa arahan kebijakan tanpa publikasi rinci mengenai daftar pihak yang telah dikenakan sanksi tersebut. Begitu pula target pertumbuhan ekonomi 8%, yang merupakan aspirasi jangka menengah dan belum memiliki capaian konkret yang bisa diverifikasi.

Dengan demikian, rekam jejak Purbaya menunjukkan bahwa sebagian langkah yang disampaikan memang sudah berjalan, tetapi sejumlah agenda strategis masih menunggu pembuktian lebih lanjut dalam pelaksanaannya.