BI Rate Jadi 6 Persen, Ini Pendulum Kebijakan Moneter Era Prabowo
- BI Rate naik 125 basis poin sepanjang 2026 menjadi 6%. Apa penyebab perubahan kebijakan moneter di era Prabowo dan dampaknya bagi rupiah?

Muhammad Imam Hatami
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026.
Keputusan ini menandai perubahan arah kebijakan moneter di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah sebelumnya bank sentral menempuh serangkaian pemangkasan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kenaikan BI Rate pada November 2026 menjadi bagian dari upaya bank sentral menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pada saat yang sama, BI berupaya memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan untuk 2026 dan 2027.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sekaligus langkah antisipatif atau pre-emptive dalam menjaga inflasi.
"Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026–2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% ± 1%," demikian pernyataan BI dalam hasil RDG November 2026.
Selain BI Rate, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25% dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.
Penyesuaian ketiga instrumen tersebut menunjukkan bahwa BI kembali memperketat kondisi moneter setelah sebelumnya memberikan ruang pelonggaran melalui penurunan suku bunga acuan. Kebijakan ini sekaligus memperlihatkan bahwa stabilitas nilai tukar menjadi salah satu prioritas utama bank sentral di tengah tekanan eksternal.
Baca juga : Pola Harga Emas Periode 1990–2025 dan Maknanya bagi Investor
BI Rate Naik di Tengah Tekanan Rupiah
Keputusan menaikkan BI Rate tidak terlepas dari perkembangan nilai tukar rupiah yang menghadapi tekanan sepanjang November 2026.
BI mencatat nilai tukar rupiah pada 17 November 2026 berada di posisi Rp18.245 per dolar Amerika Serikat (AS). Angka tersebut melemah 0,66% dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.
Bank sentral menyebut ketidakpastian global yang masih tinggi dan berlanjutnya sentimen investor asing di pasar saham turut memengaruhi pergerakan rupiah. Kondisi tersebut mendorong BI memperkuat bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.
Setelah pengumuman kenaikan suku bunga pada Rabu, 18 November 2026, rupiah sempat menguat 0,22% ke posisi Rp18.200 per dolar AS pada pukul 14.20 WIB. Sebelumnya, rupiah berada di level Rp18.240 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa, 17 November 2026.
Penguatan tersebut merupakan respons pergerakan pasar dalam perdagangan setelah pengumuman kebijakan BI. Namun, pergerakan intraday tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kenaikan suku bunga secara langsung menyelesaikan tekanan terhadap rupiah.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI juga mengoptimalkan berbagai instrumen moneter, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan upaya meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik bagi investor.
Bank sentral turut mendorong transaksi lindung nilai atau hedging serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pasar keuangan Indonesia menghadapi perubahan sentimen global.
Perjalanan BI Rate di Era Prabowo: Sempat Turun ke 4,75%
Perubahan kebijakan moneter pada November 2026 tidak dapat dilepaskan dari tren suku bunga sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pada fase awal, BI mengambil kebijakan yang relatif akomodatif dengan menurunkan suku bunga acuan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung aktivitas ekonomi domestik, memperkuat pembiayaan, serta menjaga momentum pertumbuhan di tengah inflasi yang relatif terkendali.
Sejak September 2024 hingga akhir 2025, BI telah menurunkan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 150 bps. Penurunan tersebut terdiri dari pemangkasan 25 bps pada September 2024 dan total 125 bps sepanjang 2025.
Pada akhir 2025, BI Rate berada di level 4,75%, yang saat itu menjadi posisi terendah sejak 2022. Level tersebut masih dipertahankan hingga April 2026.
Pelonggaran suku bunga memberikan ruang bagi penurunan biaya dana di sektor keuangan. Secara teori, suku bunga acuan yang lebih rendah dapat mendorong penurunan bunga kredit perbankan, meningkatkan permintaan pembiayaan, serta mendukung konsumsi dan investasi.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, ruang pelonggaran moneter tetap bergantung pada perkembangan inflasi, nilai tukar, dan kondisi pasar keuangan global.
Baca juga : Investor Jepang Kembali Garap Proyek Podomoro Tenjo, Bangun Cluster Mahogany
Memasuki Mei 2026, arah kebijakan moneter BI mulai berubah. Bank sentral kembali menaikkan suku bunga setelah sebelumnya mempertahankannya di level 4,75%.
Berdasarkan data historis BI, suku bunga acuan naik menjadi 5,25% pada 20 Mei 2026. Kenaikan berlanjut pada Juni melalui penyesuaian menjadi 5,50% pada 9 Juni dan 5,75% pada 18 Juni 2026.
Setelah itu, BI mempertahankan suku bunga di level 5,75% pada sejumlah RDG hingga Oktober 2026. Kenaikan pada November sebesar 25 bps kemudian membawa BI Rate ke posisi 6,00%.
Dengan demikian, sejak titik terendah 4,75% pada awal 2026 hingga November, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 bps.
Perubahan tersebut memperlihatkan pergeseran prioritas kebijakan moneter. Jika sebelumnya BI memiliki ruang untuk memberikan stimulus melalui pelonggaran suku bunga, tekanan terhadap nilai tukar dan meningkatnya ketidakpastian eksternal membuat bank sentral kembali mengutamakan stabilitas.
Kenaikan suku bunga juga dapat meningkatkan daya tarik instrumen keuangan berbasis rupiah. Secara teori, imbal hasil yang lebih kompetitif berpotensi membantu mempertahankan maupun menarik aliran modal asing ke pasar keuangan domestik.
Perubahan BI Rate pada November 2026 juga menarik jika dibandingkan dengan posisi suku bunga pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pada Desember 2019, Bank Indonesia mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 5,00%. Sementara itu, pada awal 2026, BI Rate sempat berada di level 4,75% sebelum kembali meningkat menjadi 6,00% pada November.
Dengan demikian, posisi suku bunga acuan pada November 2026 lebih tinggi 100 bps dibandingkan level pada akhir 2019. Jika dibandingkan dengan titik terendah pada awal 2026, kenaikannya mencapai 125 bps.
Baca juga : Jadi Orang "Tersibuk" RI, Hashim Djojohadikusumo Punya 26 Jabatan Tinggi
Apa Dampak Kenaikan BI Rate terhadap Kredit dan Investasi?
Kenaikan BI Rate menjadi 6,00% berpotensi memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, terutama sektor perbankan, pasar obligasi, investasi, dan konsumsi rumah tangga.
Bagi perbankan, kenaikan suku bunga acuan dapat memengaruhi biaya dana atau cost of fund. Bank perlu menyesuaikan strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit agar tetap menjaga likuiditas serta margin bunga bersih.
Dampaknya terhadap bunga kredit tidak selalu terjadi secara langsung atau seragam. Kecepatan penyesuaian bergantung pada struktur pendanaan masing-masing bank, kondisi likuiditas, persaingan menghimpun dana, serta jenis produk pinjaman.
Bagi masyarakat, kenaikan suku bunga berpotensi membuat pembiayaan baru menjadi lebih mahal. Debitur dengan kredit berbunga mengambang atau floating rate, termasuk sebagian nasabah kredit pemilikan rumah (KPR), perlu mencermati kemungkinan penyesuaian bunga sesuai ketentuan bank masing-masing.
Di pasar obligasi, kenaikan suku bunga acuan juga dapat memberikan tekanan terhadap harga obligasi yang telah beredar. Secara umum, ketika imbal hasil obligasi baru meningkat, harga obligasi lama dengan kupon lebih rendah cenderung menyesuaikan turun.
Sebaliknya, investor yang menempatkan dana pada instrumen pendapatan tetap baru berpotensi memperoleh imbal hasil lebih tinggi, bergantung pada kondisi pasar dan karakteristik instrumen yang dipilih.
Sementara bagi dunia usaha, kenaikan biaya pembiayaan dapat memengaruhi keputusan ekspansi, investasi, dan kebutuhan modal kerja. Perusahaan dengan ketergantungan tinggi terhadap pinjaman perbankan perlu memperhitungkan kembali biaya pendanaan dalam rencana bisnisnya.

Muhammad Imam Hatami
Editor
