Apa Itu Setengah Pengangguran? BPS Catat Jumlahnya Naik 10 Persen di 2026

JAKARTA, TRENASIA.ID – Seseorang yang bekerja belum tentu sepenuhnya terbebas dari persoalan pengangguran. Ada kelompok masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya terbatas dan masih membutuhkan pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi tersebut dikenal sebagai setengah pengangguran atau underemployment. Istilah ini mungkin terdengar kontradiktif karena seseorang disebut menganggur meski sebenarnya masih bekerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja setengah pengangguran di Indonesia mencapai 12,84 juta orang pada Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 10,69 persen atau bertambah sekitar 1,24 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pekerja setengah pengangguran sebanyak 12,84 juta orang atau bertambah 1,24 juta orang,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud dalam konferensi pers, Kamis, 5 November 2026, dikutip dari Antara.

Peningkatan ini terjadi di tengah penurunan jumlah pengangguran terbuka. BPS mencatat jumlah penduduk yang tidak terserap pasar kerja dan berstatus pengangguran mencapai 7,38 juta orang pada Agustus 2026, turun sekitar 77.000 orang dibandingkan Agustus 2025.

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan setengah pengangguran? Mengapa seseorang yang sudah bekerja masih masuk dalam kategori tersebut?

Apa Itu Setengah Pengangguran?

Menurut definisi BPS, setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.

Dengan kata lain, seseorang sudah memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya belum mencapai batas jam kerja normal yang digunakan BPS dan masih menginginkan tambahan pekerjaan.

Istilah ini bukan berarti seseorang bekerja setengah hari, hanya mendapatkan setengah gaji, atau berada di tengah-tengah antara bekerja dan menganggur.

Setengah pengangguran merupakan istilah statistik untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang sudah bekerja, tetapi pemanfaatan tenaga kerjanya belum optimal dari sisi jam kerja.

BPS menggunakan batas minimal 35 jam kerja per minggu untuk membedakan pekerja penuh dan pekerja tidak penuh.

Seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu belum otomatis masuk kategori setengah pengangguran. Ia juga harus masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.

Contoh Setengah Pengangguran dalam Kehidupan Sehari-hari

Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa contoh kondisi yang dapat masuk kategori setengah pengangguran berdasarkan definisi BPS.

1. Pekerja yang hanya mendapat jadwal kerja tiga hari seminggu

Seorang pekerja toko hanya mendapat jadwal kerja tiga hari dengan total 18 jam dalam seminggu. Ia masih mencari pekerjaan tambahan karena ingin menambah jam kerja dan penghasilan.

Kondisi tersebut dapat masuk kategori setengah pengangguran apabila memenuhi kriteria BPS.

2. Pekerja lepas yang hanya mendapatkan proyek sesekali

Seorang desainer grafis bekerja secara freelance. Dalam satu minggu, ia hanya memperoleh proyek dengan total waktu pengerjaan 20 jam.

Karena penghasilan dari proyek tersebut belum mencukupi, ia masih mencari klien atau pekerjaan tambahan. Jika memenuhi kriteria jam kerja dan pencarian pekerjaan, ia dapat dikategorikan sebagai setengah pengangguran.

3. Pengemudi ojek online yang ingin menambah jam kerja

Seorang pengemudi ojek online bekerja selama 25 jam dalam seminggu. Ia masih ingin menerima lebih banyak pesanan atau pekerjaan lain karena pendapatannya belum mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dalam kondisi tersebut, ia berpotensi masuk kategori setengah pengangguran.

Namun, tidak semua pengemudi ojek online otomatis menjadi setengah pengangguran. Jika seseorang bekerja kurang dari 35 jam tetapi tidak mencari atau tidak bersedia menerima pekerjaan tambahan, ia dapat masuk kategori pekerja paruh waktu.

Contoh-contoh tersebut bersifat ilustratif. Penetapan kategori dalam survei ketenagakerjaan BPS mengikuti jawaban responden mengenai jam kerja dan keinginan mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Apa Bedanya Setengah Pengangguran, Pengangguran, dan Pekerja Paruh Waktu?

Ketiga istilah ini sering dianggap sama, padahal memiliki definisi yang berbeda.

Perbedaan paling penting antara setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu bukan semata-mata jumlah jam kerja, melainkan apakah seseorang masih menginginkan pekerjaan tambahan.

Pekerja paruh waktu bisa saja memang memilih bekerja lebih sedikit karena alasan keluarga, pendidikan, kesehatan, atau preferensi pribadi.

Sebaliknya, setengah pengangguran menunjukkan bahwa seseorang masih memiliki kebutuhan atau keinginan untuk bekerja lebih banyak.

Karena itu, pekerja paruh waktu tidak selalu berarti mengalami masalah ketenagakerjaan. Sementara itu, setengah pengangguran dapat menjadi indikasi bahwa kebutuhan pekerjaan seseorang belum sepenuhnya terpenuhi.

Mengapa Seseorang Disebut Setengah Menganggur?

Istilah setengah pengangguran muncul karena kondisi seseorang tidak sepenuhnya mencerminkan dua kategori utama dalam pasar kerja, yakni bekerja dan menganggur.

Secara statistik, orang yang setengah menganggur sudah masuk kelompok penduduk bekerja. Namun, pekerjaan yang dijalani belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka dari sisi jam kerja.

Konsep ini juga berkaitan dengan underemployment, yaitu kondisi ketika tenaga kerja belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam konteks jam kerja, setengah pengangguran menunjukkan bahwa seseorang masih memiliki kapasitas atau keinginan untuk bekerja lebih banyak, tetapi kesempatan tersebut belum tersedia atau belum terpenuhi.

Kondisi ini berbeda dengan pengangguran terbuka yang mengukur penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan memenuhi kriteria pencarian atau kesiapan bekerja. Dengan demikian, angka pengangguran terbuka tidak selalu menggambarkan seluruh persoalan yang terjadi di pasar tenaga kerja.

Jumlah Setengah Pengangguran Naik di Tengah Penurunan Pengangguran Terbuka

BPS mencatat jumlah penduduk usia kerja Indonesia mencapai 220,91 juta orang pada Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 155,37 juta orang masuk angkatan kerja, sedangkan 65,54 juta orang merupakan bukan angkatan kerja.

Dari total angkatan kerja, sebanyak 147,99 juta orang berstatus bekerja dan 7,38 juta orang merupakan pengangguran.

Jika dilihat berdasarkan kategori jam kerja, penduduk bekerja terbagi menjadi tiga kelompok.

Pekerja penuh tercatat bertambah sekitar 1,2 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, pekerja paruh waktu berkurang sekitar 1 juta orang. Di sisi lain, jumlah setengah pengangguran meningkat 1,24 juta orang.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk bekerja tidak selalu diikuti peningkatan jam kerja yang memadai bagi seluruh pekerja.

Secara proporsi, pekerja penuh mencapai 67,47 persen dari total penduduk bekerja. Pekerja paruh waktu sebesar 23,85 persen, sedangkan setengah pengangguran mencapai 8,68 persen.

Artinya, dari setiap 100 orang yang bekerja di Indonesia, sekitar sembilan orang masuk kategori setengah pengangguran.

Mengapa Angka Setengah Pengangguran Penting untuk Dibaca?

Jumlah pengangguran terbuka sering menjadi indikator utama dalam menilai kondisi pasar tenaga kerja. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pekerjaan yang tersedia.

Seseorang yang bekerja beberapa jam dalam seminggu tetap dapat tercatat sebagai penduduk bekerja. Hal ini mengikuti konsep ketenagakerjaan internasional yang digunakan dalam statistik tenaga kerja.

Akibatnya, penurunan pengangguran terbuka tidak selalu berarti seluruh persoalan ketenagakerjaan telah selesai.

Peningkatan jumlah setengah pengangguran menunjukkan pentingnya melihat pasar kerja dari sisi yang lebih luas, tidak hanya apakah seseorang memiliki pekerjaan, tetapi juga apakah pekerjaan tersebut memberikan jam kerja yang cukup.

Bagi pekerja, persoalan ini berkaitan dengan kestabilan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.

Sementara bagi pemerintah, indikator setengah pengangguran dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan pekerjaan yang lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.