Anggaran Jomplang, Duit BNPB Hanya Setara 16 Jam MBG

JAKARTA, TRENASIA.ID – Besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampak jomplang ketika disandingkan dengan anggaran sejumlah lembaga yang berperan dalam mitigasi dan penanganan bencana.

Pada 2026, anggaran MBG disebut telah dipangkas menjadi Rp268 triliun dari angka sebelumnya Rp335 triliun. Pemerintah menyatakan efisiensi tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat.

Di sisi lain, anggaran sejumlah lembaga kebencanaan relatif jauh lebih kecil. Anggaran BMKG sekitar Rp2,67 triliun, sementara anggaran BNPB sekitar Rp491 miliar. Angka tersebut membuat perbandingan skala anggaran terlihat sangat mencolok.

Namun, perbandingan tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Anggaran MBG merupakan anggaran sebuah program nasional dengan puluhan juta penerima manfaat, sedangkan anggaran BMKG dan BNPB digunakan untuk menjalankan mandat kelembagaan yang jauh lebih luas, mulai dari pemantauan cuaca hingga penanganan bencana.

Anggaran MBG 2026 Mencapai Rp268 Triliun

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam APBN 2026. Dalam rancangan awal APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG. Program tersebut ditargetkan menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita.

Namun, pemerintah kemudian melakukan efisiensi terhadap anggaran MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kala itu Nanik S. Deyang, menyebut anggaran MBG telah dipangkas menjadi sekitar Rp268 triliun. Pemerintah juga menyatakan efisiensi tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan tata kelola program.

Dengan anggaran Rp268 triliun, secara matematis rata-rata alokasi MBG setara sekitar,

Rp734 miliar per hari
Rp30,6 miliar per jam
Rp510 juta per menit

Anggaran BMKG 2026 Sekitar Rp2,67 Triliun

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki peran penting dalam sistem mitigasi bencana Indonesia.

Lembaga tersebut bertugas menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang menjadi dasar peringatan dini berbagai ancaman, mulai dari cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, gempa bumi hingga tsunami.

Untuk 2026, anggaran BMKG tercatat sekitar Rp2,67 triliun. Jika dibandingkan secara nominal dengan anggaran MBG Rp268 triliun, anggaran MBG sekitar 100 kali lebih besar daripada anggaran tahunan BMKG.

Dengan kata lain, secara matematis, anggaran BMKG setahun setara dengan sekitar 3,6 hari anggaran MBG. Namun, angka tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa BMKG mendapatkan anggaran yang tidak memadai.

BMKG memiliki sumber pendanaan dan struktur belanja yang berbeda. Selain itu, lembaga tersebut juga menjalankan fungsi pelayanan publik yang membutuhkan jaringan observasi, sistem pemantauan, perangkat teknologi, pemeliharaan peralatan dan sumber daya manusia.

Dalam evaluasi anggaran, BMKG sebelumnya juga menyampaikan adanya kebutuhan anggaran yang lebih besar untuk memperkuat sistem observasi dan peralatan. Dalam pembahasan anggaran sebelumnya, BMKG pernah menyebut adanya backlog anggaran akibat kebutuhan ideal yang lebih besar dibandingkan pagu yang tersedia.

Anggaran BNPB 2026 Hanya Sekitar Rp491 Miliar

Perbandingan menjadi lebih mencolok ketika melihat anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran BNPB pada 2026 disebut sekitar Rp491 miliar, turun dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Angka tersebut bahkan mendapat sorotan dari anggota DPR. Anggaran sekitar Rp491 miliar dinilai relatif kecil untuk lembaga yang memiliki mandat dalam penanggulangan bencana nasional.

Jika dibandingkan dengan anggaran MBG, Rp268 triliun sekitar 546 kali lebih besar daripada anggaran BNPB Rp491 miliar.

Secara matematis, anggaran BNPB setahun hanya setara sekitar 16 jam anggaran MBG. Tetapi sekali lagi, perbandingan tersebut bukan berarti seluruh anggaran BNPB merupakan dana yang digunakan untuk membiayai operasi tanggap darurat.

Sistem pembiayaan bencana Indonesia juga melibatkan berbagai instrumen fiskal lain, termasuk dana siap pakai dan cadangan bencana.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah anggaran BNPB bukan satu-satunya sumber pembiayaan penanganan bencana. Pemerintah memiliki instrumen fiskal lain yang dapat digunakan ketika terjadi bencana, termasuk Dana Siap Pakai dan Cadangan Bencana.

Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pada 2026 pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai sebesar Rp250 miliar serta Cadangan Bencana Rp5 triliun. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana dan dapat ditingkatkan apabila kebutuhan meningkat.

Artinya, melihat kemampuan pemerintah menangani bencana hanya berdasarkan pagu BNPB akan menghasilkan gambaran yang tidak lengkap.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam penanggulangan bencana melalui APBD dan berbagai skema transfer ke daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan jika kebutuhan mitigasi bukan persoalan teoritis, melainkan berkaitan dengan risiko yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan rata-rata matematis Rp734 miliar per hari untuk MBG, maka,

Rp2,67 triliun BMKG ≈ 3,6 hari MBG
Rp491 miliar BNPB ≈ 16 jam MBG
Rp5 triliun Cadangan Bencana ≈ 6,8 hari MBG