Perusahaan Tambang Adaro Indonesia Dapat Utangan Rp5,8 Triliun

JAKARTA – Anak usaha emiten batu bara PT Adaro Energy Tbk (ADRO), yakni PT Adaro Indonesia resmi meneken perjanjian fasilitas pinjaman atau utang sebesar US$400 juta atau setara Rp5,8 triliun (asumsi kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat).

Utang ini diperoleh dari beberapa bank, namun tak disebutkan secara detail asal atau nama bank tersebut.

“Pada tanggal 23 April 2021, perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar US$400 juta dari beberapa bank,” mengutip Sekretaris Perusahaan Mahardika Putranto dalam laman resmi, Rabu, 28 April 2021.

Ia mengungkapkan, dana tersebut akan digunakan untuk melunasi seluruh saldo pinjaman terutang yang dimiliki Adaro Indonesia sebesar US$1 miliar, tertanggal 25 Agustus 2014.

Nantinya, utang yang memiliki jatuh tempo pada 23 April 2026 ini akan dibayarkan setiap kuartal. Adapun ADRO memberikan jaminan sepenuhnya atas utang tersebut kepada Adaro Indonesia.

Mahardika juga mengeklaim, fasilitas pinjaman ini akan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan perseroan.

Dividen ADRO 2021

Sebagai informasi, emiten batu bara milik konglomerat Garibaldi ‘Boy’ Thohir ini akan membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan sebanyak US$146,8 juta setara Rp2,21 triliun (asumsi kurs Rp14.498 per dolar Amerika Serikat) pada tahun ini.

Nilai dividen tunai yang akan dibagikan perseroan itu setara dengan 99% dari total laba bersih ADRO selama tahun 2020 sebesar US$147 juta. Sementara sisanya, akan dialokasikan sebagai laba ditahan.

Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2020 yang digelar perseroan di Jakarta, Senin 26 April 2021.

Selain pembagian dividen, terdapat lima agenda lainnya yang diputuskan dalam rapat tersebut. Di antaranya para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun 2020.

Selanjutnya, para pemegang saham juga membebaskan dan melepaskan secara penuh (acquit et décharge) seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Pada agenda selanjutnya, para pemegang saham menyetujui untuk menunjuk kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode lima tahun berikutnya, efektif sejak akhir RUPST sampai penutupan RUPST Perseroan tahun 2026.

Beberapa agenda lainnya adanya menyetujui penunjukan kembali kantor akuntan publik serta menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Terakhir, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020. (RCS)