Asosiasi Tagih Janji Stimulus untuk Badan Usaha Jalan Tol Terdampak COVID-19
Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) meminta pemerintah untuk segera menggulirkan stimulus untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Reza Pahlevi
Author
Jalan Tol Balikpapan Samarinda / Kementerian PUPR
(Istimewa)JAKARTA – Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) meminta pemerintah untuk segera menggulirkan stimulus untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menetapkan BUJT sebagai salah satu usaha terdampak pandemi.
Kebijakan pemberian stimulus ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR tentang Stimulus dalam Pengusahaan Jalan Tol yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku mulai 29 September 2020.
“Kalau bisa implementasinya dipercepat. Karena itu adalah nafas-nafas segar yang kami butuhkan supaya kami secara konsisten ikut di aspek pembangunan maupun aspek operasionalisasinya,” ujar Sekretaris Jenderal ATI Kris Ade Sudiyono dalam konferensi pers, Jumat, 9 Juli 2021.
- Modernland Realty Raup Marketing Sales Rp341 Miliar pada Kuartal I-2021
- Waskita Karya Raih Kontrak Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Malaysia Rp225 Miliar
- Pengelola Hypermart (MPPA) Berpotensi Meraih Rp670,85 Miliar Lewat Private Placement
Kris mengungkapkan saat ini ada beberapa dana talangan BUJT yang masih terhambat, seperti dana talangan tanah serta stimulus terkait Badan Layanan Umum (BLU) khusus pembebasan lahan yang bisa diatur kebijakannya sampai 2024.
“Dana talangan tanah itu kan uang BUJT yang tertahan. Ini mohon dikembalikan cepat agar nafas segarnya bisa dikembalikan,” katanya.
Selama masa pandemi ini, pendanaan pengusaha jalan tol memang sedikit terhambat. Kris, yang juga menjabat CEO Toll Business Group Astra Infra, mengungkapkan kreditur mungkin mengubah mitigasi risikonya dan akan menjadi semakin selektif saat ini.
“Ini juga yang membuat kinerja penambahan kilometer terbangun jalan tol mungkin akan terpengaruh,” ujar Kris.
Meski begitu, ATI berharap jalan-jalan tol yang ditargetkan selesai tahun ini tetap memenuhi target. Ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), kreditur, dan regulator atau pemerintah.
Tahun ini, pemerintah memang menargetkan 427 kilometer (km) jalan tol baru yang terbangun meski masih dalam kondisi pandemi. Hingga semester I-2021, realisasi ini baru tercapai 57 km.
Meski ada PPKM Darurat 3-20 Juli 2021, pemerintah tidak mengubah target pertambahan tol baru tersebut. Bahkan, sektor konstruksi dan proyek strategis nasional (PSN) tetap diperbolehkan berjalan dengan protokol kesehatan selama PPKM Darurat berlangsung. (LRD)