WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

JAKARTA – Nilai uang memang tak pernah berbohong. Tapi di tangan yang salah, nilainya bisa berubah jadi beban. Hal itu ketika publik mendengar angka Rp11 triliun dalam dugaan korupsi tata niaga crude palm oil (CPO) yang menyeret jaringan perusahaan Wilmar Group.Kasus ini bukan hanya soal dugaan pelanggaran prosedur atau celah administrasi ekspor CPO. Ini soal bagaimana sumber daya negara yang seharusnya dikelola demi rakyat malah bocor ke segelintir elite. Sesungguhnya, angka itu punya arti yang sangat konkret bagi jutaan rakyat Indonesia.Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporan APBN Kita edisi Mei 2025, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,4 triliun pada kuartal II-2025.Dari jumlah tersebut, sebesar Rp11,93 triliun dialokasikan untuk penebalan bantuan sosial (bansos), mencakup tambahan Kartu Sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan Bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan. Angka yang hampir sama dengan nilai dugaan korupsi CPO Wilmar Group.&nbsp;<h3>Bisa untuk Guru hingga Buruh</h3>Dua jenis bansos tersebut disalurkan sekaligus pada bulan Juni 2025 dan mencakup 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bulan Juni dan Juli 2025. Subsidi ini sudah terealisasi mencakup 288 ribu guru di bawah Kemendikdasmen dan 277 ribu guru di bawah Kementerian Agama.&nbsp;Bantuan diberikan untuk periode Juni dan Juli 2025, dan telah disalurkan pada bulan Juni. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu kepada 17,3 juta pekerja atau buruh dengan kriteria bergaji di bawah Rp3,5 juta (atau setara UMP kabupaten/kota).&nbsp;Jika dijumlahkan, total dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk berbagai bantuan tersebut hampir mencapai Rp11 triliun, tepatnya Rp10,72 triliun. Jika duit korupsi CPO itu diperuntukkan untuk subsidi upah pekerja, TrenAsia menghitung bakal ada 36,6 juta pekerja atau buruh yang dapat menikmati program tersebut.&nbsp;Perbandingan lain, jika dana sebesar itu digunakan untuk mendanai salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Program Makan Bergizi Gratis, manfaatnya akan sangat luas.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/dari-jaksel-ke-seoul-ini-perjalanan-andanu-prasetyo-rintis-kopi-tuku">Dari Jaksel ke Seoul, Ini Perjalanan Andanu Prasetyo Rintis Kopi Tuku</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/kerja-sampingan-survival-kit-gen-z-atasi-gaji-pas-pasan">Kerja Sampingan: Survival Kit Gen Z Atasi Gaji Pas-pasan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bri-fellowship-journalism-2025-umumkan-45-jurnalis-sebagai-penerima-beasiswa-pascasarjana">BRI Fellowship Journalism 2025 Umumkan 45 Jurnalis sebagai Penerima Beasiswa Pascasarjana</a></li></ul>Per 12 Juni 2025, realisasi program tersebut tercatat baru mencapai Rp4,4 triliun untuk menjangkau 4,896 juta orang. Artinya, dengan Rp11 triliun, pemerintah dapat membiayai hampir tiga kali lipat jumlah penerima atau setara dengan 14,688 juta orang yang mendapatkan makan bergizi gratis.Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita dana senilai Rp11,8 triliun dari Wilmar Group selaku tersangka korporasi dalam perkara tersebut. Dalam laporan terbaru Kejaksaan Agung, terungkap salah satu perusahaan dalam jaringan Wilmar Group terindikasi memiliki aliran dana senilai belasan triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi tata niaga CPO.Dana tersebut disebut-sebut mengalir sebagai bagian dari skema manipulasi kuota ekspor dan permainan harga minyak goreng domestik.

IMG_20240808_234928.jpg

Pekerja memilah sampah plastik untuk dimasukkan ke mesin penggiling di industri pengelolaan sampah terpadu atasi sampah, kelola mandiri (IPST Asari) di Cilegon, Banten, Kamis, 30 Juni 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia 

Program Pengelolaan Sampah Chandra Asri-3.jpg

Kasus ini bukan hanya soal dugaan pelanggaran prosedur atau celah administrasi ekspor CPO. Ini soal bagaimana sumber daya negara yang seharusnya dikelola demi rakyat malah bocor ke segelintir elite. Sesungguhnya, angka itu punya arti yang sangat konkret bagi jutaan rakyat Indonesia.

Rp11 T Korupsi CPO, Duit Segitu Bisa Beri Subsidi Upah 36 Juta Pekerja

Tren Ekbis