Jokowi: Penyaluran Bantuan Darurat COVID-19 Harus Praktis
Presiden Joko Widodo menegaskan penyaluran sejumlah program jaring pengaman sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah tanggap darurat COVID-19 harus melalui cara yang praktis dan tidak berbelit.
Khoirul Anam
Author
Presiden Joko Widodo menegaskan penyaluran sejumlah program jaring pengaman sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah tanggap darurat COVID-19 harus melalui cara yang praktis dan tidak berbelit.
“Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit, dan menyulitkan masyarakat. Rancang mekanisme yang melibatkan sektor usaha mikro dan kecil, pedagang sembako di pasar, dan jasa transportasi ojek sehingga bisa mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 7 April 2020.
Selain itu, presiden meminta keterlibatan pemerintah daerah dan desa dalam rangka penyaluran bantuan itu agar tepat sasaran.
“Karena program-program ini penting bagi rakyat, saya ingin menekankan bahwa pelaksanaannya harus betul-betul tepat sasaran,” tegas Jokowi.
Dia menambahkan, data-data kelompok penerima manfaat program tersebut harus dapat merinci penerima manfaat sehingga dapat dijamin keakuratannya. Di samping itu, bantuan sosial tersebut dapat dilakukan sesegera mungkin.
Diketahui, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp110 triliun untuk sejumlah kebijakan bantuan bagi masyarakat lapisan bawah ini. Alokasi tersebut digunakan untuk memperluas jumlah penerima dan nilai manfaat untuk Program Keluarga Harapan (PKH), yakni menjadi 10 juta penerima dari sebelumnya terdaftar sebanyak 9,2 juta penerima. Sementara nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25%, serta mempercepat penyaluran dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
“Kartu Sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan diberikan selama sembilan bulan,” katanya.
Khusus untuk masyarakat, utamanya lapisan bawah, yang ada di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial untuk kurang lebih 3,7 juta penerima.
“Untuk 1,1 juta (penerima) nanti disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 2,6 juta (penerima) disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan Kartu Prakerja yang akan segera diimplementasikan mulai 9 April 2020.
Disebutkan, anggaran untuk program Kartu Prakerja telah ditingkatkan dari sebelumnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Penerima manfaat dari program tersebut juga direncanakan untuk menyasar 5,6 juta penerima manfaat. (SKO)