IDHAM.png

JAKARTA -&nbsp;Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perbankan untuk memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum (MIM) guna memperkuat ketahanan perbankan nasional.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan pemenuhan MIM menunjukkan tren positif dengan semakin banyaknya bank yang memenuhi ketentuan setiap tahun."Sejalan dengan tujuan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Konsolidasi Bank dan Pemenuhan Modal Inti Minimum, baik Bank Umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), telah menunjukkan hasil yang positif dan peningkatan signifikan dalam jumlah bank yang memenuhi ketentuan modal inti setiap tahunnya," ujar Dian melalui jawaban tertulis, dikutip Kamis, 30 Januari 2025.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/deretan-brand-mewah-yang-menggaet-song-hye-kyo-sebagai-brand-ambassador-terbaru-guerlain">Deretan Brand Mewah yang Menggaet Song Hye Kyo sebagai Brand Ambassador, Terbaru Guerlain</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ingat-tak-bayar-upah-lembur-pegawai-saat-libur-pengusaha-bisa-dipenjara-dan-didenda">Ingat, Tak Bayar Upah Lembur Pegawai Saat Libur Pengusaha Bisa Dipenjara dan Didenda</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/genjot-hilirisasi-dan-kemandirian-energi-indonesia-perkuat-posisi-di-pasar-global">Genjot Hilirisasi dan Kemandirian Energi, Indonesia Perkuat Posisi di Pasar Global</a></li></ul>Terkait dengan pemenuhan MIM oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD), Dian memastikan seluruh BPD telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp3 triliun, baik secara mandiri maupun melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB)."Dalam rangka pemenuhan MIM, seluruh BPD sudah memenuhi modal inti minimum, baik melalui pemenuhan MIM secara mandiri atau melalui pembentukan KUB. Saat ini, terdapat lima BPD yang sedang dalam proses perizinan pembentukan KUB," jelasnya.Sebagian BPR/BPRS Masih Belum Penuhi Ketentuan MIMSementara itu, pemenuhan MIM di sektor BPR dan BPRS masih menghadapi tantangan. Sesuai ketentuan, BPR/BPRS diwajibkan memiliki modal inti sebesar Rp6 miliar, dengan batas waktu pemenuhan hingga 31 Desember 2024 untuk BPR dan 31 Desember 2025 untuk BPRS.&nbsp;Namun, masih terdapat beberapa BPR/BPRS yang belum mencapai ketentuan tersebut. "POJK Pemenuhan MIM BPR/S bertujuan menguatkan ketahanan permodalan BPR/S sehingga meningkatkan kapasitas dalam menyediakan dana bagi sektor riil, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," kata Dian.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/bpr-terancam-penyebab-penanganan-dan-dinamika-kebijakan-ojk">BPR Terancam: Penyebab, Penanganan, dan Dinamika Kebijakan OJK</a>Langkah OJK untuk Mendorong Pemenuhan MIMUntuk memastikan seluruh BPR/BPRS memenuhi ketentuan MIM, OJK menempuh beberapa langkah strategis, termasuk mendorong penggabungan atau peleburan BPR/BPRS, menarik investor strategis, serta melalui akuisisi oleh bank lain.&nbsp;OJK juga meminta BPR/BPRS mempercepat proses konsolidasi agar dapat mencapai target sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan berbagai upaya, OJK berharap seluruh perbankan, termasuk BPR dan BPRS, dapat memenuhi MIM sesuai batas waktu yang ditentukan, sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga.Pencabutan Izin Usaha 20 BPR/BPRS di 2024Sepanjang tahun 2024, OJK mencatat pencabutan izin usaha terhadap 20 BPR dan BPRS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas industri perbankan rakyat. Pencabutan dilakukan setelah pemegang saham dan pengurus bank tidak mampu melaksanakan upaya penyehatan sesuai rencana yang diawasi oleh OJK.“Pencabutan izin usaha dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memperkuat industri BPR/BPRS. Langkah ini diambil setelah upaya penyehatan, seperti penambahan modal dan aksi korporasi, tidak membuahkan hasil,” jelas Dian beberapa waktu lalu.&nbsp;Dalam proses penyehatan, OJK memantau rencana tindak penyehatan yang dilakukan BPR/BPRS serta pemegang saham pengendali (PSP). Upaya ini melibatkan koreksi melalui setoran modal tambahan, konsolidasi, atau langkah lainnya yang bertujuan mengembalikan status bank ke pengawasan normal.&nbsp;Namun, jika rencana tersebut tidak terealisasi dalam waktu satu tahun, sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka bank tersebut memasuki tahap resolusi atau dicabut izinnya.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/lk-21-oppadrama-ilegal-berikut-5-rekomendasi-situs-nonton-drama-yang-aman">LK21-Oppadrama Ilegal, Berikut 5 Rekomendasi Situs Nonton Drama yang Aman</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bukan-di-lok-lok-dan-lk-21-berikut-cara-nonton-drakor-study-group">Bukan di LokLok dan LK21, Berikut Cara Nonton Drakor Study Group</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/saham-jpfa-gabung-lq-45-lagi-efek-makan-bergizi-gratis">Saham JPFA Gabung LQ45 Lagi, Efek Makan Bergizi Gratis?</a></li></ul>Meski ada pencabutan izin terhadap 20 bank, OJK memastikan bahwa mayoritas BPR dan BPRS di Indonesia saat ini berada dalam status pengawasan normal. Dian menekankan bahwa fokus pengawasan OJK bertujuan untuk menciptakan industri yang sehat, tangguh, dan dapat diandalkan.&nbsp;Pendekatan ini mencakup deteksi dini terhadap permasalahan yang mungkin membahayakan kelangsungan usaha bank. “Hampir seluruh BPR/BPRS di Indonesia tercatat dengan status pengawasan normal. Kami terus berkomitmen menjaga stabilitas industri ini melalui pengawasan yang intensif dan berbasis teknologi,” ujar Dian.

IMG_20240808_234928.jpg

15255_5e2c741bb4999a1e797bed5700fcd3dd.jpg

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perbankan untuk memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum (MIM) guna memperkuat ketahanan perbankan nasional.

Soal Modal Inti, OJK: BPD Klir, BPR Masih Punya PR

Perbankan