JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 85 rekening sejak September 2023 terkait dengan pinjaman online ilegal. Hal ini merupakan upaya mengurangi dan membatasi ruang gerak pelaku melalui sistem perbankan.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae mengatakan, langkah penindakan tegas terhadap kegiatan yang mengganggu perekonomian dan masyarakat seperti pinjaman online ilegal akan terus dilakukan oleh OJK termasuk melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Kominfo."OJK akan senantiasa menjaga integritas sistem keuangan dari gangguan kejahatan ekonomi, termasuk penggunaan perbankan baik secara kelembagaan maupun melalui pemanfaatan rekening oleh oknum tertentu untuk sarana melakukan ataupun memfasilitasi kejahatan, yang tidak mendukung aktivitas perekonomian yang sehat," katanya, dalam keterangan resmi, Jumat, 22 Desember 2023.Menurutnya, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/9-makanan-khas-banjarnegara-yang-wajib-dicoba">9 Makanan Khas Banjarnegara yang Wajib Dicoba</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ada-sego-tewel-inilah-6-kuliner-khas-pati">Ada Sego Tewel, Inilah 6 Kuliner Khas Pati</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/cara-keliling-jawa-timur-pakai-kereta-modal-rp-30-ribu">Cara Keliling Jawa Timur Pakai Kereta Modal Rp30 Ribu</a></li></ul>Kedua regulasi ini mengamanatkan kepada OJK untuk bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, internal OJK, dan industri keuangan untuk terus berusaha memerangi praktik yang merugikan masyarakat dan merusak reputasi serta integritas sistem keuangan."OJK juga telah meminta industri perbankan untuk senantiasa menjaga komitmen yang kuat dalam mendukung upaya pemberantasan aktivitas keuangan yang melanggar hukum. Termasuk pinjaman online ilegal melalui peningkatan pelaksanaan customer due dilligence dan enhanced due dilligence (CDD/EDD)," katanya.OJK juga meminta perbankan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan secara dini untuk memastikan transaksi nasabah telah sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi, melalui pengembangan media monitoring yang andal.Selain atas permintaan OJK, bank juga melakukan analisis dan pemblokiran rekening secara mandiri. Khusus terkait pinjaman online ilegal, terdapat ciri-ciri umum yang dapat menjadi perhatian masyarakat di antaranya tidak terdaftar/berizin dari OJK, penawaran bunga tinggi, persyaratan perjanjian pinjaman tidak jelas, penawaran melalui Spam, SMS, maupun media sosial, meminta akses terhadap data pribadi, dan tidak memiliki identitas kantor yang jelas.

LAILA.png

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Karyawan memindahkan tumpukan uang rupiah di cash pooling Bank Mandiri, Jakarta, Jum'at, 21 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Cash Pooling Mandiri .jpg

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 85 rekening sejak September 2023 terkait dengan pinjaman online ilegal. 

OJK Minta Perbankan Blokir 85 Rekening karena Terlibat Pinjol Ilegal

Perbankan