Pandemi Diperkirakan Berlanjut Tahun Depan, Sri Mulyani Alokasikan Anggaran Rp170 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengantisipasi pandemi COVID-19 yang diprediksi masih menyebar hingga tahun depan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut telah menyiapkan anggaran penanganan COVID-19 Rp170 triliun untuk tahun depan.
Muhamad Arfan Septiawan
Author
Karyawati salah satu bank menunjukkan mata uang Rupiah dan Dolar di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia
(Istimewa)JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengantisipasi pandemi COVID-19 yang diprediksi masih menyebar hingga tahun depan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut telah menyiapkan anggaran penanganan COVID-19 Rp170 triliun untuk tahun depan.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan anggaran itu bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bea dan cukai, serta pinjaman periode 2022.
Lebih rinci, anggaran itu bermuara pada sejumlah pos pengeluaran, antara lain vaksinasi Rp58,1 triliun, perawatan Rp32,33 triliun, testing and tracing Rp6,68 triliun.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
Kemudian insentif dan santunan tenaga kesehatan Rp16,83 triliun, insentif perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk medis Rp20,85 triliun, biaya operasi kesehatan Rp3,3 triliun.
Sarana dan prasarana alat kesehatan Rp1,60 triliun, penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp14,86 triliun, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp860 miliar, hingga biaya penelitian dan komunikasi Rp1,17 triliun.
“APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) hadir untuk melindungi rakyat dari ancaman COVID-19 dan memulihkan ekonomi. APBN harus kita jaga bersama untuk tetap sehat dan kuat menghadapi hantaman luar biasa ini,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Juni 2021.
Anggaran tahun depan hanya berselisih tipis dengan periode 2021 yang sebesar Rp173,3 triliun. Beratnya beban anggaran memikul biaya penanganan COVID-19 pada tahun depan membuat Sri Mulyani menyebut defisit APBN 3% baru bisa tercapai pada 2023.
Bendahara Negara meramal defisit APBN tahun depan mencapai 4,51%-4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp807 triliun-Rp881,3 triliun. Defisit itu menipis dibandingkan proyeksi tahun ini yang mencapai 5,7% PDB atau Rp1.006,4 triliun.
Dalam mengisi dompet negara, Sri Mulyani masih mengandalkan perpajakan yang diprediksi bisa menyumbang Rp1.499,3 triliun-RP1.528,7 triliun. Angka itu tumbuh 4%-6% dari target penerimaan perpajakan tahun ini yang sebesar Rp1.444,5 triliun.
Sementara sumber pendanaan dari Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan COVID-19 disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih berlanjut pada 2022. Sri Mulyani dan DPR RI telah bersepakat tingkat suku bunga SBN untuk tenor 10 tahun berada ri level 6,32%-7,27%.
Anggaran penanganan COVID-19, kata Sri Mulyani, merupakan jaring penahan yang menopang perekonomian Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Stimulus APBN diyakini Sri Mulyani bisa memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,2%-5,8% year on year (yoy) pada 2022. (RCS)