Dorong Komitmen Nol Emisi, Menteri ESDM Bakal Setop PLTU
- JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyusun komitmen net zero...
Aprilia Ciptaning
Author
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyusun komitmen net zero emission di Indonesia.
Komitmen ini dikhususkan menyasar pada program penurunan emisi di bidang pembangkit ketenagalistrikan.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, salah satu implementasi program tersebut melalui penghentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebanyak 53 Giga Watt (GW) pada 2025- 2045.
- Dorong Komitmen Nol Emisi, Menteri ESDM Bakal Setop PLTU
- Tak Berdaya Hadapi Pandemi, Pembangunan Jaya Ancol Rugi Rp392,84 Miliar Sepanjang 2020
- Dipakai Jadi Seri Penutup WSBK, Jalan Bypass Bandara Lombok-Sirkuit Mandalika Rampung September 2021
Ia bilang, pemerintah telah berkomitmen dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
“Guna mendukung pencapaian net zero emission, Kementerian ESDM juga menyusun beberapa strategi, di antaranya mandatori biodiesel, co-firing PLTU, dan pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF),” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip TrenAsia.com, Rabu, 2 Juni 2021.
Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan lewat penggantian diesel dengan pembangkit listrik energi terbarukan, pembangkit yang berbasis hayati, serta pemanfaatan nonlistrik/nonbiufuel, seperti briket, dan pengeringan hasil pertanian dan biogas.
Di sisi lain, Arifin mengaku Indonesia saat ini sedang fokus pada grand strategy energy untuk pengembangan sektor energi dalam hal ketahanan dan bauran energi, serta pengurangan emisi.
Diketahui, grand strategy sendiri menekankan bagaimana upaya memenuhi permintaan energi nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan neraca perdagangan dan mengembangkan infrastruktur energi. Salah satu targetnya adalah mempercepat penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan dengan kapasitas tambahan sekitar 38 GW pada 2035.
“Dalam grand strategy, Solar PV merupakan prioritas karena biaya investasinya relatif lebih murah dan durasi pemasangannya lebih singkat,” kata Arifin.