Gubernur DKI Dorong OJK Kawal IPO Bank DKI, Bagaimana Kinerja Keuangannya?

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodebek untuk mengawal ketat rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI). Langkah ini dinilai penting untuk mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan daya saing BUMD keuangan milik Pemprov DKI Jakarta.

Permintaan tersebut disampaikan Pramono dalam acara pengukuhan Edwin Nurhadi sebagai Kepala Kantor OJK Jabodebek menggantikan Roberto Akyuwen, yang digelar di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 April 2025.

“Saya berharap OJK Jabodebek benar-benar bisa menjalankan fungsi advisory dan pengawasan secara optimal, terutama dalam mengawal proses IPO Bank DKI agar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Pramono.

Ia menekankan bahwa transformasi Bank DKI menjadi perusahaan terbuka merupakan bagian dari agenda reformasi BUMD dan upaya memperkuat struktur fiskal daerah.

“Secara khusus, saya mendoakan kepada Pak Edwin dan jajaran, mudah-mudahan membawa kebaikan dan keberhasilan di Jakarta. Tantangan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, dan ini menjadi ujian yang cukup berat bagi kita semua,” tambahnya.

Daerah Harus Jadi Ujung Tombak Penguatan Sektor Keuangan

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang turut hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa Kantor OJK daerah, termasuk Jabodebek, memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan di tingkat regional, termasuk dalam pengawalan terhadap agenda-agenda besar seperti IPO BUMD.

“Kebijakan dan program strategis OJK hanya akan berhasil apabila dijalankan melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh elemen masyarakat,” kata Mahendra.

Ia menambahkan, peningkatan kompleksitas tugas OJK pasca disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menuntut penguatan sinergi antara regulator dan seluruh pemangku kepentingan daerah.

Laba Bank DKI Turun, Rasio Kredit Bermasalah Naik

Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2024, Bank DKI mencatatkan penurunan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar 23,62% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp779,09 miliar.

Padahal, pendapatan bunga Bank DKI tercatat meningkat 8,52% yoy menjadi Rp5,79 triliun. Namun beban bunga yang naik 17,5% menjadi Rp2,94 triliun membuat pendapatan bunga bersih hanya tumbuh tipis 0,50% menjadi Rp2,84 triliun. Margin bunga bersih (NIM) pun menyusut dari 4,17% menjadi 4,02% pada 2024.

Total kredit dan pembiayaan syariah yang disalurkan mencapai Rp53,18 triliun, naik 2,26% yoy. Namun, kualitas aset memburuk dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross naik dari 1,76% menjadi 2,54%, dan NPL net meningkat dari 0,58% menjadi 1,06%.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya tumbuh 0,71% menjadi Rp64,08 triliun, sementara loan to deposit ratio (LDR) naik menjadi 83%, dari 81,73% tahun sebelumnya.