Campur Tangan IMF Hambat Hilirisasi Nikel, Pengamat Energi: Lawan!

JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai interversi International Monetary Fund (IMF) terkait ekspor nikel justru akan menghambat hilirisasi di Indonesia.

Fahmy mengatakan, IMF kali ini mendesak Pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang program hilirisasi melalui pelarangan ekspor bijh nikel. padahal sejak Januari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan kebijakan larangan ekspor biji nikel.

Jokowi bahkan bergeming saat kebijakan itu diadukan ke World Trade Organization (WTO). Kendati kalah di Forum WTO, Jokowi justru semakin bernyali melanjutkan pelarangan ekspor seluruh hasil tambang dan mineral.

• Tak Perlu Ngantor, Inilah 5 Rekomendasi Pekerjaan Digital Nomad
• Simak, Cara Pemanfaatan Daun Sirsak untuk Atasi Kanker
• ESG Jadi Faktor Pertimbangan Investor, Bagaimana Penerapannya di Industri Nikel?
• Intip Apa Itu Aplikasi Spill yang Disebut Sebagai Alternatif Twitter

"Program hilirisasi sesungguhnya sudah terbukti memberikan manfaat dalam menaikkan nilai tambah yang berlipat-ganda," kata Fahmy dilansir pada Sabtu 8 Juli 2023.

Pasalnya menurut Fahmy, dua tahun pasca pelarangan ekspor bijih nikel,  Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor produk turunan nikel hingga 19 kali lipat. Semula pendapatan ekspor  bijih nikel hanya Rp17 triliun pada 2017 meningkat menjadi Rp323 triliun pada 2022. 

Selain menaikkan nilai tambah, program hilirisasi akan menciptakan ecosystem indutri dari hulu hingga hilir. Kalau ecosystem industri telah terbentuk, pada saat itulah Indonesia akan menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, yang ditopang oleh kontribusi sektor industri, bukan sektor konsumsi.

Maka intervensi IMF tersebut tidak hanya menghambat program hilirisasi, tetapi juga menghalangi Indonesia menjadi nergara maju.

"Hanya satu kata, lawan cawe-cawe IMF hambat program hilirisasi, yang akan menghantarkan Indonesia menjadi negara maju," tandas Fahmy.

Sebelumnya, Pandangan IMF terkait kebijakan larangan ekspor ditulis dalam laporan berjudul "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" yang dipublikasikan Minggu,25 Juni 2023.

Dalam laporan tersebut, IMF memberikan catatan mulai dari RI harus memperketat kebijakan moneter, pengawasan intensif terkait suku bunga hingga diminta memikirkan ulang terkait penyetopan ekspor terutama nikel.

Namun, para direktur mengingatkan bahwa kebijakan Indonesia perlu didasari pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut hal ini dirancang untuk meminimalkan dampak negatif lintas batas.

"Dalam konteks itu, Direksi menghimbau untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan pada komoditas lain," tulis laporan tersebut.