Wamenkeu: 2 Pilar Perpajakan Internasional Akan Diberlakukan Tahun Depan

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan dua pilar prinsip perpajakan internasional di sektor digital dan global minimum taxation. Kedua pilar tersebut telah disepakati dan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2023.

Menurutnya, kedua pilar ini sangat penting bagi Indonesia, karena merupakan salah satu sasaran investasi global. Banyak negara berkembang biasanya bersaing untuk bisa mendapatkan investasi atau modal global. Namun, kompetisi semacam ini berakhir dengan kebijakan di masing-masing negara untuk berlomba-lomba menurunkan tarif pajak ke bawah sehingga bisa lebih rendah bagi investor.

• Aset Kripto Terra (LUNA) Turun Nyaris 100 Persen dalam Sehari dan Seminggu Terakhir, Apa yang Terjadi?
• Jalur Pansela Terus Tersambung, Arah Jladri - Tambakmulyo Selesai Dibangun
• Aset Kripto Terra (LUNA) Anjlok hingga di Bawah Rp1, Ketua Aspakrindo: Hati-Hati

Tidak hanya itu, kedua pilar ini juga memiliki tujuan antara lain untuk mengatasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Hal ini guna meminimalisir risiko BEPS dan untuk memastikan perusahaan multinasional dengan omzet global dalam jumlah tertentu akan membayar pajak minimal 15% di manapun mereka beroperasi.

“Jadi pilar dua sangat penting untuk menyambut pajak minimum global sebesar 15 persen sebagai cara untuk memastikan bahwa hal ini akan cukup untuk memobilisasi sumber daya domestik serta modal dari global,” tegas dia.

Adapun pilar kedua tersebut ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak antarnegara di mana kemungkinan bisa terjadi upaya menghindari pajak atau tax avoidance dan penggelapan pajak atau tax evasion.

Oleh sebab itu, banyak negara yang membutuhkan bantuan technical assistance. Mulai dari membangun legislasi, aturan, atau bahhan dari sisi kapasitas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masing-masing negara. Hal ini dilakukan agar bisa menjalankan kesepakatan dua pilar tersebut.