
Utang Negara Tembus Rp9.105 T, Setiap Warga Tanggung Rp32,1 Juta!
- Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini mendekati 40%. Meski masih berada di bawah batas aman 60 %, tren kenaikan ini dinilai cukup agresif. Namun demikian, pemerintah mengklaim telah melaksanakan kebijakan sesuai target.
Makroekonomi
JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia terus mengalami peningkatan. Hingga akhir April 2025, total utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp9.105,09 triliun, meskipun belum ada rilis resmi.
Angka ini didapat dari perhitungan posisi utang pemerintah akhir Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp8.801,09 triliun, ditambah dengan jumlah penarikan utang baru sebesar Rp304 triliun sepanjang Januari hingga April 2025.
Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini mendekati 40%. Meski masih berada di bawah batas aman 60 %, tren kenaikan ini dinilai cukup agresif. Namun demikian, pemerintah mengklaim telah melaksanakan kebijakan sesuai target.
"Pemenuhan target pembiayaan on track (sesuai target) dengan berbagai langkah mitigasi risiko, antara lain pengadaan pembiayaan utang secara pruden, fleksibel, oportunistik, dan terukur mencakup waktu, besaran, instrumen hingga currency mix (campuran mata uang)," papar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu, 30 April 2025 yang lalu.
Pemerintah diperkirakan masih akan terus menambah utang hingga akhir tahun, di tengah kondisi pasar yang cenderung membaik namun situasi fiskal masih belum sepenuhnya aman. Pada Juni 2025, tercatat akan ada utang jatuh tempo sebesar Rp179 triliun.
- Harga Sembako di DKI Jakarta Senin, 02 Juni 2025, Daging Sapi Murni (Semur) Naik, Gas Elpiji 3kg Turun
- GOTO hingga ANTM Jadi Saham Tercuan di LQ45
- IHSG Hari Ini Turun 65,65 Poin ke 7.110,17
Komposisi dan Risiko Utang
Dari total utang pemerintah, sebesar 88,12% berupa Surat Berharga Negara (SBN) atau senilai Rp7.648,87 triliun. Sisanya, 11,88% atau Rp1.031,26 triliun, berupa pinjaman. Mayoritas kepemilikan SBN kini berada di tangan investor domestik, yang menguasai 85,02% dari total SBN beredar per November 2024.
Sementara itu, kepemilikan investor asing menurun menjadi hanya 14,53%, termasuk bank sentral dan pemerintah asing. Lembaga keuangan domestik memainkan peran besar, dengan total kepemilikan mencapai 41% dari seluruh SBN.
Rinciannya, perbankan menguasai 18,9%, diikuti sektor asuransi dan dana pensiun dengan 18,9%, serta reksa dana sebesar 3,2%. Bank Indonesia (BI) juga menjadi salah satu pemegang utama SBN. Kepemilikan SBN oleh BI meningkat dari Rp1.363,90 triliun pada Januari 2024 menjadi Rp1.411,94 triliun per 20 Agustus 2024. Saat ini, porsi kepemilikan BI atas SBN mencapai sekitar 25,3%.
Meski skema burden sharing dinilai mampu menstabilkan pasar obligasi dan nilai tukar rupiah, sejumlah ekonom memperingatkan potensi risikonya. Intervensi yang berlebihan, terutama dalam bentuk pencetakan uang, dapat memicu inflasi, mengarah pada monetisasi utang, serta menurunkan kredibilitas dan independensi BI.
Hal ini dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi makro Indonesia. Sebelum pandemi, peran BI dalam kepemilikan SBN relatif kecil kurang dari 10%, sementara investor asing lebih dominan. Karena itu, kini dinilai sudah saatnya BI menormalisasi perannya, bukan justru memperluas intervensi dalam pembiayaan utang negara.
- Harga Sembako di DKI Jakarta Senin, 02 Juni 2025, Daging Sapi Murni (Semur) Naik, Gas Elpiji 3kg Turun
- GOTO hingga ANTM Jadi Saham Tercuan di LQ45
- IHSG Hari Ini Turun 65,65 Poin ke 7.110,17
Beban Utang per Penduduk
Figur publik sekaligus kreator konten edukatif, Jerome Polin, pernah membuat perhitungan sederhana namun menarik terkait utang negara Indonesia. Dalam salah satu unggahan kontennya, Jerome mencoba mengilustrasikan beban utang negara kepada masyarakat awam dengan pendekatan yang mudah dicerna.
Ia menghitung bahwa jika seluruh rakyat Indonesia secara merata ikut menanggung utang pemerintah, maka setiap orang harus menanggung sekitar Rp28 juta. Perhitungan ini didasarkan pada total utang pemerintah per April 2023 yang mencapai Rp7.848,89 triliun, dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia kala itu yang berjumlah sekitar 273,52 juta jiwa.
Namun, seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah utang, beban tersebut juga ikut bertambah. Berdasarkan data terbaru, total utang pemerintah Indonesia per akhir April 2025 diatas yang telah menembus angka Rp9.105,09 triliun.
Jika angka ini dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini diperkirakan mencapai 284 juta jiwa, maka setiap individu secara teoritis menanggung beban utang sebesar Rp32,1 juta.
Angka ini tentu bukan sekadar hitungan di atas kertas. Beban utang yang besar memiliki implikasi nyata terhadap generasi muda Indonesia, baik dalam bentuk tekanan fiskal, potensi kenaikan pajak, hingga terbatasnya ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.